"Jejak Anak Muda Indonesia: Gagasan Ksatria Airlangga melalui Akselerasi Kajian SDGs Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045"
Sosial Ekonomi: Menilik Implementasi dalam Kebebasan Berbangsa pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. - pro
Pembukaan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Melalui kutipan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan ialah hak segala bangsa yang berarti kemerdekaan tersebut juga menjadi milik para warga negara Indonesia. Dalam hal ini warga Indonesia memiliki hak-haknya dan kebebasannya yang juga dituliskan dalam setiap pasal UUD 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 memastikan setiap hak-hak warga Negara Indonesia dapat dimiliki oleh setiap orangnya. Warga Negara Indonesia diberikan kebebasan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara selama tidak berada ke arah negatif.
Kebebasan berbangsa dan bernegara salah satunya dalam kebebasan ekonomi. Individu yang bebas secara ekonomi adalah individu yang memiliki kontrol penuh terhadap
tenaga kerja dan propertinya. Kebebasan ekonomi adalah kemampuan individu, keluarga dan bisnis untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri, bebas dari tekanan. Selain itu dari waktu ke waktu, ahli dan praktisi juga mengenali pilar kemerdekaan ekonomi yang lain termasuk juga perdagangan bebas, hak investasi dan kebebasan tenaga kerja.
Kebebasan tenaga kerja adalah tenaga kerja diberikan pilihan untuk hak-hak dan suaranya, salah satunya hak kebebasan berserikat. hak kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia, sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara dan didukung oleh konvensi perburuhan internasional. Hak konstitusional yang menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia adalah Pasal 28E(3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
Hak kebebasan berserikat bagi pekerja didukung oleh konvensi ketenagakerjaan internasional, khususnya Konvensi No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi dan Konvensi No. 98 Tentang Penerapan Prinsip Hak Berorganisasi dan Berunding Secara kolektif.
Konvensi No. 87, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998, menyatakan bahwa “pekerja dan pengusaha, tanpa pembedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan tunduk hanya pada peraturan organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa otorisasi sebelumnya." Konvensi ini menekankan hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa campur tangan. Selain itu, Pasal 11 konvensi tersebut mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat menggunakan hak mereka untuk berorganisasi secara bebas.
Hal ini mengkaji penerapan hak berserikat dalam hukum Indonesia, khususnya dalam UU Serikat Pekerja tahun 2000. Pasal tersebut menekankan pentingnya serikat pekerja dalam mewakili pekerja dan berunding untuk kepentingan mereka, serta peran mereka dalam perjanjian kerja bersama dan menyelesaikan perselisihan industrial.
