Tantangan Pembangunan Perikanan di Tahun Politik

Memasuki tahun politik 2018 dengan adanya pesta politik pemilihan kepala daerah dan menyongsong tahun politik 2019 sebuah tahun hingar bingar politik dengan pesta pemilihan legislator, senator dan presiden,  sejatinya harus dijadikan momentum kebangkitan sektor kelautan dan perikanan di negeri jamrud katulistiwa yang di juluki negeri dengan keanekaragaman sumber hayati. 

Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telan konsen membangkitkan sektor kelautan dan perikanan berusaha menggeser pola pikir dan gaya hidup daratan menuju lautan. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi intervensi pemerintah dalam kebangkitan ekonomi di bidang kelautan dan perikanan lebih massif lagi dengan digalakkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa kita lihat dengan gencarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan aksi-aksi penyelamatan harta karun kelautan dan perikanan  dengan fokus melakukan pemberantasan atas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang berdampak pada aspek produksi, nilai tambah dan daya saing, pemasaran serta konservasi.

Capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap aksi pemberantasan IUU Fishing adalah sebuah prestasi yang patut kita beri penghargaan.  Kurang lebih 400 kapal asing maupun lokal ilegal telah ditenggelamkan. 

Kapal-kapal tersebut telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia yang ditaksir merugikan negara dengan nilai sekitar US$ 10 miliar sampai US$ 30 miliar per tahunnya. KKP juga telah berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas. Yaitu dengan menyelamatkan 1.020 orang anak buah kapal (ABK) asing korban perdagangan manusia, memulangkan 1.983 nelayan asing dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia. Kesuksesan pemberantasan IUU fishing juga telah dilaporkan. 

Berdasarkan hasil kajian assessment stok ikan nasional, KKP berhasil menaikkan stok ikan nasional dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton pada tahun 2015 dan melonjak lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Selain itu instansi ini telah memberikan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan (KKP, 2017).

Beragam capaian yang telah diraih sepatutnya tidak membuat kita jumawa dan larut dalam euphoria sesaat, kita juga harus terus berupaya mengejar ketertinggalan kita dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir. 

Data The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 melaporkan pasokan ikan dunia menunjukkan pertumbuhan produksi yang positif. Namun demikian, meski memegang peringkat nomor dua di dunia untuk panjang pantai, Indonesia tidak serta merta unggul sebagai negara pengekspor hasil perikanan di dunia. Malah, Indonesia belum termasuk dalam daftar 10 pengekspor utama hasil perikanan dunia. Disisi lain  nilai ekspor ikan kita  tahun 2017 malah menunjukkan neraca dan grafik penurunan dibandingkan dengan ekspor ikan  tahun 2016.

Produksi perikanan nasional memang masih memegang peranan penting  pada sektor produksi perikanan dunia tapi  kenyataannya sektor perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Berbagai permasalahan tersebut bisa kita lihat  dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan kita yang hanya menyumbang sekitar 2% terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional. Rendahnya kontribusi sektor perikanan menjadi sinyal bahwa pengelolaan dan koordinasi antara perencanaan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan masih perlu dioptimalkan. Memang miris rasanya di Negara yang memiliki panjang garis pantai nomor dua di dunia produksi kita masih belum bisa menyumbang perekonomian nasional dalam persentase yang besar.

Memasuki tahun-tahun politik kita memiliki tantangan yang besar pada sektor kelautan dan perikanan yaitu bagaimana memantapkan sektor kelautan dan perikanan agar lebih berdaya saing dan lebih berpihak pada masyarakat dengan cara pandang yang konstruktif, adaptif, dan economic mindset. Oleh karena itu ada beberapa point penting yang perlu segera kita optimalkan.

Pertama, Optimalisasi kesejahteraan nelayan dan budidaya ikan. Hal ini bisa  dilakukan melalui program subsidi yang efektif dan adaptif. Modernisasi perikanan lewat bantuan-bantuan pemerintah  bisa lebih efektif dengan meningkatkan daya adaptasi nelayan dan pembudidaya ikan terhadap tantangan-tantangan serta kebijakan pemerintah yang setiap saat bisa berkembang misalnya dengan pemberian bantuan kapal dan alat tangkap ikan yang mudah diadaptasi oleh nelayan, bantuan pengelolaan keuangan berbasis masyarakat, pendampingan yang efektif nelayan dan pembudidaya ikan agar produktifitas bisa bersaing dalam hal kualitas dan kuantitas.

Kedua, pengendalian dengan kontrol ketat impor produk perikanan. Pengendalian impor memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan. Dalam upaya tersebut perlu dilakukan penguatan terhadap  pengawasan dan kontrol ketat produk impor dengan efektif agar kebijakan impor tidak mengganggu pasar nelayan lokal. Memberikan fasilitas  nelayan dengan sistem informasi yang adaptif dan efektif, seperti sistem informasi yang akurat mengenai daerah penangkapan ikan, cuaca dan sebagainya sehingga nelayan tahu kapan dan di mana harus menangkap ikan. 

Untuk pembudidaya ikan, perlu dikembangkan gerakan kemandirian pakan karena ini merupakan komponen terbesar dalam produksi budidaya, gerakan kemandirian pakan bisa dilakukan dengan pendampingan dan pelatihan-pelatihan pembuatan alternatif pakan yang lebih murah dan berkualitas disamping itu pendampingan produksi juga sangat diperlukan agar kualitas produksi masyarakat bisa bersaing.

Ketiga, peningkatan kualitas mutu produk perikanan. Peningkatan kualitas penanganan hasil tangkapan  pasca panen atau pasca tangkap  sangat penting menjaga  mutu ikan. Kualitas air pelabuhan serta unit pengolahan ikan juga harus terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas ikan yang akan diekspor, sehingga mengurangi jumlah kasus penolakan ikan, baik oleh Uni Eropa maupun Amerika Serikat. 

Pada saat yang sama, diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Tiongkok juga perlu diperkuat supaya tidak bergantung pada pasar Jepang, Uni Eropa, dan Amerika serikat. Pada akhirnya, target ekspor 2018 sebanyak US$ 5,4 miliar bisa tercapai. Peningkatan kualitas mutu produk perikanan mengharuskan pemerintah untuk konsen memberikan pembinaan pada nelayan, pembudidya ikan dan pelaku usaha di bidang perikanan.

Keempat, Maping jalan bisnis dan usaha perikanan dengan mendorong pengusaha perikanan dalam negeri dan masyarakat dan mengendalikan investasi asing dengan memberikan ruang kepada kelompok usaha dalam negeri. Bangun sistem rantai usaha perikanan dari hulu sampai hilir secara terintegrasi. Penguatan kelembagaan masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat bisa berdaya saing dalam proses produksi perikanan, pemerintah harus mampu mengorganisasi masyarakat dalam rangka kemandirian usaha perikanan bisa dengan menguatkan koperasi  dan UMKM berbasis masyarakat perikanan.

Kelima, reformasi sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan ruang yang seimbang dan saling membangun. Reformasi sumber daya manusia dapat dimulai dengan mempersiapkan ketersediaan SDM berkualitas pada posisi yang tepat, memiliki komitmen dan integritas, melek ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memiliki visi yang kuat tentang ekonomi perikanan dan kelautan. 

Peningkatan sumber daya perikanan khususnya sumber daya manusia sebagai pengelola perikanan  tidak bisa dilepaskan dari meningkatkan iptek dan riset kelautan dan perikanan. Iptek harus dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta memperkuat simpul-simpul ekonomi maritim guna mendorong daya saing di sektor kelautan dan perikanan.

Keenam, mempersiapkan infrastruktur kelautan dan perikanan secara benar dan tepat. Kemajuan sektor perikanan harus didekati dengan konsep modernisasi sarana dan prasarana. Kita tidak akan mendapatkan hasil perikanan berkualitas apabila mengandalkan prasarana tradisional. 

Pemerintah harus mampu mendorong peningkatan prasarana sektor kelautan dan perikanan mengikuti kebutuhan produksi dan perkembangan teknologi yang ada baik prasarana peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi perikanan, pemerintah juga harus membuat kebijakan -- kebijakan di sektor kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar baik local maupun pasar dunia, standard penjaminan mutu misalnya jangan sampai masyarakat masih dibebani dengan regulasi yang tumpang tindih antara dalam negeri dan Negara tujuan ekspor.

Kita paham betul salah satu potensi maritim yang mampu mendorong peningkatan ekonomi nasinal adalah sektor kelautan dan perikanan, Negara-negara di Eropa sudah melakukan riset dan pengembangan teknologi di sektor ini dari abad ke 19, modernisasi dan mekanisasi perikanan telah berlangsung lama, kita sebagai Negara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah seharusnya lebih fokus dalam menggarap potensi tersebut agar kita tidak tertinggal jauh.

Setiap upaya Negara dalam rangka mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari hasil politisasi para pemimpin di negeri ini, karena semua upaya dan proses tersebut memang lahir dari proses politik, oleh karena itu di tahun politik ini kita mendorong agar para pemimpin terpilih kita terus menggelorakan visi misi maritim, mempunyai kebijakan strategis bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, baik dalam tingkat kepala daerah hingga pemimpin nasional. 

Karena besarnya sektor kelautan dan perikanan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki visi dan misi tersebut agar pengelolaan sektor ini tidak serampangan dan akhirnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Selain itu pemimpin yang memiliki konsep membangun sektor kelautan dan perikanan dengan pemberdayaan dalam negeri sangat diperlukan dalam rangka penguatan sektor perikanan dalam negeri dari intervensi asing.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan kekayaan maritim yang luar biasa  maka sebuah kewajiban kita sebagai warga Negara untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia, mari terus berkontribusi jangan sampai kita kelaparan di negeri yang kaya ini.

Moh Nur Nawawi

Penggiat perikanan dan suka makan ikan

Sumber tulisan:

1. Satria Arif(2015) " Politik kelautan dan perikanan" Yayasan pustaka obor Indonesia

2, 3, 4