Merekonstruksi Pemikiran tentang Pemberantasan Ilegal Fishing

Kesepahaman bersama antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah yang warganya banyak melakukan tindak pencurian ikan sangatlah perlu dan mendesak untuk dilakukan, permasalahan ini adalah tanggung jawab bersama, kita ambil contoh kasus penangkapan kapal ikan China oleh Kapal pengawas perikanan yang justru dihalang - halangi oleh kapal Coast Guard china, hal ini adalah bukti bahwa pemerintah mereka terkesan melindungi warganya, pemerintah Indonesia harus mampu mengajak meraka untuk bersama sama memberantas ilegal fishing, karena Indonesia adalah negara yang sangat dirugikan atas kasus demi kasus ilegal fishing. 

Upaya pemberantasan Ilegal fishing dengan menagkap kapal ikan asing dan dibawa ke indonesia tidak serta merta menyelesaikan permasalahan ini, efek jera dengan melakukan Peledakan kapal ikan asing yang terbukti melakukan tindak pencurian ikan juga masih belum mampu membuat mereka jera, disisi lain kita akan terbebani dengan penanganan para Aanak buah Kapal Pelaku ilegal fishing, terlebih ABK non justisia yaitu Anak buah kapal yang tertangkap dan tidak menyandang kasus tersangka, karena tersangka akan melekat pada sang Nakhoda kapal ikan asing yang tertangkap, Indonesia harus memfasilitasi tempat tinggal mereka, menghidupi mereka, dan memfasilitasi kepulangan mereka ke negaranya, hal ini akan membebani negara. 

Para pelaku Ilegal Fishing yang berhasil dijebloskan ke penjara adalah para nakhoda kapal yang notabenenya adalah para pekerja, pemerintah sudah harusnya mampu membidik pengusaha selaku pemilik modal dan pastinya otak dari praktik pencurian ikan di inonesia, selain itu keterlibatan oknum - oknum dari dalam negeri harus diusut tuntas, karena kejahatan pencurian ikan adalah kejahatan yang sangat Complicated, melibatkan berbagai unsur oleh karena itu pemberantasannya harus dilakukan dari berbagi celah yang memungkinkan tindak pencurian ikan itu terjadi.

Selain upaya - upaya diatas pemerintah harus mampu merangkul para pengusaha lokal untuk bisa berinvestasi dibidang perikana khususnya di wilayah perbatasan, pulau - pulau terluar sudah saatnya menjadi sentra perikanan selain meminimalkan biaya distribusi ekspor, hal ini juga mampu dijadikan sebagai sentra pengawasan sumberdaya perikana berbasis masyarakat, para nelayan nelayan kita yang bisa beroperasi di wilayah perbatasan bisa dijadikan pengawas masyarakat, karena sisi lain dari adanya pencurian ikan oleh kapal ikan asing di Indonesia karena nelayan Indonesia jarang yang sampai disana, ini adalah tantangan pengusaha perikanan indonesia untuk berinvestasi di perbatasan, kapal - kapal besar yang selama ini hanya beroperasi di perairan jawa, dan dekat pulau-pulau besar di indonesia harus bisa berhijrah keperbatasan. Pemerintah harus segera mewujudkan perbaikan baik sarana prasarana maupun regulasi untuk pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pemerintah harus membuat regulasi ketat tentang investasi di perbatasan baik oleh pengusaha lokal maupun pengusaha asing, sektor pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan harus terus ditingkatkan, kasus kasus pengusaha asing bertopeng lokal sudah saatnya di basmi, pengusaha lokal harus mampu menjadi raja di negeri sendiri, terlebih usaha mensejahterkan nelayan adalah prioritas utama.  

 

Semua ini kan terwujud dengan adanya sinergi bersama kita sebagai anak bangsa, Indonesia adalah negara kaya sumberdaya baik alam maupun manusia sudah saatnya bersama - sama bangkit untuk indonesia menjadi poros maritim dunia.

 

Dari Berbagai sumber :

1. http://www.pusakaindonesia.org/potensi-laut-indonesia-senilai-rp-7-200-triliun/

2. https://www.youtube.com/watch?v=Q14yvYybdB0

3. http://katadata.co.id/infografik/2016/04/15/kekayaan-ikan-tangkap-laut-indonesia