Bicara tentang sektor kelautan dan perikanan tentu memiliki hal menarik tersendiri, sektor yang pernah kurang begitu diperhitungkan ini sebenarnya adalah sektor luar biasa yang seharusnya mampu menjadi lokomotif bagi penguatan ekonomi nasional.
Semua sudah tahu tentunya jika Indonesia adalah negara yang memiliki luas perairan yang sangat besar, garis pantai yang panjang hal itu tentunya selaras dengan melimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia, setidaknya itulah yang sering berseliweran menjadi informasi bagi masyarakat.
Sektor kelautan dan perikanan memang belum begitu lama terdengar di telinga masyarakat secara luas, mungkin hanya sebagaian kecil yang paham akan sektor ini akademisi, dan orang yang bergelut di sektor ini pasti tahu lebih banyak sejak dulu, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mendengar sektor ini baru sekitar dua dekade kebelakang.
Dan dalam kurun lima tahun kemaren sektor ini menjadi sektor yang banyak dikenal oleh masyarakat tentunya kita tidak bisa menafikan kehadiran sosok Susi Pudjiastuti yaitu sosok fenomenal yang didapuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Dengan semboyan Susi "Tenggelamkan" tentu masyarakat akan selalu ingat dengan beliau sosok yang dibandrol dengan ketegasan dalam melawan pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
Di pengujung tahun 2019 Menteri Kelautan dan Perikanan bukan lagi dipegang oleh Susi Pudjiastuti. Setelah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih serta dilantik pada 20 Oktober 2019, maka masyarakat Indonesia khususnya masyarakat perikanan mendengar nama Edhy Prabowo disebut-sebut menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Sosok yang dikenal dekat dengan Probowo subianto ini memanglah bukan orang asing di dunia kelautan dan perikanan. Beliau adalah mantan ketua komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang membidangi sektor yang salah satunya kelautan dan perikanan.
Penulis tidak ingin terlalu mengulik tentang siapa sosok yang sekarang menjadi nakhoda baru di Kementerian kelautan dan perikanan ini, tapi ada hal menarik yang tentunya patut kita diskusikan yaitu apa lagi jika bukan tentang kebijakan menteri baru ini.
Saat penulis asyik lihat-lihat twitter banyak nitizen yang menyampaikan pendapat jika menteri baru kelautan dan perikanan tentunya harus bekerja lebih keras lagi karena semua tahu 5 tahun kemaren adalah era di mana menteri Susi Pudjiastuti mengajak lari kementerian kelautan dan perikanan, sehingga banyak sudah yang ditorehkan tentunya, seperti meningkatnya ekspor produk perikanan, Neraca perikanan Indonesia yang menempati nomor satu di ASEAN, Konsumsi ikan yang meningkat sejak tahun 2014, dan perang terhadap illegal fishing yang membuahkan hasil yang luar biasa serta berbagai keberhasilan lainnya.
Dilansir dari berbagai media menteri Edhy Prabowo dalam lima tahun kedepan sudah menyiapkan pokok-pokok program kerja dan kebijakan yang tentunya dengan harapan mampu menjadi penggerak terciptanya lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan serta upaya mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan, apa saja arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang dicanangkan menteri Edhy Prabowo?, antara lain sebagai berikut :
- Fokus membangkitkan Industri perikanan
- Meningkatkan industry perikanan budidaya sebagai upaya penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan protein serta nilai tambah
- Mendorong peningkatan sektor perikanan tangkap dengan mendorong nelayan-nelayan kita beroperasi menangkap ikan hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE)
- Menguatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar kewenangan serta koordinasi sehingga pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bisa lebih optimal.
Empat arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan diatas sebenarnya bukanlah hal yang tergolong baru karena menteri sebelumnya juga sudah menjalankannya tapi pastinya dengan pengalaman birokrasi serta politik yang mumpuni karena sudah lama malang melintang di dunia politik hingga mampu mengemban amanah sebagai ketua Komisi IV DPR RI tentunya Menteri Edhy Prabowo akan punya strategi -- strategi tersendiri untuk lebih mempertajam arah kebijakannya yang tentunya diharapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat khususnya Nelayan seperti arahan Presiden Joko widodo diharapkan sektor kelautan dan perikanan mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan.
Mengulas poin-poin arah kebijakan diatas tentunya membutuhkan banyak diskusi serta banyak paper-paper, penulis disini hanya akan sedikit mengulas tentang upaya mendorong nelayan kita untuk beroperasi hingga perairan Zona ekonomi eksklusif, penulis kira ini adalah hal yang sangat menarik, karena kita tahu selama ini terlebih lima tahun kebelakang zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah daerah-daerah perairan yang banyak ditemukan pelaku illegal fishing, dan banyak fakta dilapangan daerah penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia belum banyak di datangi oleh nelayan Indonesia baik sekala besar maupun nelayan lokal yang dekat dengan daerah tersebut, banyak faktor tentunya yang menjadi permasalahan nelayan selama ini sehingga belum mampu beroperasi didaerah tersebut bisa dikarenakan jarak yang lumayan jauh bagi kapal-kapal kecil, apa lagi nelayan-nelayan kita banyak yang menetap di pulau jawa dan sumatera dan sedikit yang tinggal di daerah-daerah terdepan yang dekat dengan ZEE, hal itu tentunya berimbas pada biaya operasional yang besar, beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan nelayan-nelayan kita sehingga belum maksimal beroperasi hingga ZEE.
- Nelayan lokal tergolong nelayan-nelayan dengan kapal berukuran kecil yang jangkauan operasinya tidak bisa jauh dari pantai dan tidak bisa berlama-lama dilaut karena kapasitas bahan bakar serta makanan yang terbatas.
- Kapal-kapal besar yang selama ini beroperasi adalah kapal-kapal milik perusahaan yang banyak diantaranya berstatus kapal Eks Kapal asing yang pada era Menteri Susi tidak bisa beroperasi lagi karena terhalang aturan moratorium kapal-kapal eks kapal asing.
- Masih belum banyak hasil riset tentang daerah penangkapan ikan (Fishing Ground) khususnya di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia seperti di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi di daerah timur Indonesia. Riset daerah penagkapan sangat perlu karena ini adalah informasi penting bagi nelayan.
Ketiga permasalahan diatas adalah rangkuman dari berbagai persolan nelayan yang mungkin menjadi kendala bagi nelayan-nelayan kita dalam melakukan operasi penangkapan, oleh karena itu kedepan sudah harus disiapkan berbagai kebijakan serta sarana dan prasarana yang mampu mengoptimalkan operasi penangkapan ikan khususnya nelayan Indonesia.
