Dampak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap Efektivitas Rumah Sakit

Pemerintah mulai mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, sejak tanggal 1 Januari 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga Indonesia supaya dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan dan tidak lagi terkendala khususnya masalah pembiayaan. Di Indonesia, JKN dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. JKN di Indonesia menganut sistem asuransi sosial, yakni pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh warga untuk bergabung pada program ini.

Penerapan JKN saat ini membawa perubahan besar dalam sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan khususya di rumah sakit. Sistem pembayaran di rumah sakit berubah yang sebelumnya menggunakan sistem fee for service menjadi sistem pembayaran prospective payment system dengan menggunakan tarif Ina-CBGs dan BPJS Kesehatan ditunjuk sebagai institusi pelaksana program. Sistem rujukan pasien secara berjenjang juga mulai diperlakukan secara lebih ketat dari pelayanan kesehatan primer ke pelayanan kesehatan rujukan atau rumah sakit.

Secara umum Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional  suatu negara dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan termasuk didalamnya rumah sakit, tetapi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional juga dapat memberikan dampak yang negatif khususnya di rumah sakit karena adanya perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya perubahan dalam sistem pembayaran ke rumah sakit yang jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pihak manajemen maka akan mempengaruhi efektifitas dan efisien pelayanan di rumah sakit.

Beberapa rumah sakit mengalami permasalahan sering terlambatnya pembayaran klaim pengobatan yang dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal ini sangat mempengaruhi operasional rumah sakit karena arus kas menjadi tersendat yang menyebabkan pelayanan rumah sakit menjadi terganggu.