Tantangan Pembangunan Perikanan di Tahun Politik

Kedua, pengendalian dengan kontrol ketat impor produk perikanan. Pengendalian impor memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan. Dalam upaya tersebut perlu dilakukan penguatan terhadap  pengawasan dan kontrol ketat produk impor dengan efektif agar kebijakan impor tidak mengganggu pasar nelayan lokal. Memberikan fasilitas  nelayan dengan sistem informasi yang adaptif dan efektif, seperti sistem informasi yang akurat mengenai daerah penangkapan ikan, cuaca dan sebagainya sehingga nelayan tahu kapan dan di mana harus menangkap ikan. 

Untuk pembudidaya ikan, perlu dikembangkan gerakan kemandirian pakan karena ini merupakan komponen terbesar dalam produksi budidaya, gerakan kemandirian pakan bisa dilakukan dengan pendampingan dan pelatihan-pelatihan pembuatan alternatif pakan yang lebih murah dan berkualitas disamping itu pendampingan produksi juga sangat diperlukan agar kualitas produksi masyarakat bisa bersaing.

Ketiga, peningkatan kualitas mutu produk perikanan. Peningkatan kualitas penanganan hasil tangkapan  pasca panen atau pasca tangkap  sangat penting menjaga  mutu ikan. Kualitas air pelabuhan serta unit pengolahan ikan juga harus terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas ikan yang akan diekspor, sehingga mengurangi jumlah kasus penolakan ikan, baik oleh Uni Eropa maupun Amerika Serikat. 

Pada saat yang sama, diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Tiongkok juga perlu diperkuat supaya tidak bergantung pada pasar Jepang, Uni Eropa, dan Amerika serikat. Pada akhirnya, target ekspor 2018 sebanyak US$ 5,4 miliar bisa tercapai. Peningkatan kualitas mutu produk perikanan mengharuskan pemerintah untuk konsen memberikan pembinaan pada nelayan, pembudidya ikan dan pelaku usaha di bidang perikanan.

Keempat, Maping jalan bisnis dan usaha perikanan dengan mendorong pengusaha perikanan dalam negeri dan masyarakat dan mengendalikan investasi asing dengan memberikan ruang kepada kelompok usaha dalam negeri. Bangun sistem rantai usaha perikanan dari hulu sampai hilir secara terintegrasi. Penguatan kelembagaan masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat bisa berdaya saing dalam proses produksi perikanan, pemerintah harus mampu mengorganisasi masyarakat dalam rangka kemandirian usaha perikanan bisa dengan menguatkan koperasi  dan UMKM berbasis masyarakat perikanan.

Kelima, reformasi sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan ruang yang seimbang dan saling membangun. Reformasi sumber daya manusia dapat dimulai dengan mempersiapkan ketersediaan SDM berkualitas pada posisi yang tepat, memiliki komitmen dan integritas, melek ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memiliki visi yang kuat tentang ekonomi perikanan dan kelautan. 

Peningkatan sumber daya perikanan khususnya sumber daya manusia sebagai pengelola perikanan  tidak bisa dilepaskan dari meningkatkan iptek dan riset kelautan dan perikanan. Iptek harus dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta memperkuat simpul-simpul ekonomi maritim guna mendorong daya saing di sektor kelautan dan perikanan.

Keenam, mempersiapkan infrastruktur kelautan dan perikanan secara benar dan tepat. Kemajuan sektor perikanan harus didekati dengan konsep modernisasi sarana dan prasarana. Kita tidak akan mendapatkan hasil perikanan berkualitas apabila mengandalkan prasarana tradisional. 

Pemerintah harus mampu mendorong peningkatan prasarana sektor kelautan dan perikanan mengikuti kebutuhan produksi dan perkembangan teknologi yang ada baik prasarana peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi perikanan, pemerintah juga harus membuat kebijakan -- kebijakan di sektor kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar baik local maupun pasar dunia, standard penjaminan mutu misalnya jangan sampai masyarakat masih dibebani dengan regulasi yang tumpang tindih antara dalam negeri dan Negara tujuan ekspor.

Kita paham betul salah satu potensi maritim yang mampu mendorong peningkatan ekonomi nasinal adalah sektor kelautan dan perikanan, Negara-negara di Eropa sudah melakukan riset dan pengembangan teknologi di sektor ini dari abad ke 19, modernisasi dan mekanisasi perikanan telah berlangsung lama, kita sebagai Negara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah seharusnya lebih fokus dalam menggarap potensi tersebut agar kita tidak tertinggal jauh.

Setiap upaya Negara dalam rangka mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari hasil politisasi para pemimpin di negeri ini, karena semua upaya dan proses tersebut memang lahir dari proses politik, oleh karena itu di tahun politik ini kita mendorong agar para pemimpin terpilih kita terus menggelorakan visi misi maritim, mempunyai kebijakan strategis bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, baik dalam tingkat kepala daerah hingga pemimpin nasional.