Mendorong Kontribusi Perikanan Tangkap dalam Penguatan Ekonomi Nasional

 

Paradigma Perikanan Tangkap

Sebagai bagian integral dari pembangunan sektor keluatan dan perikanan dalam upaya penguatan ekonomi nasional, subsektor perikanan tangkap sudah seharusnya mampu memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, dan dengan masyarakat yang sejahtera. Permasalahan ekonomi yang menjadi isu urgent dan segera memerlukan aktualisasi penyelesaian adalah peningkatan kuantitas pengangguran dan kemiskinan serta penurunan daya saing ekonomi.

Perikanan tangkap sudah saatnya menjadi solusi beragam permasalahan ekonomi tersebut. Perikanan tangkap dalam pembangunan dan pengelolaannya seyogyanya bersifat: (1) efisien atau menguntungkan seluruh pelaku usaha dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, (2) berdaya saing (produknya kompetitif baik di pasar domestik maupun global), (3) berkeadilan dalam arti keuntungan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan terdistribusikan kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat secara adil, serta (4) berkelanjutan, artinya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya terpelihara dengan baik, sehingga usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable).

Tantangan sektor perikanan tangkap kedepan dengan fenomena kemiskinan Nelayan selain upaya pengelolaan yang tepat juga menghadapi beragam problem seperti penangkapan lebih (overfishing) yang melanda beberapa stok ikan terutama di perairan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Pantai Selatan Sulawesi. Banyak hutan mangrove, terumbu karang, estuaria, dan ekosistem pesisir lainnya mengalami kerusakan yang parah. 

Serta pencemaran perairan laut khususnya di daerah yang padat penduduk dan kegiatan industri telah mengancam kelestarian stok ikan, kerusakan ekosistem dan terlebih berdampak pada memburuknya kesehatan Masyarakat setempat dan yang paling menyesakkan adalah permasalahan Penangkapan ikan secara haram atau ilegal, tidak mengikuti peraturan, dan tidak dilaporkan (Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices) oleh nelayan khususnya para nelayan asing yang masih terus saja terjadi.

Berbagai permasalahan yang membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi sebuah ironi disebabkan sebuah hal yang fundamentalis yaitu masih kepedulian kita terhadap bidang kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap di masa lalu. Semua itu bisa dilihat dari alokasi dana APBN yang sangat rendah untuk subsektor perikanan tangkap, curahan kredit investasi dan modal usaha yang sangat kecil, minimnya prasarana pelabuhan perikanan, dan tidak memadainya prasarana dan sarana pembangunan seperti jalan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, sekolah, bank, dan pasar di sebagian besar pemukiman nelayan.

Mayoritas armada perikanan tangkap Indonesia berupa armada tradisional (artisanal fisheries) dengan ukuran kapal ikan di bawah 30 GT dan banyak yang tanpa motor. Para nelayan umumnya masih  terkonsentrasi di pantai utara (Pantura) Jawa, Menangkapa ikan di perairan dangkal dan melakukan sistim operasi penangkapan sehari pulang ke darat  (one day fishing). 

Armada perikanan nasional yang beroperasi di perairan laut lepas, laut dalam, dan ZEEI sangat sedikit, maka sebuah hal yang wajar kalau armada perikanan asing dapat memasuki wilayah laut NKRI dan mencuri ikan dengan leluasa.

Manajemen Solusi Perikanan Tangkap

Berpijak pada beragam permasalahan sektor perikanan tangkap dan umumnya sektor kelautan dan perikana tersebut, potensi sumber daya ikan laut, era desentralisasi dan otonomi daerah, serta globalisasi maka sebagai upaya mewujudkan sektor perikanan tangkap yang efisien, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan, kita perlu mengimplementasikan beberapa alternatif solusi pengelolaan perikanan tangkap sebagai berikut: