Demokrasi, Pilkada dan Masa Depan Pendidikan

Sebanyak 171 daerah akan menggelar pemilihan, 17 provinsi,39 kota dan 115 kabupaten. Adapun pasangan yang akan bertarung mencapai 520 pasangan, 55 pasangan pada tingkat provinsi, 344 pada tingkat bupati dan 121 pasangan pada tingkat wali kota (Kompas.com). 

Tentu masyarakat harus jeli dan memahami dari sekian pasangan calon kepala daerah dengan melihat rekam jejak, ide, gagasan dan program, sehingga pilihannya  tepat dan akurat terutama melahirkan calon-calon yang berpotensi untuk membangun daerah dengan berbagai inovasi dan kreatifitas.

Dengan begitu, memilih pemimpin melalui proses pilkada bukan sekedar mencari popularitas untuk mempertahankan posisi bagi petahana atau mengganti posisi petahana dari penantang lain, berbicara pilkada bearti membicarakan masa depan daerah, memperbaiki persoalan masyarakat, dan menghadirkan pemimpin yang berperan aktif untuk membahagiakan wargantya. Semua proses pilkada harus bermartabat, berintegritas, berkualitas agar hasilnya benar-benar membawa solusi bagi daerah.

Masa depan Pendidikan

Dengan persoalan di daerah yang sangat kompleks, kehadiran pemimpin baru diharapkan dapat memahami tantangan dan kebutuhan masyarakat secara konkrit, terutama pada bidang pendidikan. 

Saat ini, kita sudah berada pada situasi psycal digital system atau situasi peradaban digital dan mempersiapkan periode bonus demografi yang didominasi oleh kaum muda dan angkatan kerja produktif. Untuk itu, para calon kepala daerah memiliki rasa tanggung jawab yang benar-benar dapat menjawab segala persoalan dan segmentasi pendidikan pada era digital saat ini.

Jauh sebelum itu, angka kemiskinan yang menyebabkan putusnya seseorang untuk memiliki pendidikan menjadi pekerjaan rumah "PR" bagi calon pemimpin di berbagai daerah. 

Pengangguran terbuka berdasarkan tingkatan pendidikan masih perlu diperhatikan. Memberikan pelayanan pendidikan secara berkualitas dan tuntas adalah prioritas utama bagi calon kepala daerah dalam menumbuhkan rasa kepedulianya terhadap pendidikan. Yang tidak kalah penting, calon kepala daerah memastikan bahwa program pendidikan di daerahnya terlaksana dengan prinsip keadilan, pemerataan, kesetaraan dan tercapai untuk semua warganya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan oleh calon  kepala daerah dalam menghadapi era pendidikan saat ini.

Pertama, calon kepala daerah harus menumbuhkan budaya Learning Organization terhadap segala kebijakan pemerintah daerah sebagai pendekatan inovatif terhadap sektor birokrasi dan  publik. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan, baik struktural ataupun fungsional. Tujuanya adalah menumbuhkan semangat berkompetisi dalam mencapai target pendidikan di daerah.

Kedua, calon kepala daerah meningkatkan pelayanan dan akses publik dari potensi daerah dengan berwawasan lingkungan dan pendidikan. 

Calon kepala daerah harus memastikan bahwa sarana publik merupakan titik strategis dalam membangun pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Sarana publik seperti taman baca, labolatorium terbuka, tanaman berbasis IPTEK, sarana budaya dan sosial lainya yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan secara terbuka dan terakses dengan mudah. Harus dirancang sedemikian rupa agar masyarakat di daerah tersebut menjadi masyarakat terpelajar, kreatif, aktif dan mandiri.