Resolusi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2018

Kita harus mendorong pemerintah untuk fokus pembangunan sentra - sentra perikanan terpadu di wilayah - wilayah yang tepat seperti di Indonesia timur dengan mengurangi hegemoni sentra industri perikanan di wilayah barat khususnya jawa, serta pembangunan wilayah - wilayah terdepan seperti Sangihe talaut, Natuna, Biak, Nusa tenggara timur yang berhubungan langsung dengan negara lain, upaya pembangunan tersebut selain sebagai upaya pemerataan serta efisiensi sekaligus sebagai upaya penguatan armada perikanan nasional sehingga ketika armada perikanan nasional kuat maka kapal - kapal ikan asing akan segan masuk di wilayah perairan kita.

Kebijakan tersebut tentunya harus dibarengi dengan penguatan armada kapal penangkap ikan yang lebih besar, modern dan mampu menghadapi tantangan kedepan dengan mempertimbangkan zona penangkapan ikan, hal tersebut bisa bekerja sama dengan perusahaan perusahaan perikanan nasional baik BUMN maupun Swasta selain itu membuka kesempatan investasi asing dengan catatan ada sebuah klausul kesepakatan yang menguntungkan Indonesia.

Pemerintah harus kita dorong agar mampu dan berani membubarkan perusahaan - perusahaan yang terbukti melanggar baik terkait pemakaina eks kapal asing, maupun pelaksanaan transhipmen serta penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, karena jika dibiarkan mereka akan mebuat inovasi - inovasi yang mampu mengelabuhi pemerintah sehingga mereka tetap bebas menghisap kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia, selain itu pemerintah juga harus mampu menjerat para pelaku Illegal fishing oleh kapal asing tidak hanya kapal pelaku tapi juga korporasi yang memiliki kapal tersebut sehingga efek jera bisa lebih masif penekanannya, pemerintah harus bis menekan pemerintah negara tetangga yang nelayannya sering melakukan praktek illegal fishing. 

Kita juga harus mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dibidang budidaya kelautan dan perikanan serta peningkatan produk nilai tambah perikanan agar produk - produk kita bisa bersaing di dunia, dengan komoditi bahan baku yang melimpah sudah seharusnya kita mampu menghasilkan produk yang terus naik baik dari segi kuantiti maupun kualitinya, selain itu pemerintah harus mampu memberantas praktek - praktek nakal penyelundupan ikan, impor bahan baku ikan illegal dan ekspor ikan segar illegal yang sangat merugikan Indonesia, pemerintah dengan inovasi terbaiknya harus mampu menekan seminimal mungkin ekspor ikan segar atau ikan bahan baku, diutamakan ekspor dalam bentuk produk dengan nilai tambah.

Penguatan sumberdaya dan prasarana sudah barang tentu juga harus di prioritaskan oleh pemerintah, terlebih peningkatan kualitas SDM, pemerintah selain memberikan jaminan positif iklim investasi disektor kelautan dan perikanan pemerintah diharapkan juga mampu memberi ruang usaha dan dunia kerja yang sepadan bagi lulusan - lulusan di bidang kelautan dan perikanan sehingga alumni - alumni perikanan mampu bekerja sesuai disiplin ilmu.

Terlebih bagi alumni pelaut kapal ikan yang selama ini menjadi anak tiri hingga budak di negeri sendiri, dengan strata dan kualifikasi yang tinggi tapi harus bekerja dengan penghasilan yang jauh dari harapan, fenomena pelaut kapal ikan yang jauh ari kata sejahtera dengan sertifikasi ahli kapal ikan sudah saatnya dipikirkan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan sumberdaya manusia serta prasarana masa depan mereka. banyak pelaut kapal ikan yang beralih kekapal niaga adalah tamparan keras bagi pemerintah akan kurang perdulinya pemerintah terhadap nasib pelaut kapal ikan.

Sebuah resolusi akan berhasil suksesinya jika kita bersama - sama menanamkan rasa kepedulian terhadap pembangunan kelautan dan perikanan , kita bahu membahu bersama - sama mewujudkan semua itu, Kelautan dan perikanan ibarat raksasa tertidur yang harus kita bangunkan sehingga mulut kita tidak lagi berbuih hanya membicarakan keunggulan sektor ini tapi juga merasakan hasilnya, kita tidak boleh kelaparan di lumbung padi dan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mewujudkan Indonesia poros Maritim Dunia dengan penguatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Tangerang, 4 Januari 2018

Moh Nur Nawawi

Penggiat Sektor Kelautan dan perikanan