Adaptasi Quality Assurance pada Industri Akuakultur

Industri perikanan budidaya tidak lepas dari pengaruh hama dan penyakit. Kedua ancaman itu ancaman tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan produksi perikanan budi daya. 

Perikanan budidaya dunia sering menanggung kerugian akibat dilanda hama dan penyakit ikan. Para pelaku industri budidaya selalu mengeluhkan hal tersebut.

Hama dan penyakit ikan bisa mengancam keberlangsungan produksi perikanan budi daya dunia termasuk Indonesia. Jika tidak dilakukan antisipasi yang tepat, hama dan penyakit ikan menjadi faktor yang sangat merugikan dan membuat banyak kerusakan perikanan budidaya.

Menjawab permasalahan tersebut pembudi daya ikan perlu untuk melaksanakan mitigasi, khususnya pada komoditas-komoditas prioritas seperti udang, rumput laut, dan lainnya. Mitigasi yang tepat bisa mencegah munculnya problem budidaya yang menakutkan tersebut.

Mitigasi dalam rangka mencegah munculnya hama dan penyakit ikan, adalah dengan melaksanakan quality assurance untuk menjamin produksi tetap sesuai yang diharapkan dengan kualitas yang terjaga baik. 

Quality assurance merupakan serangkaian proses untuk menentukan produk dan perikanan sesuai dengan norma, Standar Prosedur dan K(NSPK). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjamin kesehatan dan kualitas produk perikanan.

Badan karantina ikan dan dan pengendalian mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi melindungi sumberdaya perikanan seluruh wilayah Indonesia dari serangan hama dan penyakit ikan, karantina dan melaksanakan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan telah melakukan penerapan sistem informasi quality assurance. 

Sistem informasi tersebut disiapkan untuk menjadi sumber pertukaran informasi antara pembudi daya ikan dengan para ahli. Dan terutama untuk mendorong produksi dan kinerja ekspor. Sistem informasi yang berbasis digital merupakan transformasi pelayanan publik. Sebuah inovasi dan adaptasi era perdagangan global sekarang. Sistem tersebut diberi nama Sistem Informasi Terintegrasi Karantina Ikan Online (Sisterkaroline).

Penerapan quality assurance sebagai amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Permen KP No.19/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pada sektor perikanan budidaya quality assurance tidak hanya pada lingkup produksi tetapi mulai dari proses verifikasi penerapan standar pembenihan ikan yang baik, standar pembesaran ikan yang baik, dan cara pembuatan pakan ikan yang baik.

Langkah penerapan quality assurance dalam rangka mitigasi hama dan penyakit ikan, menjadi langkah yang penting untuk adaptasi oleh semua pelaku usaha perikanan budidaya, di mana hama dan penyakit ikan sudah menyerang dunia serta berdampak besar pada penurunan laju pertumbuhan produksi.

Bebarapa kasus masifnya hama dan penyakit menyerang industri budidaya seperti tahun 2006, di mana saat itu seluruh dunia diserang penyakit ikan pada udang. Kasus tersebut menyebabkan kerugian besar di sejumlah negara produsen, seperti Brazil yang mengalami kerugian hingga milyaran dollar.

Tahun 2011 hingga 2016 muncul virus acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) yang menyerang sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand. Di mana Malaysia menderita kerugian hingga USD100 juta pada 2011, dan Thailand sebesar USD7,4 miliar sepanjang 2011 hingga 2016. Selain itu Tiongkok, vietnam hingga Meksiko mengalami kerugian hingga USD23,6 miliar akibat serangan AHPND.

Keterpurukan akibat kerugian pakan juga dialami saat virus kooi herpes menyerang industri perikanan budidaya seluruh dunia, di mana kerugian yang ditimbulkan hingga mencapai USD15 juta. Kondisi tersebut harus dijadikan peringatan dan pembelajaran tentang pentingnya menerapkan quality assurance pada industri perikanan budidaya.

Peran Pemerintah dalam Penjaminan Mutu

Kebijakan penjaminan mutu hasil perikanan yang banyak difokuskan pada pelaksanaan sertifikasi ikan dan hasil perikanan. Harus mampu memastikan sebuah aktivitas budi daya sudah menerapkan biosecurity, memenuhi persyaratan mutu, dan bebas penyakit. Serta yang terpenting adalah pengawasan lalu lintas komoditas untuk mencegah masuknya penyakit ikan.

Selain rutin dalam pengawasan atau surveillance hama dan penyakit ikan karantina, juga sangat penting penyiapan early warning system dan emergency response terjadinya penyakit. Agar mampu melakukan aksi cepat tanggap terhadap bahaya hama dan penyakit pada industri perikanan budidaya.

Quality assurance bertujuan untuk mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan, maka pelaksanaan harus mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebagai tagline ketelusuran keamanan pangan yaitu from farm to table consumers, di mana karantina bukan sekedar soal keamanan pangan melainkan kedaulatan negara dalam mencegah hama dan penyebaran penyakit.

Adaptasi Quality Assurance oleh Masyarakat 

Pelaku usaha sektor perikanan budidaya harus mampu beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan penjaminan mutu produk. Hal ini dalam rangka menjamin ketelusuran keamanan pangan serta menjamin produknya survive dari serangan hama dan penyakit.

Pelaku usaha dan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap permasalahan ini, karena yang paling dirugikan adalah mereka selaku pelaku sektor riel di Industri perikanan. 

Adaptasi bukan sekedar melengkapi sertifikat atau permasalahan administrasi semata tapi melakukan penjaminan mutu internal serta pengawasan internal yang ketat.

Penjaminan mutu secara internal serta melakukan diteksi dini terhadap pengaruh global harus dilakukan dengan menerapkan rambu-rambu yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dilakukan secara keterpaduan dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi. Penjaminan mutu dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengawasan produk.

Pelaku usaha harus mampu memanfaatkan informasi yang ada baik yang disiapkan oleh regulator maupun oleh masyarakat sesama pelaku usaha. Selain itu pelaku usaha juga memiliki sistem informasi manajemen yang baik untuk mendukung industri budidaya yang dijalankan serta sebagai bahan tukar menukar informasi terhadap sesama pelaku usaha atau masukan untuk pemerintah.

Industri perikanan budidaya merupakan industri yang harus dijalankan dengan tepat dan memperhatikan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perencanaan harus dilakukan dengan cermat termasuk terkait penjaminan mutu produksi hingga hasil budidayanya.