Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari

Historia Indonesia sejak berdirinya kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan sejumlah Kesultanan Islam yang memiliki kemasyhuran dan ketangguhan disektor maritim mendorong bangsa lain untuk berkunjung baik untuk bersahabat maupun untuk berdagang. 

Dengan 2,7 juta km2 luas wilayah laut atau sekitar 70% dari luas wilayahnya keseluruhan serta memiliki Zona Ekonomi Eksklusif lndonesia (ZEE) seluas 3,1 km2, menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkannya guna mencapai kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah pemanfaatan potensi pariwisata bahari.

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai macam ekosistem pesisir dan laut (seperti pantai berpasir, goa, laguna, estuaria, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut dan terumbu karang) yang paling indah dan relatif masih belum dikembangkan (pristine, unspoiled). Potensi tersebut mampu menjadi sumber pertumbuhan eknonomi  sangat besar terlebih dalam paradigma pengelolaan pariwisata bahari (marine and coastal tourism).

Pengembangan potensi bahari secara optimal akan memiliki dampak signifikan yaitu peningkatan nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects yang sangat besar. 

Untuk meningkatkan kinerja sektor periwisata bahari, lima komponen utama dari sisi pengadaan (supply side) pariwisata bahari, yakni objek pariwisata bahari (attractions), transportasi, pelayanan, promosi, dan informasi, harus secara terpadu diperkuat dan dikembangkan, sehingga lebih atraktif dan yang terpenting adalah dukungan berbagai faktor seperti kebijakan politik serta dukungan keuangan, sumberdaya manusia, infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, serta partisipasi masyarakat secara komperhensif.

Mengoptimalkan potensi pariwisata bahari harus dengan mengoptimalkan pembangunan dengan strategi dan perencanaan yang tepat seperti:

Strategi pertama, dalam pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus beralih dari pendekatan kebijakan dengan sistem birokrasi yang terkesan berbelit menjadi sistem pendekatan bisnis berbasis masyarakat. Dimana pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses pengembangan bisnis pariwisata bahari. 

Pemerintah adalah pemegang kebijakan yang harus meyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari.

Kedua, melakukan pemetaan atau maping terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki, yaitu berupa nilai, karakteristiknya, infarstruktur pendukungnya dan kemampuanya dalam menopang perekonomian. Penting juga memetakan lingkungan yang terkait dengan pariwisata bahari baik lingkungan internal maupun ekternal. 

Pemetaan kekuatan dan kelemahan (strength and weakness) pariwisata bahari tersebut serta pemetaan Lingkungan eksternal seperti sosial-budaya, politik/kebijakan, ekonomi-pasar, dan kemampuan teknologi. 

Pemetaan potensi pariwisata bahari juga harus melihat program pengembangan  pariwisata bahari negara lain sehingga kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mengembangkan pariwisata bahari.

Dokumentasi Pribadi

Ketiga, menyusun rencana investasi dan pembangunan bisnis pariwisata bahari. Perencanaan fokus pada optimalisasi pengembangan bisnis secara komperhensif, keterlibatan masyarakat secara kolaboratif hingga perencanaan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya sehingga rencana pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tetap sasaran.

Keempat, menyiapkan kualitas SDM yang mumpuni baik skill-nya, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal, budaya kerja dan tingkat pendidikan serta tingkat pemahaman terhadap permasalahan strategis dan konsep yang akan dilaksanakannya. 

Kualitas SDM dalam berinovasi akan sangat penting terkait dengan perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi informasi.

Kelima, melakukan strategi sosialisasi dan marketing yang baik, dengan memanfaatkan berbagai media seperti internet, majalah dan pameran-pameran pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Segmentasi pasar wisatawan juga perlu dilakukan untuk memudahkan merencanakan pengembangan pariwisata bahari.

Pengembangan pariwisata bahari, tidak hanya dengan penyusunan rencana bisnis semata tapi juga perlu penyiapan kebijakan yang pro bisnis seperti regulasi-regulasi yang dapat menjadi petunjuk serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata bahari.

Pertama, regulasi terkait kemudahan investasi dan bisnis, dimana adanya sebuah regulasi yang mengatur investasi dan proses bisnis yang mengedepankan keberlanjutan, kolaborasi dan keterlibatan masyarakat secara komperhensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan proses bisnis pariwisata bahari berjalan optimal, menguntungkan, keberlanjutan serta mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, regulasi terkait perizinan infrastruktur pariwisata bahari seperti contohnya regulasi untuk perahu wisata (yacht) atau kapal pesiar, sebelumnya, yacht yang ingin masuk ke Indonesia diharuskan mengurus izin masuk Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT) yang memakan waktu yang lama, sehingga efesiensi waktu perizinan juga perlu, selain itu kemudahan akses juga harus diperhatikan.

Ketiga, regulasi terkait pengaturan wisatawan, dimana regulasi ini untuk memastikan kemudahan serta keamanan para wisatawan mengakses destinasi pariwisata bahari di Indonesia serta memfasilitasi konektivitas dengan destinasi pariwisata negara lain, misalnya pengaturan terkait akses penumpang kapal pesiar yang bisa memulai perjalanan wisata dari Indonesia. Hal tersebut tentu dimulai dengan mendatangkan agen-agen bisnis pariwisata berbasis kapal pesiar di Indonesia.

Strategi pembangunan serta pengembangan bisnis pariwisata bahari dapat membantu bangsa ini dalam rangka memaksimalkan peran pariwisata bahari. Tentunya strategi-strategi tersebut akan optimal jika pemerintah, investor/swasta, perbankan dan masyarakat berkolaborasi dalam membangun pariwisata bahari untuk kemakmuran rakyat. 

Wisata bahari merupakan sebuah tempat rekreasi yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan juga perekonomian. Destinasi rekreasi ini sangat banyak terdapat di seluruh Indonesia karena tipe negara kita adalah negara kepulauan yang rekatkan oleh lautan.