Pemimpin Bervisi Maritim untuk Indonesia

Pemilihan umum atau pemilu tahun depan akan dimeriahkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, salah satu tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin bangsa untuk membawa peradaban yang menyejahterakan masyarakat bukan sekadar memilih kepala negara selama lima tahun ke depan.

Berbicara pemimpin tentu sudah menjadi keharusan bahwa memilihnya juga harus mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah bagaimana visi dan misi pemimpin tersebut untuk menyejahterakan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya negara yang ada dengan bijak. 

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih pemimpin ke depan adalah dengan melihat bagaimana paradigma pemimpin tentang strategi pengelolaan kekayaan Indonesia disektor maritim.

Saat ini terdapat kurang lebih 1.500.000 pelaut dan 100.000 kapal di seluruh dunia terlibat dalam perdagangan dunia. Keterlibatan aktivitas para pelaut di berbagai sektor bisnis dan ekonomi masyarakat mampu mempengaruhi kehidupan dan ekonomi sekitar tujuh miliar orang di dunia saat ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa sektor maritim akan menjadi pemimpin dunia. Tentunya bagi Indonesia, peluang ini akan menjadi potensi yang sangat besar sehingga Indonesia mampu mempengaruhi hegemoni ekonomi Asia dan dunia.

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait pengelolaan sektor maritim. Secara historis, Kerajaan Sriwijaya adalah negara maritim yang kuat yang menguasai seluruh wilayah Sumatera, Selat Malaka ke Tanah Genting Kra serta pengiriman ekspedisi perdagangan ke pulau Jawa. 

Pada puncaknya, Sriwijaya menjadi penguasa Selat Malaka dan mengendalikan rute perdagangan kawasan.

Kepemimpinan maritim telah mengakar pada bangsa Indonesia di mana kepemimpinan maritim telah ada dalam jiwa para pemimpin bangsa ini sejak lama. Sumpah Palapa sebagai sumpah diucapkan oleh Gajah Mada saat upacara pengangkatan sebagai Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit menjadi bukti keberpihakan para pemimpin dahulu terhadap sektor maritim. Dan secara geografis Indonesia adalah negara dengan potensi maritim yang sangat besar.

Berdasarkan data Pusat untuk Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Indonesia (PUSHIDROSAL) potensi maritim bangsa Indonesia terdiri dari perairan pedalaman dan pulau-pulau sebesar 3.110.000 Km2 dan laut teritorial sebesar 290.000 km2. 

Total wilayah kedaulatan, terdiri dari Zona Tambahan yang meliputi wilayah 270.000 km2, Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km2, area Landasan Kontinental 2.800.000 km2. Wilayah perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2, wilayah Republik Indonesia (tanah + air) adalah 8.300.000 km2. Panjang garis pantai adalah 108.000 km.

Dengan melihat potensi sumber daya maritim serta menyikapi model pengembangan sosial ekonomi ke depan dengan terus mengikuti perubahan zaman perlu adanya paradigma kepemimpinan yang mengoptimalkan pengelolaan potensi maritim secara integrasi. 

Memahami model pemimpin ekonomi masa depan dan menganalisis berbagai dimensi kepemimpinan adalah penting, karena memiliki peran penting dalam pengembangan perilaku kepemimpinan maritim di masa depan.

Pemimpin Indonesia diharapkan mampu menjadi pemimpin yang memiliki paradigma kepemimpinan maritim di mana harus memiliki pemahaman yang yang mumpuni terkait bisnis maritim yang mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. 

Memiliki kemauan politik yang kuat terhadap pengembangan sektor maritim. Serta mampu menjadi problem solver bagi kebuntuan pengelolaan sektor maritim baik dari segi kebijakan atau program riil.

Pemimpin Indonesia yang bervisi maritim harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait budaya maritim, serta mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor maritim dan yang paling utama pemimpin Indonesia harus mampu menjadikan kepemimpinan maritim menjadi arah paradigma utama kepemimpinan nasional.

Secara praktik pemimpin Indonesia harus mampu mendorong kekuatan kedaulatan dan kekuatan ekonomi nasional dengan; 

Pertama, memperkuat regulasi dan kebijakan, hal ini penting karena regulasi dan kebijakan adalah desain dari pengelolaan maritim secara komprehensif, untuk itu pemimpin harus mampu mengarahkan kebijakan dan regulasi yang pro kepentingan masyarakat.

Kedua, menggunakan kemampuan serta kekuasaannya untuk mendorong program-program nasional yang menjadikan ekonomi berbasis maritim sebagai lokomotif utama penggerak ekonomi nasional. Untuk itu political will pemimpin harus pada sektor maritim.

Ketiga, pemimpin harus memiliki keberanian dalam menghapus praktik-praktik ilegal dan mencegah segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga di wilayah kewenangannya serta membangun dan mengelola perbatasan laut dengan negara-negara tetangga dan menjaga keamanan, menjaga keamanan pengiriman melalui perairan Indonesia; dan memanfaatkan sumber daya alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti laut bebas dan dasar laut internasional.

Keempat, maritim Indonesia juga mengandung kekayaan seperti penghasil ikan terbesar ketiga dan memiliki potensi minyak 70% di lautan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berorientasi pada kepemimpinan maritim sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia dengan kekayaan maritim yang luar biasa memerlukan pemimpin yang memiliki visi misi kemaritiman dalam membangun peradaban bangsa ke depan. 

Pemimpin yang mampu memastikan keadilan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. 

Pemimpin yang mampu memastikan keamanan dan kedaulatan maritim dimata internasional dengan penguatan armada perang dan armada dagangnya. Pemimpin yang mampu memastikan riak gelombang kapal kapal armada nasional mampu menandingi riak gelombang laut itu sendiri.