Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia membuat kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG . Meski awalnya banyak yang menyangsikan kebijakan ini akan berhasil. Konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena penting program konversi energi di Indonesia. Apalagi, keberhasilan mengubah kebiasaan masyarakat yang turun termurun dari generasi ke generasi menggunakan Minyak Tanah beralih ke LPG bukan sekadar persoalan teknis, namun juga sarat dengan aspek sosial dan budaya.
Sebenarnya, tujuan utama konversi Minyak Tanah ke LPG adalah untuk mengurangi subsidi. Minyak Tanah, yang biaya produksinya setara dengan Avtur (Avtur adalah salah satu jenis bahan bakar berbasis minyak bumi yang berwarna bening hingga kekuning-kuningan, memiliki rentang titik didih antara 145 hingga 300oC, dan digunakan sebagai bakar pesawat terbang), selama ini dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah yang terkonsentrasi di perdesaan. Sehingga pemerintah memberikan subsidi harga.
Kebijakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini cukup membebani keuangan negara. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk beralih menggunakan gas LPG.
Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu membentuk pemahaman masyarakat tentang perlunya beralih ke LPG sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan energi yang bersih sebagai pengganti minyak tanah. Melalui Sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat mau menggunakan LPG sebagai energi alternatif yang terhitung hemat dan bersih
Namun, dengan kebutuhan LPG yang semakin meningkat ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah menyuplai kebutuhan LPG dalam negeri. PT Pertamina (Persero) memperkirakan tahun 2014 impor LPG mencapai 4,8-4,9 juta metric ton atau 60 persen dari total kebutuhan. Hal ini terjadi lantaran kilang Pertamina tidak mampu menyuplai kebutuhan LPG yang tiap tahunnya terus meningkat.
"Total impor sekitar 4,8-4,9 juta Metric Ton . Sekitar 60 persen kebutuhan elpji dalam negeri itu didapatkan melalui impor," demikian Vice President Domestic Gas, Gigih Wahyu Hari Iriyanto, di Jakarta, Selasa (22/4).
Gigih menjelaskan, kebutuhan impor LPG 2014 ini meningkat signifikan dibandingkan 2013 yang mencapai 3,3 juta MT atau sekitar 59 persen dari total kebutuhan 5,3 juta MT. Karena Kebutuhan Terus Bertambah, Pemerintah Tidak Bisa menghindari Impor Gas.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di tempat terpisah mengatakan, Indonesia tidak dapat mengurang impor gas elpiji karena bahan baku gas tidak semua diproduksi oleh negeri sendiri.
Susilo menjelaskan, komposisi gas LPG terdiri dari C3 atau prophane, dan C4 buthane yang mana tidak semua gas yang diproduksi Indonesia mengandung C3 dan C4 tersebut.
"Jadi produksi gas mau digeber kaya apapun itu karena nggak ada LPG-nya ya nggak bisa,"
Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina perlu segera mengimpor sebanyak 2,82 juta MT gas LPG tahun ini.