Adanya prinsip bahwa peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan syariat Islam juga memberikan kepastian hukum dalam masyarakat Muslim. Dengan adanya aturan yang berlandaskan nilai-nilai agama, masyarakat menjadi lebih harmonis dan teratur. Masyarakat juga dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa aturan yang berlaku adalah yang terbaik dan benar menurut ajaran Islam.
Selain itu, dengan menerapkan aturan berdasarkan syariat Islam, negara juga memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan mencegah adanya praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, ada nilai-nilai moral yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap individu. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai agama ini melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam.
Namun, walaupun ajaran Islam menekankan pentingnya menjalankan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat, hal ini bukan berarti bahwa negara harus menjadi otoriter dan menerapkan teokrasi. Islam mengajarkan bahwa pemerintahan harus adil dan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama. Pemerintahan yang adil akan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk beragama dan menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Dalam kesimpulan, ajaran Islam memberikan pandangan yang berbeda tentang konsep kekuasaan rakyat dibandingkan dengan konsep yang ada dalam sistem demokrasi Barat. Islam mengajarkan bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan peraturan perundang-undangan, melainkan ada hak Allah yang harus didahulukan. Peraturan dan hukum haruslah sesuai dengan syariat Islam. Dengan menjalankan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat, negara memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat Muslim. Namun, penting juga untuk diingat bahwa pemerintahan Islam harus adil dan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama.
Secara keseluruhan, latar belakang agama penting dalam pemilihan presiden karena dapat memberikan wawasan tentang karakter, nilai, dan pandangan calon. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan faktor tunggal dalam menentukan presiden. Pemilihan presiden yang efektif membutuhkan pertimbangan yang menyeluruh tentang semua aspek calon, termasuk kompetensi kepemimpinan dan integritas. Dalam konteks pemilihan presiden, faktor agama dapat menjadi pedoman yang penting, tetapi tidak boleh diabaikan oleh faktor-faktor lain yang sama pentingnya.
