Pembangunan nasional kekinian bukan lagi fokus pada pengembangan kota-kota besar sebagai pendongkrak ekonomi dan sebagai display peradaban suatu bangsa. Tapi justru pembangunan kekinian fokus pada pengembangan daerah-daerah pedesaan hingga daerah pinggiran seperti pesisir.Â
Pesisir yang dalam konsep pembangunan masa lalu selalu identik dengan daerah pinggiran, sekarang sudah menjadi daerah terdepan sebagai sebuah pintu gerbang dari sebuah wilayah negara. Pembangunan pesisir sama halnya dengan membangun gerbang atau pintu sebuah wilayah atau negara.
Penataan sebuah kota menjadi kota-kota yang transformatif, dengan sebuah ide pembangunan kota pintar atau smart city telah diadopsi dalam pengembangan-pengembangan desa.Â
Beberapa kementerian telah menjalankan aksi pengembangan kota dan desa seperti kota seperti Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Desa wisata oleh Kementerian pariwisata fan ekonomi kreatif, bahkan beberapa daerah juga sudah mengikuti, seperti jakarta smart city, Banyuwangi dengan smart kampung, hingga desa sadar hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
Berbagai program di bidang pengembangan kawasan hunian, selain Kotaku dan beberapa pengembangan kota dan desa tersebut juga menjadi inspirasi adanya program penataan kampung hingga pengembangan smart city.Â
Kementerian dan pemerintah daerah memiliki program untuk menata kawasan sesuai bidang tugas yang dikerjakannya.Â
Intinya, dengan menata hunian maupun kawasannya bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan potensi ekonomi untuk lebih memberdayakan keluarganya.
Kampung Nelayan Pintar
Di sektor perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program pengembangan kampung nelayan pintar atau smart fisheries village (SFV), di mana program ini memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Model program tersebut ditawarkan kepada industri dengan harapan agar industri-industri tersebut bisa berinvestasi di program SFV.
Untuk meningkatkan dampak, program tersebut dijalankan dengan melibatkan masyarakat sehingga nantinya industri dan masyarakat bisa bekerja sama yang saling menguntungkan.Â
Pengembangan program bukan hanya berfokus pada sektor perikanan tapi juga penataan kawasan, pengembangan pariwisata, kuliner, hingga ekoswisata.
Target pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan dengan digulirkannya program kampung nelayan pintar adalah untuk terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Untuk mengoptimalkan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset sumberdaya daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDM-KP membangun kerja sama dengan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kementerian terkait lainnya serta lembaga keuangan seperti Bank serta lembaga telekomunikasi nasional.
Tantangan Pengembangan Desa Pesisir
Masyarakat pesisir merupakan subyek dalam pengembangan wilayah pesisi. Masyarakat pesisir adalah pemegang kedaulatan pembangunan di wilayahnya.Â
Di era informasi yang tanpa sekat seperti saat ini, pengembangan pesisir tidak bisa melepaskan pengaruh digital.Â
Jadi tantangan dari pengembangan desa pesisir adalah pertama, bagaimana memanfaatkan potensi desa yang ada untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan keseimbangan ekologi Pesisir.
Tantangan kedua, adalah bagaimana mengembangkan sebuah desa pesisir dalam konsep pembangunan yang terintegrasi, di mana terjadi saling keterkaitan antara sektor satu dengan sektor lainnya misalnya desa pesisir memiliki beragam sektor yang bisa di optimalkan dan saling mendukung, sektor ekonomi dengan penangkapan ikan, budidaya hingga pemasaran produk.
Sektor ekologi dengan konservasi pesisir, sektor hukum dengan pengawasan terintegrasi, sektor sosial dengan pengembangan sumberdaya manusia dan lain sebagainya.
Ketiga, adalah pengembangan desa pesisir yang mampu melibatkan semua pemangku kepentingan. Kementerian dan lembaga bukan lagi menjalankan program pemberdayaan secara parsial, tapi bisa berjalan beriringan saling terkait sehingga tercipta kolaborasi yang mampu mengoptimalkan pengembangan desa pesisir.
Desa Pesisir Pintar
Era digital dengan beragam tantangan menjadikan desa pesisir adalah sebuah obyek pembangunan yang kompleks. Untuk itu perlu sebuah konsep program yang mampu memanfaatkan teknologi serta informasi yang ada.Â
Program-program pemberdayaan sektoral tidak sedikit yang mengalami gesekan yang justru membuat jarak. Harusnya gesekan tersebut bisa diantisipasi dengan strategi pengembangan desa posisi secara kolaboratif.
Desa pesisir pintar adalah sebuah alternatif program yang bukan hanya fokus pada upaya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir semata, melainkan konsep pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi serta mampu membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan di wilayah pesisir.Â
Integrasi dalam hal ini harus mampu menampung program sektoral seperti pengembangan desa wisata, desa sadar hukum, desa tanpa kumuh, desa perikanan dan lain sebagainya.
Desa pesisir pintar harusnya mampu mengaitkan antara program satu dengan program yang lain, antara kepentingan pemberdayaan masyarakat lembaga satu dengan lembaga yang lain.Â
Adapun konsep desa pesisir pintar dapat diaktualisasikan dengan strategi-strategi sebagai berikut:
Pertama, strategi pengembangan sumberdaya manusia desa pesisir, di mana program-program pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, kelompok usaha masyarakat pesisir, kelompok masyarakat pengawas, dan program pemberdayaan lain harus mengutamakan pengembangan sumberdaya manusia pesisir agar mampu menjadi subyek pemberdayaan masyarakat.
Kedua, strategi penguatan ekonomi masyarakat pesisir, di mana program-program pemberdayaan masyarakat pesisir harus mampu mengoptimalkan ekonomi masyarakat.Â
Pengembangan sektor perikanan baik tangkap, budidaya maupun peningkatan daya saing harus dioptimalkan untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Ketiga, strategi keseimbangan ekonomi dan ekologi, di mana pemanfaatan sumberdaya pesisir juga harus dibarengi dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga ekologi seperti penguatan kelompok masyarakat pengawas, penguatan kelompok masyarakat konservasi, penguatan kelompok masyarakat penyelamat lingkungan dan lain sebagainya.
Keempat, strategi penguatan kelembagaan masyarakat. Dalam hal ini Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan aparatur desa, dab kelembagaan kelompok masyarakat.Â
Apartemen desa menjadi aktor-aktor pemberdayaan masyarakat. Para kelompok masyarakat bersinergi yang dibina oleh kementerian atau lembaga bersinergi dengan aparatur desa dan Setiap kebijakan desa harus selaras dan sesuai dengan kerja atau aksi kelompok masyarakat.
Kelima, strategi kolaboratif, di mana selain melibatkan semua pemangku kepentingan, strategi kolaboratif harus mampu mengoptimalkan keterkaitan antara lembaga satu dengan lainnya di wilayah pesisir. Misalnya kelompok usaha perikanan atau kelompok wisata bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat pengawas secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pembangunan pesisir dengan konsep desa pintar adalah mengintegrasikan  program-program yang sudah ada dengan mengoptimalkan peran aparatur desa dan pemangku kepentingan lainnya.Â
Desa pesisir pintar harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H