Urgent! Isu Strategis Kelautan dan Perikanan

Sehingga Negara Jepang bisa sangat maju. Contoh yang kedua ialah bisa terlihat dari minat masyarakat untuk mempelajari ilmu perikanan dan kelautan yang belum menjadi prioritas utama. Passing grade jurusan Kelautan dan Perikanan di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia masih menempati posisi pertengahan.

Permasalahan – permasalahan diatas adalah permasalahan dalam porto folio Kelautan dan Perikanan Yang harus segera di selesaikan, karena indikator keberhasilan sebuah program pemerintah adalah seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, langkah – langkah strategis dan cepat yang harus segera di laksanakan adalah antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah harus meninjau ulang Subsidi BBM untuk Nelayan, serta memastikan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan Nelayan, pemerintah harus segera bertindak terhadap praktik – praktik penyelewengan terhadap program subsidi BBM untuk nelayan, Praktik – praktik tersebut harus sgera di akhiri agar ada kepastian bagi para nelayan.
2. Pemerintah harus memperkuat permodalan Nelayan, Pembudidaya ikan skala kecil, dan para pelaku usaha kecil dibidang kelautan dan perikanan dengan memperkuat kelembagaan, Induk Koperasi Perikanan ( INKA MINA ) harus dihidupkan kembali, dengan sistem dan manajemen yang baru sehingga praktik – praktik memperkaya diri sendiri bagi pengurus kopersi bisa hilang, sehingga koperasi bisa benar – benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus membuka pos – pos permodalan yang terjangkau untuk masyarakat perikanan seperti KUR untuk nelayan dan sebagainya.
3. Jika Koperasi perikanan yang sehat sudah berjalan dengan baik maka bantuan – bantuan pemerintah dalam bentuk Kapal, Alat tangkap, sarana budidaya ikan, dan permodalan bisa melalui lembaga tersebut, karena praktik dilapangan selama ini banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, banyak kelompok – kelompok usaha nelayan fiktif yang dibuat hanya untuk mencairkan dana bantuan pemerintah.
4. Pelatihan serta pendampingan masyarakat dalam bidang usaha perikanan harus lebih tepat sasaran, tidak hanya sebatas upaya menghabiskan anggaran tetapi minim hasil, pelatihan usaha mikro dan kecil ( UMKM )  bidang perikanan harus di titik beratkan pada kemampuan masyarakat untuk berusaha dan bersaing di pasar. Pelatihan dan pendampingan Budidaya dilaut ( Mariculture ) seperti Keramba Jaring Apung ( KJA ) harus digalakkan khususnya wilayah kepulauan yang memiliki peraiaran yang berpotensi untuk usaha tersebut.
5. Memperketat sistem pencatatan hasil tangkapan kapal – kapal nelayan, dan mewajibkan kapal – kapal penangkap ikan untuk bongkar muat di pelabuhan perikanan, memperkuat sistem pelelangan ikan, memangkas praktik – praktik permainan harga tengkulak di pelabuhan perikanan hal ini untuk akurasi data hasil tangkapan, serta memperkuat nilai jual hasil tangkapan nelayan.
6. Mengevaluasi semua Unit Pengolahan Ikan ( UPI ), dan usaha budidaya perikanan, jika ada yang melanggar dengan tidak menggunakan IPAL atau tidak memerhatikan dampak lingkungan akibat proses produksi pengolahan ikan maka pelaku usaha harus ditindak, dan ditutup jika tidak menggunakan Instalasi pengolahan limbah.
7. Pemerintah bisa melibatkan semua elemen termasuk Institusi pendidikan, organisasi kemahasiswaan dalam rangka pendampingan masyarakat yang menitik beratkan pada pendampingan pengembangan usaha perikanan berbasis masyarakat diberbagai lini usaha, pendampingan dalam rangka pengawasan dibidang perikanan.
8. Pemerintah mengevaluasi kembali dana – dana bantuan dalam berbagai bentuk program di sektor kelautan dan perikanan, karena banyak ditemukan praktik bantuan tidak tepat sasaran, obyek pendanaan fiktif, menguntungkan pihak tertentu, tak sedikit yang hanya dimanfaatkan untuk pencitraan politik oknum – oknum tertentu.

Membangun sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan mensejahterakan rakyat, menerapkan sistem industrialisasi yang ramah lingkungan, mengdepankan keseimbangan lingkungan kelautan dan perikanan serta menumbuhkan daya saing usaha perikanan adalah cita – cita besar, dimulai dari penataan sistem dan kelembagaan usasha perikanan dan mendorong peran serta masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ( PMD ).