Volatilitas Nilai Tukar: Tantangan Baru Bagi Stabilitas Ekonomi

Di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga minyak, ketegangan perdagangan
internasional, perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju, serta fluktuasi  harga komoditas global. Belum lagi pandemi covid-19, ketegangan politik antara Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang menyebabkan buruknya aktivitas perekonomian dunia. Ketidakpastian ini mempengaruhi tidak hanya sektor bisnis dan perdagangan internasional, tetapi juga kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang semakin terbebani oleh inflasi tinggi, pengangguran, dan kesulitan akses terhadap barang dan jasa. Terganggunya aliran investasi menyebabkan terganggunya aliran investasi menyebabkan bank sentral dan otoritas moneter di berbagai negara harus menghadapi dilema yang semakin kompleks dalam merumuskan kebijakan moneter. Ketika investasi asing berkurang, arus modal yang masuk ke dalam negeri menurun, yang pada gilirannya dapat memicu tekanan terhadap nilai tukar mata uang dan cadangan devisa. Untuk mengatasi hal ini, bank sentral mungkin terpaksa menaikkan suku bunga untuk menarik investasi portofolio dan memperkuat stabilitas mata uang. Namun, kebijakan tersebut juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik, karena tingginya suku bunga dapat menekan konsumsi dan sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan eksternal. Selain itu, kebijakan moneter yang terlalu ketat juga dapat memperburuk kondisi utang nasional, terutama bagi negara-negara yang mengandalkan utang luar negeri dalam mata uang asing. 

Setelah pandemi COVID-19, kebijakan suku bunga di Amerika Serikat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada awal pandemi, untuk merespons dampak ekonomi yang luar biasa, Federal Reserve (Fed) mengambil langkah agresif dengan memangkas suku bunga secara drastis. Pada Maret 2020, Fed Fund Rate dipangkas menjadi 0%–0,25%, tingkat yang sangat rendah yang bertujuan untuk merangsang ekonomi dengan cara meningkatkan likuiditas, mempermudah akses kredit, dan mendorong pengeluaran serta investasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi resesi ekonomi yang disebabkan oleh lockdown dan penurunan aktivitas ekonomi global.

Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi dan lonjakan inflasi yang dipicu oleh berbagai faktor seperti gangguan rantai pasokan, lonjakan harga energi, dan permintaan yang kuat pasca-pandemi, Federal Reserve mulai mengubah arah kebijakannya. Pada tahun 2022, Fed mulai menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengatasi inflasi yang mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Pada Juni 2022, Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,75% dalam satu kali rapat, yang merupakan kenaikan terbesar sejak 1994. Hal ini kemudian diikuti dengan beberapa kenaikan berturut-turut sepanjang 2022 dan 2023.

Pada Oktober 2024, Fed Fund Rate berada di angka 5,00%, atau 50 basis poin lebih tinggi dibandingkan puncak sebelum pandemi. Kenaikan yang berkelanjutan ini mencerminkan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menekan inflasi yang belum sepenuhnya terkendali. Ini adalah kontras yang signifikan dengan kebijakan yang diterapkan pada masa pandemi, di mana suku bunga sangat rendah untuk mendukung perekonomian yang terhenti akibat krisis kesehatan global.

Nilai tukar menjadi kunci utama dalam sistem keuangan yang memengaruhi hubungan antara perekonomian domestik dengan dunia sebab menjadi pengukuran antara nilai mata uang domestik dengan negara lain (Bush & Noria, 2021; Permaysinta & Sawitri, 2021; Zhou et al., 2020; Arofa et al, 2024). Pergerakan nilai tukar sangat sensitif dengan pergerakan eksternal dan internal dan akan berdampak pada kinerja perekonomian domestik di suatu negara, terutama Indonesia. Fenomena tersebut disebut volatilitas nilai tukar yang merupakan ketidakpastian harga dari suatu mata uang akibat pergerakan nilai tukar dalam beberapa waktu.

Volatilitas ini sering kali mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan moneter, gejolak politik, atau perubahan kondisi ekonomi global. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, volatilitas nilai tukar dapat menambah tantangan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, serta memengaruhi arus modal dan investasi. Kenaikan atau penurunan yang tajam dalam nilai tukar dapat mempengaruhi biaya impor, memicu inflasi, dan mengubah perilaku konsumen serta produsen. Lebih lanjut, volatilitas yang tinggi juga berisiko merugikan sektor perusahaan yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, karena mereka harus menghadapi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko nilai tukar. Oleh karena itu, pengelolaan volatilitas nilai tukar menjadi salah satu aspek yang krusial dalam kebijakan ekonomi suatu negara. 

Di Indonesia, sejarah nilai tukar juga sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan politik. Pada masa penjajahan Belanda, mata uang yang digunakan adalah gulden, yang kemudian digantikan oleh rupiah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sejak saat itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk kebijakan moneter pemerintah dan kondisi perekonomian global.

Indonesia sendiri pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah pada akhir 1990-an. Krisis moneter 1997-1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah perekonomian Indonesia, yang juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Pada masa itu, nilai tukar rupiah terdepresiasi secara drastis terhadap dolar AS, yang menyebabkan lonjakan inflasi, peningkatan pengangguran, dan keruntuhan banyak perusahaan, terutama yang berutang dalam mata uang asing. Krisis ini memperburuk ketidakpastian ekonomi dan memicu berbagai reformasi, termasuk dalam sektor perbankan dan kebijakan moneter.

Sejak krisis tersebut, Indonesia telah mengadopsi sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate) pada tahun 1998, yang berarti bahwa nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran, bukan lagi dipatok pada suatu nilai tertentu seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam sistem ini, Bank Indonesia (BI) berperan sebagai otoritas yang mengatur dan mengendalikan kebijakan moneter melalui suku bunga dan intervensi pasar jika diperlukan, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, meskipun sistem nilai tukar mengambang memberikan fleksibilitas yang lebih besar, volatilitas nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Faktor eksternal seperti harga komoditas global, arus modal internasional, dan kebijakan moneter negara besar seperti Amerika Serikat seringkali mempengaruhi nilai tukar rupiah secara signifikan. Selain itu, tekanan domestik, seperti defisit transaksi berjalan dan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor, juga berperan dalam fluktuasi nilai tukar.

Untuk menghadapi volatilitas ini, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan yang mendukung daya saing ekspor, pengendalian inflasi, serta pengelolaan cadangan devisa yang cukup untuk menghadapi tekanan pasar. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengelola ketegangan antara kebijakan fiskal dan moneter, serta ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.