Tantangan Pembangunan Perikanan di Tahun Politik

Memasuki tahun politik 2018 dengan adanya pesta politik pemilihan kepala daerah dan menyongsong tahun politik 2019 sebuah tahun hingar bingar politik dengan pesta pemilihan legislator, senator dan presiden,  sejatinya harus dijadikan momentum kebangkitan sektor kelautan dan perikanan di negeri jamrud katulistiwa yang di juluki negeri dengan keanekaragaman sumber hayati. 

Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telan konsen membangkitkan sektor kelautan dan perikanan berusaha menggeser pola pikir dan gaya hidup daratan menuju lautan. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi intervensi pemerintah dalam kebangkitan ekonomi di bidang kelautan dan perikanan lebih massif lagi dengan digalakkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa kita lihat dengan gencarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan aksi-aksi penyelamatan harta karun kelautan dan perikanan  dengan fokus melakukan pemberantasan atas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang berdampak pada aspek produksi, nilai tambah dan daya saing, pemasaran serta konservasi.

Capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap aksi pemberantasan IUU Fishing adalah sebuah prestasi yang patut kita beri penghargaan.  Kurang lebih 400 kapal asing maupun lokal ilegal telah ditenggelamkan. 

Kapal-kapal tersebut telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia yang ditaksir merugikan negara dengan nilai sekitar US$ 10 miliar sampai US$ 30 miliar per tahunnya. KKP juga telah berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas. Yaitu dengan menyelamatkan 1.020 orang anak buah kapal (ABK) asing korban perdagangan manusia, memulangkan 1.983 nelayan asing dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia. Kesuksesan pemberantasan IUU fishing juga telah dilaporkan. 

Berdasarkan hasil kajian assessment stok ikan nasional, KKP berhasil menaikkan stok ikan nasional dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton pada tahun 2015 dan melonjak lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Selain itu instansi ini telah memberikan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan (KKP, 2017).

Beragam capaian yang telah diraih sepatutnya tidak membuat kita jumawa dan larut dalam euphoria sesaat, kita juga harus terus berupaya mengejar ketertinggalan kita dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir. 

Data The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 melaporkan pasokan ikan dunia menunjukkan pertumbuhan produksi yang positif. Namun demikian, meski memegang peringkat nomor dua di dunia untuk panjang pantai, Indonesia tidak serta merta unggul sebagai negara pengekspor hasil perikanan di dunia. Malah, Indonesia belum termasuk dalam daftar 10 pengekspor utama hasil perikanan dunia. Disisi lain  nilai ekspor ikan kita  tahun 2017 malah menunjukkan neraca dan grafik penurunan dibandingkan dengan ekspor ikan  tahun 2016.

Produksi perikanan nasional memang masih memegang peranan penting  pada sektor produksi perikanan dunia tapi  kenyataannya sektor perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Berbagai permasalahan tersebut bisa kita lihat  dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan kita yang hanya menyumbang sekitar 2% terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional. Rendahnya kontribusi sektor perikanan menjadi sinyal bahwa pengelolaan dan koordinasi antara perencanaan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan masih perlu dioptimalkan. Memang miris rasanya di Negara yang memiliki panjang garis pantai nomor dua di dunia produksi kita masih belum bisa menyumbang perekonomian nasional dalam persentase yang besar.

Memasuki tahun-tahun politik kita memiliki tantangan yang besar pada sektor kelautan dan perikanan yaitu bagaimana memantapkan sektor kelautan dan perikanan agar lebih berdaya saing dan lebih berpihak pada masyarakat dengan cara pandang yang konstruktif, adaptif, dan economic mindset. Oleh karena itu ada beberapa point penting yang perlu segera kita optimalkan.

Pertama, Optimalisasi kesejahteraan nelayan dan budidaya ikan. Hal ini bisa  dilakukan melalui program subsidi yang efektif dan adaptif. Modernisasi perikanan lewat bantuan-bantuan pemerintah  bisa lebih efektif dengan meningkatkan daya adaptasi nelayan dan pembudidaya ikan terhadap tantangan-tantangan serta kebijakan pemerintah yang setiap saat bisa berkembang misalnya dengan pemberian bantuan kapal dan alat tangkap ikan yang mudah diadaptasi oleh nelayan, bantuan pengelolaan keuangan berbasis masyarakat, pendampingan yang efektif nelayan dan pembudidaya ikan agar produktifitas bisa bersaing dalam hal kualitas dan kuantitas.