Di tengah hiruk-pikuk Kota Bangkok, ada satu hal yang tidak terelakkan oleh para pemuda Thailand setiap bulan April. Sama halnya dengan Korea Selatan, Thailand juga memberlakukan kebijakan wajib militer. Mengutip dari The Cove, wajib militer di Thailand diperkenalkan pada tahun 1905. Menurut Undang-Undang Dinas Militer 1954 BE 2497 (yang diubah Pasal 7), setiap laki-laki berkewarganegaraan Thailand yang mencapai usia 18 tahun diwajibkan untuk mendaftarkan menjadi personel militer Thailand dan dapat mengikuti proses wajib militer selektif di pusat perekrutan pada usia 21 tahun. Namun, berbeda dengan negara lainnya, Thailand menerapkan sistem undian atau lotre dalam proses pendaftarannya.
Bagaimana Sistem Lotre ‘Dam or Daeng’?
Mengutip dari Bangkok Post, dalam sistem lotre tersebut apabila mendapatkan bola hitam (dam), maka akan terbebas dari wamil (lulusan sarjana) dan satu tahun (lulusan sekolah dasar sampai menengah). Sedangkan, apabila mendapatkan bola merah (daeng), maka akan menjalani wamil selama dua tahun (lulusan sekolah dasar sampai menengah) dan satu tahun (lulusan sarjana). Dibalik keunikannya, ternyata sistem lotre ini menuai banyak kritik. Bayangkan saja, bagi mereka yang sudah memiliki life plan untuk lima tahun ke depan bisa rusak akibat sistem gacha ini. Seolah-olah nasib masa depan mereka ditentukan dari hasil lotre.
Alasan Dibaliknya
Awalnya sistem lotre ini diharapkan oleh Kementerian Pertahanan Thailand sebagai bentuk rasa adil tanpa memandang status sosial dan memberikan kesempatan kepada para usia muda untuk mengabdi pada negara. Mengutip dari Al Jazeera, tujuan dari wamil adalah memastikan rasa hormat terhadap tiga pilar identitas Thailand: bangsa, agama, dan monarki. Pada kenyataannya, telah banyak ditemukan kasus pelecehan: fisik, mental, dan seksual kepada personel wamil. Walaupun telah banyak media luar negeri yang menyoroti permasalahan ini, selagi partai politik pro-militer yang mendominasi akan susah untuk menggulingkan kebijakan ini. Terbaru, pada hasil pemilu tahun 2023 diumumkan bahwa Srettha Thavisin dari partai Pheu Thai (pro-militer) terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand.
Realitanya Berkata Lain
Melihat kembali “budaya kekerasan” di kamp latihan sudah menjadi rahasia umum kehidupan militer di Thailand. Mengutip dari Amnesty Organization, pelecehan fisik bukanlah sebuah pengecualian melainkan sebuah aturan. Mereka sering dijadikan budak di rumah perwira, mulai dari membersihkan rumah hingga memasak. Bahkan terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh komandan atau perwira kepada anggota wamil serta bentuk penyiksaan lainnya. Atas dasar inilah banyak pemuda Thailand yang didukung oleh para pengamat HAM mengecam kebijakan wamil.
Tetap Mempertahankan
Keputusan Kementerian Pertahanan Thailand untuk tetap mengadakan sistem lotre dalam perekrutan wamil sebab yang mendaftarkan diri secara sukarela belum mencukupi yang ditargetkan. Mengutip dari Bangkok Post, Panitan Wattanayagorn, seorang pakar keamanan independen mengatakan bahwa kualifikasi dari beberapa sukarelawan bahkan tidak memenuhi kriteria. Sebenarnya Kementerian Pertahanan Thailand telah melakukan studi tentang sistem militer sukarela. Namun, biaya pelatihan satu prajurit dengan sistem ini lebih mahal dibandingkan dengan wamil.
Upaya Mengatasi dengan cara ‘Insentif’
Perjuangan Kementerian Pertahanan Thailand untuk meniadakan sistem lotre pada pendaftaran wamil sangat sulit. Pengaruh pemberitaan tentang bagaimana realita di kamp latihan menjadi faktor utama keengganan para pemuda Thailand untuk secara sukarela mengikuti wamil. Mengutip dari The Nation Thailand, pada tahun 2022 Tentara Kerajaan Thailand berencana memberikan insentif promosi bagi para sukarelawan dan bagi mereka yang menjadi prajurit Angkatan Darat dapat memilih unitnya. Melalui rencana tersebut, terbukti terjadi peningkatan pendaftar sukarela menjadi 75% yang sebelumnya 44% pada tahun 2021.
Prestasi Militer Thailand
Di samping unik dan peliknya sistem wajib militer tersebut, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Menurut Global Firepower, Thailand menduduki peringkat ke-25 militer terkuat di dunia versi 2024 dan peringkat ke-3 di ASEAN.
Perlunya Ditinjau Ulang
Setelah melihat sistem wajib militer unik di Thailand, ternyata keunikan belum tentu diterima dan berdampak positif. Thailand seharusnya perlu membenahi kebijakan tersebut karena hanya akan memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Memungkinkan mereka yang dari kalangan mampu untuk menghindar (suap). Terlebih lagi, menimbulkan kekhawatiran kualifikasi yang sama dengan mereka yang memilih untuk melayani.
Nazwa Cendra Swari, Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022
