Maksimalkan Industri Perikanan, Mari Kolaborasi Bangun Infrastrukturnya

Dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 aku sering berkunjung ke kota Bitung yaitu sebuah kota di ujung utara Pulau Sulawesi masuk dalam wilayah provinsi Sulawesi utara. Kota Bitung adalah kota yang terkenal dengan Industri perikanannya dengan ditandai dengan adanya pelabuhan perikanan samudera Bitung dimana perputara ekonomi begitu kencang disana. 

Kota Bitung memiliki sektor perikanan yang memiliki peran sangat penting dimana roda perekonomian mayoritas didorong oleh sektor perikanan dengan adanya puluhan perusahaan pengelolaan ikan dan perusahaan penangkapan ikan.

Berbicara Bitung maka ingatan saya tidak lepas dari pelabuhan perikanan samudera yang dimilikinya, saya jadi berfikir betapa vitalnya pelabuhan bagi industri perikanan khususnya perikanan tangkap seperti yang terjadi di kota Bitung. Pelabuhan perikanan adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting bagi pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. 

Fungsi keberadaan pelabuhan perikanan sangat penting karena disana perputaran ekonomi perikanan terjadi. Keberadaan infrastruktur memang tidak terlepas dari peran beberapa pemilik kepentingan (stakeholders). 

Di Indonesia termasuk pula di Bitung dimana yang seperti saya lihat pengelola dan penyediaan Infrastruktur pelabuhan perikanan adalah mayoritas menjadi domain pemerintah tentunya hal ini dalam kaitannya dengan penyediaan barang publik.

Pada Sektor perikanan tangkap, infrastruktur pelabuhan perikanan menjadi salah satu hal penting dalam kegiatan proses perikanan dari hulu hingga hilir. Pelabuhan perikanan merupakan interface antara perikanan di laut (penangkapan) dengan aktivitas perikanan di darat (pengelolaan dan pemasaran). 

Oleh karena itu pelabuhan perikanan adalah pusat segala aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan serta usaha yang menjadi pendukung penangkapan ikan seperti penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, perbaikan dan pengadaan alat tangkap, pengolahan hasil tangkapan dan kegiatan lainnya.

Kondisi seperti ini tentu saja menjadi hal yang perlu diperhatikan dan perlu menjadi bahan diskusi serta kajian-kajian mengingat kebutuhan infrastruktur perikanan yang terus meningkat namun tidak diiringi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. 

Pemabangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) diberbagai daerah mungkin menjadi solusi untuk menjawab permasalahn ini, tapi tentunya penyediaan infrastruktur perikanan membutuhkan biaya yang besar, tentunya hal ini akan menjadi banyak pertimbangan pemerintah dengan politik anggarannya.

Kendala keterbatasan anggaran pemerintah dan pembebasan lahan menjadi isu utama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan banyak kajian-kajian kita tahu bahwa kualitas infrastruktur pelabuhan di Indonesia masih sangat memerlukan pengembangan dan peningkatan agar sesuai dengan standar internasional.

Indonesia memiliki pelabuhan serta infrastruktur perikanan masih dibawah dari kualitas pelabuhan perikanan milik beberapa Negara di ASEAN seperti Singapua, Malaysia dan Thailand.

Pelabuhan perikanan di Indonesia masih belum optimal pengelolaanya. Hal itu dikarenakan banyak hal seperti kurang sesuainya fasilitas yang ada dengan kebutuhan, perawatan infrastruktur yang kurang maksimal, serta daya tampung yang tidak sesuai dengan kondisi operasional.

Tentu masih banyak pelabuhan yang terlalu besar untuk wilayah perikanan tertentu dan masih banyak yang tidak menampung hasil tangkapan sehingga hal ini berakibat pada penurunan kualitas hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan Indonesia masih juga akan menghadapi tantangan-tantangan lainnya selain permasalahn diatas yaitu berupa sistem informasi dan manajemen operasional pelabuhan perikanan masih belum optimal dan terkesan belum profesional.

Hal ini perlu adanya perbaikan kualitas pendataan, konektifitas antar pelabuhan belum berjalan optimal dan yang sangat perlu terus ditingkatkan adalah kualitas sumberdaya manusia selaku operator pelabuhan perikanan serta manajmen kelembagaannya.

Peran strategis pelabuhan perikanan dalam upaya meningkatkan produk perikanan sehingga produk Indonesia memiliki daya saing yang bagus harus terus di tingkatkan. Kita tahu penyediaan pelabuhan perikanan adalah domain pemerintah, tapi peran swasta juga sangat diperlukan di sini. 

Selain untuk mensiasati permasalahan anggaran kolaborasi pengoptimalan pelabuhan perikanan oleh pemerintah dan swasta akan semakin membuat performa pelabuhan perikanan bagus. Kolaborasi dimulai dari kolaborasi ide dan konsep yang diaktualisasikan dengan pembagian kerja sama yang saling menguntungkan dan mudah diawasi.

Peran swasta dibidang pelabuhan perikanan sebenarnya sudah banyak didaerah-daerah di pesisir Indonesia banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki fasilitas pelabuhan sendiri.

Pelabuhan-pelabuhan pribadi tersebut dimanfaatkan untuk bongkar muat serta distribusi hasil tangkapan dan produk perikanan perusahaan tersebut. 

Keberadaan pelabuhan jenis ini memang masih banyak menjadi persoalan seperti tidak akurasinya data penangkapan, dan susahnya akses bagi petugas melakukan tugasnya seperti para enumerator dan para petugas lelang, karena kapal langsung masuk di pelabuhan perusahaan.

Tapi, di sisi lain, hal ini menjadi peran positif swasta dalam menyiapkan infrastruktur perikanan sehingga terjamin kualitas hasil tangkapan dan tentunya kualitas produk perikanannya.

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan serta pengelolaan pelabuhan perikanan adalah sebuah hal yang bisa dilakukan mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, serta peran swasta yang juga menjadi ujung tombak dalam industri perikanan baik tangkap maupun pengolahan hasil perikanan. 

Mungkin kita masih agak memiliki kekhawatiran dengan masuknya swasta dalam pengelolaan kepentingan publik seperti pelabuhan perikanan, hal ini tentunya bisa diminimalisir dengan menyertakan masyarakat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan.

Kolaborasi pemerintah, masyarakat serta swasta dalam hal ini pengusaha-pengusaha perikanan akan berdampak positif bagi peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya.

Kerja sama pemerintah dan swasta. 

Pembangunan pelabuhan dan infrastrukturnya tentunya memerlukan anggaran yang sangat besar dengan keterbatasan anggaran pemerintah perlu dibangun kerja sama dengan pihak swasta dengan simbiosis mutualisme.

Dalam rangka mengakomodir pembiayaan investasi pelabuhan perikanan yang besar, tentunya bisa dilakukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta (public private partnership).

Model kerja sama ini dalam sektor pelabuhan perikanan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti sewa lahan, sewa operasional, hingga model sewa dan pembangunan.

Sementara itu, dalam pengoperasian pelabuhan pemerintah pun dapat menawarkan pengelolaan pada swasta dalam beberapa model, yaitu izin pengoperasian sebagai public utility ataupun melalui skema kontrak joint venture.

Penyediaan serta optimalisasi peran serta Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN atau BUMD dalam rangka membangun kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Keberadaan badan usaha milik pemerintah ini adalah jembatan bagi pengelolaan pelabuhan bersama antara pemerintah dan swasta, di mana para pengusaha bisa bekerja sama dengan badan usaha tersebut bisa dalam bentuk investasi baik permodalan, perlatan maupun infrastruktur lainnya.

Ini belum termasuk penyertaan modal swasta bagi badan usaha milik pemerintah tentunya harus mempertimbangkan regulasi yang ada serta yang terpenting asas kemanfaatannya bagi pemerintah, pihak swasta dan terlebih bagi masyarakat.

Hal ini selain mensiasati anggaran pemerintah yang terbatas juga bisa diajadikan alternatif pengalihan subsidi bagi para nelayan, yang semula alokasinya untuk infrastruktur bisa dialihkan langsung pada kebutuhan nelayan.

Sebab, dengan peran swasta maka penyediaan infrastruktur menjadi murni sistem bisnis dan investasi sehingga anggarannya lebih difokuskan pada penyediaan subsidi langsung ke masyarakat.

Optimalisasi serta transparansi pelabuhan pribadi (terminal untuk kepentingan sendiri / TUKS)

Pelabuhan pribadi adalah pelabuhan milik-milik swasta yang difungsikan sebagai tempat pendaratan ikan serta distribusi hasil dan produk perikanan milik swasta, dengan adanya pelabuhan pribadi tentunya penyiapan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan akan lebih memadai karena sudah dihitung secara baik oleh perusahaan.

Pelabuhan pribadi milik perusahaan atau swasta harus berizin resmi dari pemerintah, dan harus dilakukan pengawasan yang maksimal.

Pemerintah harus mampu memastikan bahwa pihak swasta memiliki transparansi pengelolaan usahanya dengan memberikan ruang yang cukup bagi para petugas pemerintah melakukan pendataan produk perikanan. 

Selain itu pihak swasta juga tidak boleh memprivatisasi pelabuhannya sehingga CSR perusahaan tidak hanya memberikan bantuan buat masyarakat sekitar dan lingkungan tapi juga menyiapkan pelabuhan serta infrastrukturnya untuk masyarakat seperti nelayan-nelayan kecil.

Optimalisasi pemanfaatan CSR milik swasta untuk kepentingan masyarakat.

Corporate Social Responsibility atau biasa kita kenal dengan CSR adalah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan, selama ini banyak CSR perusahaan perikanan yang hanya dimanfaatkan untuk ormas, dan komunitas-komunitas setempat. 

Hal ini bisa dialihkan untuk penyediaan kepentingan public salah satunya optimalisasi infrastructure pelabuhan. Dana CSR bisa dikolaborasikan dengan dana-dana pemberdayaan masyarakat seperti program bantuan pemerintah.

Tentunya hal ini perlu kajian yang lebih mendalam, agar kolaborasi pemanfaatan dana CSR bisa optimal dirasakan masyarakat. Misalnya ketika ada program pembangunan infrastruktur pelabuhan masyarakat maka pengalokasian CSR untuk penambahan fasilitas pelabuhan yang tidak diakomodir oleh anggaran dari pemerintah. 

Kita sering dengar dan lihat pembangunan taman oleh perusahaan besar, pembangunan kantor keamanan, oleh perusahaan bahkan banyak pos pos kemanan milik pemerintah yang dibangun dikawasan perusahaan dan tentunya difasilitasi maka CSR untuk pembangunan pelabuhan perikanan dan fasilitasnya harusnya bisa dilakukan.

Kebutuhan anggaran pelabuhan perikanan sangatlah besar, tapi penyediaan pelabuhan perikanan sangatlah dibutuhkan dalam rangka meningkatan kuantitas serta kualitas produksi industri kelautan dan perikanan. 

Permasalahan anggaran seharusnya tidak boleh menjadi alasan macetnya pembangunan pelabuhan perikanan. Solusi alternatif permasalahan tersebut adalah dengan membangun kolaborasi atau kerja sama yang bersinergi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kebutuhan yang besar dalam membangun suatu pelabuhan perikanan yang terpadu tentu saja dana yang dibutuhkan sangat besar dan teknologi tinggi.

Kehadiran swasta dengandioptimalkan peran serta masyarakat menjadi sangat dibutuhkan dalam kerangka pendanaan dan pengembangan infrastruktur yang ada serta upaya pengawasan yang optimal. 

Pengelolaan pemerintah hingga saat ini lebih bersifat untuk memnuhi kepentingan public jadi lebih terkesan bagaimana tersedianya sarana dan prasarana semata belum mengoptimalkan prinsip bisnisnya.

Sehingga kehairan swasta di bantu peran serta masyarakat akan lebih mengoptimalkan prinsip bisnis yang tentunya berbasis kepentingan masyarakat pada pembangunan pelabuhan perikanan.

Hal ini memang tidak mudah dengan kondisi masyarakat kita tapi dengan kajian dan perencanaan yang matang dan bagus serta melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas-asas seperti legalitas, pemberdayaan masyarakat.

Bisnis berbasis kerakyatan serta kepntingan bersama maka hal ini akan bisa diwujudkan menjadikan pelabuhan perikanan modern setandar internasional namun  tetap fokus pada usaha mensejahterakan masyarakat.