Mendorong Nelayan Menangkap Ikan hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Bicara tentang sektor kelautan dan perikanan tentu memiliki hal menarik tersendiri, sektor yang pernah kurang begitu diperhitungkan ini sebenarnya adalah sektor luar biasa yang seharusnya mampu menjadi lokomotif bagi penguatan ekonomi nasional.

Semua sudah tahu tentunya jika Indonesia adalah negara yang memiliki luas perairan yang sangat besar, garis pantai yang panjang hal itu tentunya selaras dengan melimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia, setidaknya itulah yang sering berseliweran menjadi informasi bagi masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan memang belum begitu lama terdengar di telinga masyarakat secara luas, mungkin hanya sebagaian kecil yang paham akan sektor ini akademisi, dan orang yang bergelut di sektor ini pasti tahu lebih banyak sejak dulu, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mendengar sektor ini baru sekitar dua dekade kebelakang.

Dan dalam kurun lima tahun kemaren sektor ini menjadi sektor yang banyak dikenal oleh masyarakat tentunya kita tidak bisa menafikan kehadiran sosok Susi Pudjiastuti yaitu sosok fenomenal yang didapuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Dengan semboyan Susi "Tenggelamkan" tentu masyarakat akan selalu ingat dengan beliau sosok yang dibandrol dengan ketegasan dalam melawan pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

Di pengujung tahun 2019 Menteri Kelautan dan Perikanan bukan lagi dipegang oleh Susi Pudjiastuti. Setelah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih serta dilantik pada 20 Oktober 2019, maka masyarakat Indonesia khususnya masyarakat perikanan mendengar nama Edhy Prabowo disebut-sebut menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Sosok yang dikenal dekat dengan Probowo subianto ini memanglah bukan orang asing di dunia kelautan dan perikanan. Beliau adalah mantan ketua komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang membidangi sektor yang salah satunya kelautan dan perikanan.

Penulis tidak ingin terlalu mengulik tentang siapa sosok yang sekarang menjadi nakhoda baru di Kementerian kelautan dan perikanan ini, tapi ada hal menarik yang tentunya patut kita diskusikan yaitu apa lagi jika bukan tentang kebijakan menteri baru ini.

Saat penulis asyik lihat-lihat twitter banyak nitizen yang menyampaikan pendapat jika menteri baru kelautan dan perikanan tentunya harus bekerja lebih keras lagi karena semua tahu 5 tahun kemaren adalah era di mana menteri Susi Pudjiastuti mengajak lari kementerian kelautan dan perikanan, sehingga banyak sudah yang ditorehkan tentunya, seperti meningkatnya ekspor produk perikanan, Neraca perikanan Indonesia yang menempati nomor satu di ASEAN, Konsumsi ikan yang meningkat sejak tahun 2014, dan perang terhadap illegal fishing yang membuahkan hasil yang luar biasa serta berbagai keberhasilan lainnya.

Dilansir dari berbagai media menteri Edhy Prabowo dalam lima tahun kedepan sudah menyiapkan pokok-pokok program kerja dan kebijakan yang tentunya dengan harapan mampu menjadi penggerak terciptanya lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan serta upaya mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan, apa saja arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang dicanangkan menteri Edhy Prabowo?, antara lain sebagai berikut :

• Fokus membangkitkan Industri perikanan
• Meningkatkan industry perikanan budidaya sebagai upaya penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan protein serta nilai tambah
• Mendorong peningkatan sektor perikanan tangkap dengan mendorong nelayan-nelayan kita beroperasi menangkap ikan hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE)
• Menguatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar kewenangan serta koordinasi sehingga pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bisa lebih optimal.

Empat arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan diatas sebenarnya bukanlah hal yang tergolong baru karena menteri sebelumnya juga sudah menjalankannya tapi pastinya dengan pengalaman birokrasi serta politik yang mumpuni karena sudah lama malang melintang di dunia politik hingga mampu mengemban amanah sebagai ketua Komisi IV DPR RI tentunya Menteri Edhy Prabowo akan punya strategi -- strategi tersendiri untuk lebih mempertajam arah kebijakannya yang tentunya diharapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat khususnya Nelayan seperti arahan Presiden Joko widodo diharapkan sektor kelautan dan perikanan mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Mengulas poin-poin arah kebijakan diatas tentunya membutuhkan banyak diskusi serta banyak paper-paper, penulis disini hanya akan sedikit mengulas tentang upaya mendorong nelayan kita untuk beroperasi hingga perairan Zona ekonomi eksklusif, penulis kira ini adalah hal yang sangat menarik, karena kita tahu selama ini terlebih lima tahun kebelakang zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah daerah-daerah perairan yang banyak ditemukan pelaku illegal fishing, dan banyak fakta dilapangan daerah penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia belum banyak di datangi oleh nelayan Indonesia baik sekala besar maupun nelayan lokal yang dekat dengan daerah tersebut, banyak faktor tentunya yang menjadi permasalahan nelayan selama ini sehingga belum mampu beroperasi didaerah tersebut bisa dikarenakan jarak yang lumayan jauh bagi kapal-kapal kecil, apa lagi nelayan-nelayan kita banyak yang menetap di pulau jawa dan sumatera dan sedikit yang tinggal di daerah-daerah terdepan yang dekat dengan ZEE, hal itu tentunya berimbas pada biaya operasional yang besar, beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan nelayan-nelayan kita sehingga belum maksimal beroperasi hingga ZEE.

• Nelayan lokal tergolong nelayan-nelayan dengan kapal berukuran kecil yang jangkauan operasinya tidak bisa jauh dari pantai dan tidak bisa berlama-lama dilaut karena kapasitas bahan bakar serta makanan yang terbatas.
• Kapal-kapal besar yang selama ini beroperasi adalah kapal-kapal milik perusahaan yang banyak diantaranya berstatus kapal Eks Kapal asing yang pada era Menteri Susi tidak bisa beroperasi lagi karena terhalang aturan moratorium kapal-kapal eks kapal asing.
• Masih belum banyak hasil riset tentang daerah penangkapan ikan (Fishing Ground) khususnya di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia seperti di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi di daerah timur Indonesia. Riset daerah penagkapan sangat perlu karena ini adalah informasi penting bagi nelayan.

Ketiga permasalahan diatas adalah rangkuman dari berbagai persolan nelayan yang mungkin menjadi kendala bagi nelayan-nelayan kita dalam melakukan operasi penangkapan, oleh karena itu kedepan sudah harus disiapkan berbagai kebijakan serta sarana dan prasarana yang mampu mengoptimalkan operasi penangkapan ikan khususnya nelayan Indonesia.

Pertama, memperbanyak riset tentang daerah penangkapan ikan sehingga mampu menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan yang lebih tepat sehingga penangkapan ikan lebih fokus dan terarah serta bisa optimal. Riset daerah penangkapan ikan selain sebagai informasi bagi nelayan tentang daerah mana yang memiliki potensi ikan yang besar dan memiliki nilai ekonomis tinggi yang meliputi jenis ikan, kuota sumberdaya hingga status penangkapan, riset ini juga bisa dijadikan acuan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan seperti memetakan daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh menangkap, memetakan musim tangkapan sehingga bisa juga dibuatkan kebijakan musim tangkapan sehingga pada musim-musim tertentu nelayan dilarang menangkap di daerah tersebut, memetakan kesesuaian sumberdaya ikan yang ada disuatu daerah dengan jenis alat tangkap, serta memetakan penempatan-penempatan sarana dan prasarana pendukung penangkapan ikan yang mampu membantu nelayan lebih optimal dalam beroperasi

Riset daerah penangkapan khusus di zona ekonomi eksklusif bisa memanfaatkan data-data hasil operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dimana posisi kapal-kapal ikan asing pelaku illegal fishing saat tertangkap bisa menjadi bahan riset daerah penangkapan, misalnya di ZEE Indonesia laut natuna utara dimana banyak nelayan Negara Vietnam, Malaysia yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap pair trawl serta banyak menangkap ikan jenis ikan dasar  dan lainnya, di ZEE Indonesia laut Sulawesi yang banyak tertangkap adalah nelayan asal Filipina yang banyak menangkap ikan tuna dengan pancing baik handline maupun longline dan masih banyak lagi contohnya tentunya data-data itu dimiliki oleh pemerintah.

Pemanfaatan data-data hasil operasi pengawasan bagi pelaku illegal fishing di ZEE Indonesia tentunya sangat membantu bagi riset daerah penangkapan ikan karena tentunya posisi-posisi dimana kapal asing tertangkap adalah posisi-posisi dimana mereka melakukan aktifitas penangkapan ikan, selain memberikan informasi tentang posisi daerah penangkapan tentunya informasi jenis ikan, jenis alat tangkap serta ukuran kapal serta asal kapal itu sendiri yang bisa memberikan informasi tentang jarak tempuh kapal tersebut yang tentunya bisa dikomparasikan dengan kondsi kapal nelayan Indonesia.

Sebagai Informasi Daerah Penangkapan Ikan (Fishing ground) merupakan area dimana pupulasi dari suatu organisme dapat dimanfaatkan sebagai daerah operasi penangkapan ikan. kondisi lingkungan ternyata dapat mempengaruhi daerah penangkapan ikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan diantaranya adalah temperatur air, kadar gram (salinitas), pH, kecerahan (transparancy), gerakan air, kedalaman perairan, topographi dasar perairan, bentuk bangunan yang ada di dsar perairan(bottom propertis), kandungan oxygen terlarut serta makanan.

Untuk mendapatkan daerah penangkapan ikan ada beberapa hal yang perlu dilacak keberadaaanya yaitu tentang adanya distribusi massa air sebagai akibat adanya derah pertemuan arus laut. Distribusi massa air ini juga membawa dan menyebabkan organisme hidup. Fluktuasi keadaan lingkungan kenyataannya dapat mempengaruhi beberapa hal diantaranya adalah distribusi, migrasi, pertumbuhan dan migrasi dari beberapa organisme air termasuk ikan yang menghuninya.

Keadaan lingkungan perlu diamati terutama apabila akan digunakan untuk kegiatan survai perikanan khsusunya untuk mengetahui lokasi yang memiliki keadaan lingkungan yang optimum serta pengaruh lingkungan terhadap lokasi daerah penangkapan ikan. Hewan-hewan laut termasuk ikan suka mendiami lingkungan dan kadang-kadang tinggal disuatu tempat yang permanen, atau kadang-kadang hanya lewat saja, mendiami suatu tempat hanya untuk jangka pendek sebelum meneruskan untuk bergerak lagi aatau bermigrasi. Sewaktu hewan-hewan itu ada atau menetap disuatu tempat, maka hal ini memudahkan mereka untuk ditangkap dengan menggunakan peralatan penangkapan ikan. maka sejak saat itu daerah tersebut sudah disebut sebagai Daerah Penangkapan Ikan (Fishing ground).

Kedua, Mengenai armada penangkapan ikan Indonesia kita tahu kapal-kapal ikan milik Nelayan Indonesia masih tergolong kapal kecil sedangkan untuk beroperasi di wilayah ZEE tentunya membutuhkan kapal-kapal besar, untuk hal tersebut tentunya pemerintah diharapkan bisa berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha kapal ikan, sehingga bisa dibuat sebuah kebijakan pennagkapan ikan yang mampu memenuhi arah kebijakan tersebut misalnya mengijinkan perusahaan yang memiliki armada kapan ikan yang besar untuk beroperasi di wilayah ZEE dengan catatan harus bongkar muat serta mengisi perbekalan di wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah tersebut sehingga mampu menumbuhkan ekonomi daerah-daerah yang berdekatan dengan zona ekonomi eksklusif, selain itu bisa juga dengan mengoptimalkan peran nelayan-nelayan lokal atau nelayan-nelayan yang tinggal didaerah dekat ZEE, dengan menyiapkan sarana dan prasarana baik kapal yang mampu beroperasi di ZEE atau sarana penunjang lainnya serta penguatan sumberdaya manusianya. Nelayan- nelayan dengan kapal besar yang selama ini menetap di Pulau jawa dan Sumatra serta pulau-pulau besar lainnya bisa didorong untuk hijarah ke daerah-daerah yang dekat dengan ZEE seperti Natuna, Anambas, Sangihe talaud, Miangas, Sebatik, Biak, dan daerah-daerah terdepan lainnya.

Ketiga, dan yang tidak kalah penting adalah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang penangkapan ikan di daerah-daerah berdekatan dengan ZEE, pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) pada era Menteri Susi bisa dilanjutkan dan lebih disempurnakan sehingga ketika armada kapal Penangkap ikan sudah siap beroperasi di ZEE maka sarana-sarana penujang sudah bisa dimanfaatkan sehingga permasalahan bahan bakar, bahan makanan, Es, bahan perbaikan alat tangkap, bengkel mesin dan lain sebagainya tidak merepotkan nelayan, selain itu penanganan hasil tangkapan serta distribusinya juga dipermudah dengan fasilitas yang memadai serta kebijakan yang mengadopsi kepentingan nelayan. Penyiapan armada kapal pendukung seperti kapal tanker khusus nelayan, kapal penampung ikan yang bisa mengambil hasil tangkapan dan mensuplai bahan makanan bisa jadi alternative penyiapan sarana pengkapan sebagi penunjang.

Keempat, untuk memastikan ketertiban nelayan dalam memnfaatkan sumberdaya perikanan maka sistem pengawasan terpadu harus digalakkan, sehingga meminimalkan bahkan menghilangkan praktik-praktik penyelewengan serta ketidak taatan aturan. Pengawasan dilakukan mulai dari perizinan kapal, perbekalan kapal, kapal berangkat, kapal beroperasi hingga kapal mendaratkan hasil tangkapan, serta segala aktifitas dilaut juga harus diawasi agar penyelewengan tidak terjadi.

Mendorong nelayan beroperasi menangkap ikan hingga perairan ZEE Indonesia adalah sebuah upaya yang bagus guna memanfaatkan sumberdaya ikan secara maksimal dan tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan ikan nasional, ekspor produk perikanan, serta tentunya menciptakan lapangan pekerjaan dibidang perikanan tangkap. Tapi hal itu juga tentu dibarengi dengan penyiapan segala kebutuhan yang menunjangnya. Semua itu akan memberikan dampak yang maksimal jika semua pemangku kebijakan bisa bekerja sama baik tingkat pusat hingga daerah, peran serta masyarakat dan Industri akan member dampak positif bagi upaya tersebut.