Ketujuh, Integrasi pengawasan dan pemberantasan IUU fishing, implementasi  sistem MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) yang terdiri atas VMS (Vessel Monitoring System), kapal patroli, pesawat patroli, sentral komputer pengendali, dan Siswasmas (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat) yang sudah kita miliki dioptimalkan secara lebih efektif.Â
Penguatan kebijakan disegala sektor seperti perizinan, ekspor impor dan semua elemen yang berhubungan dengan praktik penangkapan ikan harus terus dilakukan. Kerja sama semua lembaga pemerintah adalah kunci penguatan kebijakan dan aksi pemeberantasan IUU Fishing karena praktik kejahatan ini termasuk dalah praktik kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang sangat complicated
Kedelapan,penanggulangan pencemaran perairan laut. Pencemaran laut di daerah-daerah yang padat penduduk dan industry sudah sangat mengkhawatirkan. Jika ini tidak segera ditanggulangi, maka bukan hanya akan mematikan ikan dan biota laut lainnya, tetapi juga akan membunuh pariwisata bahari, dan membahayakan kesehatan manusia. melarang pembuangan limbah B3 ke laut dan mengurangi beban pencemaran jenis limbah lainnya sesuai kapasitas asimilasi perairan laut penerimanya. Pendekatan penanggulangan pencemaran peraiaran mampu membuat sektor perikanan tangkap dan budidaya dapat tumbuh kembang berdampingan dengan sektor industri, kawasan permukiman dan perkotaan.
Kesembilan,rehabilitasi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir termasuk hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria, merupakan tempat pemijahan (spawning ground), tempat asuhan (nursery ground), dan tempat mencari makan (feeding ground) sebagian besar spesies ikan dan biota laut tropis lainnya. Sekitar 85% biota laut tropis sebagian atau seluruh siklus hidupnya bergantung pada ekosistem pesisir tersebut. Rehabilitasi sejumlah ekosistem pesisir yang telah rusak harus segera dilaksanakan adalah hal yang harus diperioritaskan demi keseimbangan ekosistem sumberdaya ikan.
Kesepuluh, Integrasi pengembangan kawasan konservasi laut, konservasi dalam bentuk Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Cagar Alam Laut, atau Suaka Marga Satwa Laut di berbagai negara telah terbukti berhasil mengonservasi sumberdaya ikan dan biota laut lainnya beserta ekosistemnya. Lebih dari itu, wilayah perairan di sekitar (yang berdampingan dengan) kawasan konservasi laut terbukti pula produktivitas perikanannya meningkat secara signifikan. Kawasan konservasi laut yang ada perlu diperkuat, sehingga dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, perlu penambahan areal kawasan konservasi baru untuk menambah jumlah ekosistem sumberdaya ikan.
Kesebelas, manajemen perikanan tangkap berbasis masyarakat. Pengelolaan sumberdaya ikan sudah saatnya harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kebijakan tanpa melibatkan masyarakat berdampak pada minimnya peranserta masyarakat, kebanyakan mereka tidak kreatif dan tidak punya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program-program pembangunan. Dalam konteks pembangunan perikanan tangkap, adalah mustahil dapat berhasil, kalau manajemen perikanan tangkap hanya dikerjakan oleh pemerintah. Mengingat begitu luasnya wilayah laut NKRI, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan banyak selat, teluk, dan estuaria.
Pembangunan perikanan tangkap sudah saatnya kita melibatkan masyarakat, swasta, dan stakeholders lainnya sejak tahap perencanaan sampai implementasi dan pengendalian (co-management atau stakeholder participation). Pemerintah berperan sebagai pemberi arah pembangunan, fasilitator, dan regulator. Sedangkan yang mengerjakan pembangunan adalah masyarakat.
Kedua belas, Â Optimalisasi basis data dan sistem informasi. Sejarah membuktikan bahwa negara-bangsa yang maju dan makmur adalah mereka yang mengelola pembangunannya secara rasional dan profesional, bukan dengan asal-asalan (management by feeling). Demikian juga halnya dengan manajemen pembangunan perikanan tangkap, yang memerlukan data dan informasi yang akurat serta dalam jumlah yang cukup setiap waktu diperlukan. Data dan informasi (statistik) perikanan sebagaimana kita maklumi banyak yang kurang akurat dan tidak tersusun dalam bentuk sistem informasi berbasis komputer.
Kita harus menyempurnakan sistem informasi perikanan yang ada, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun struktur dan mekanisme kerja sistem informasi itu sendiri. Dengan begitu, para perencana dan pengambil keputusan (decision makers) baik dari kalangan pemerintah, legislatif, swasta, maupun masyarakat dapat menggunakannya secara mudah.
Ketiga belas, Penguatan sumberdaya manusia kelauatan dan perikanan. Untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan nasional agar kompetitif, perlu diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup, dan etos kerja termasuk achievement and motivation secara berkesinambungan.
Keempat belas, Research and development, sejarah membuktikan bahwa negara-bangsa yang maju dan makmur adalah mereka yang menguasai dan menerapkan Iptek dalam kehidupan dan pembangunannya. Meningkatkan aktivitas penelitian dan pengembangan (Research and Development) guna menguasai dan menerapkan Iptek tentang segala aspek yang bertalian dengan perikanan tangkap, mulai dari pra-produksi, produksi, penanganan dan pengolahan hasil, pemasaran, sampai aspek sosekbud dan kelembagaan masyarakat perikanan.
