Politik Luar Negeri Indonesia dan Hubungannya dengan China Terkait Isu Laut China Selatan

Politik luar negeri Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu isu yang cukup mendominasi hubungan Indonesia dengan negara-negara besar, khususnya China, adalah terkait dengan sengketa di Laut China Selatan. Laut ini, yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna, telah menjadi perhatian utama Indonesia, baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun diplomasi. Indonesia harus menavigasi isu ini dengan hati-hati, mengingat kepentingan nasional yang harus tetap dijaga tanpa mengabaikan hubungan yang baik dengan China sebagai salah satu mitra utama di bidang ekonomi dan politik internasional.

- Posisi Geostrategis Indonesia dan Kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna yang terletak di Laut China Selatan memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat lokasinya yang menjadi titik pertemuan jalur pelayaran internasional. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam, termasuk potensi minyak dan gas alam. Keberadaan sumber daya alam ini menambah kompleksitas sengketa di Laut China Selatan, karena negara-negara yang terlibat dalam klaim wilayah di sana memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Di sisi lain, Indonesia secara tegas menolak klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan, termasuk perairan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna.

Politik luar negeri Indonesia berfokus pada dua hal utama: menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dan memastikan bahwa Indonesia tetap bisa berperan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia menegaskan bahwa Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sah dan tidak dapat diklaim oleh negara mana pun.

- Posisi Indonesia terhadap Klaim China di Laut China Selatan

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui apa yang disebut dengan "Nine-Dash Line", sebuah garis klaim yang mencakup sebagian besar perairan tersebut. Klaim ini ditentang oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang menganggap bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Meski Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam sengketa Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina dan Vietnam, Indonesia tetap memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap stabilitas dan keamanan kawasan ini. Kepulauan Natuna, yang terletak di bagian utara Laut China Selatan, menjadi salah satu titik fokus dalam hubungan Indonesia dengan China.

Pada tahun 2020, Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, mengingatkan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut China Selatan. Dalam pernyataannya, Moeldoko menekankan pentingnya menjaga kedamaian di kawasan tersebut dan mengingatkan bahwa Indonesia tidak akan menerima klaim sepihak dari negara mana pun, termasuk China. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip hukum internasional dan akan terus memperjuangkan hak-haknya di Laut China Selatan tanpa terjebak dalam ketegangan politik yang melibatkan negara-negara besar seperti China.

- Diplomasi Indonesia dalam Menyikapi Isu Laut China Selatan

Sikap tegas Indonesia terhadap klaim China di Laut China Selatan tidak hanya tercermin dalam pernyataan-pernyataan politik, tetapi juga dalam langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan multilateral melalui ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara). Indonesia mendukung penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui jalur diplomatik dan berdasarkan pada hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Indonesia selalu mengedepankan dialog sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa. Namun, Indonesia juga tidak segan-segan untuk mengajukan protes jika kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di sekitar Kepulauan Natuna, terancam. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan kebebasan navigasi di Laut China Selatan, yang merupakan jalur pelayaran internasional yang penting untuk perdagangan global. Dengan demikian, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan China, sekaligus mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayahnya.

- Tantangan Ekonomi dan Keamanan

Selain masalah diplomasi, hubungan Indonesia dengan China juga sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan keamanan. China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dan banyak proyek investasi besar dari China yang masuk ke Indonesia, seperti proyek infrastruktur dan pengembangan energi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan wilayah di Laut China Selatan dan mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan dengan China.

Namun, ketegangan yang terus berlanjut di Laut China Selatan bisa berdampak negatif pada stabilitas ekonomi Indonesia. China, yang memiliki klaim besar di Laut China Selatan, sering melakukan aktivitas penegakan klaim di sekitar Kepulauan Natuna, seperti pengerahan kapal-kapal nelayan dan kapal penjaga pantai. Hal ini menambah ketegangan di kawasan tersebut dan berpotensi merusak hubungan bilateral antara kedua negara.        

Indonesia berusaha untuk memperkuat kemampuan pertahanan di Laut China Selatan, termasuk di sekitar Kepulauan Natuna. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk memperkuat pangkalan militer dan meningkatkan kemampuan patroli di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada China dan negara-negara lain bahwa Indonesia siap mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Menurut laporan dari Asian Development Bank (2017), stabilitas kawasan Laut China Selatan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan negara-negara di Asia, dan Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis, memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi dan kemampuan militernya agar dapat menghadapi tantangan yang muncul terkait sengketa Laut China Selatan.

- Kepentingan Indonesia dalam Isu Laut China Selatan

Kepentingan Indonesia dalam isu Laut China Selatan tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan dan ekonomi, tetapi juga pada aspek keamanan energi. Laut China Selatan memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, dan pengelolaannya akan menentukan nasib banyak negara yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa akses ke sumber daya alam ini tetap terbuka dan tidak terancam oleh klaim sepihak dari negara lain.

Pada tahun 2021, dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Babel Inews, disebutkan bahwa ketegangan di Laut China Selatan terus berlanjut, dengan China yang semakin intensif dalam memperkuat klaimnya di kawasan tersebut. Laporan tersebut juga menyoroti upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya, terutama di sekitar Kepulauan Natuna, serta langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman tersebut.

Jadi, secara keseluruhan bahwa politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu Laut China Selatan menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan menjaga stabilitas kawasan. Meskipun memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan China, Indonesia tetap teguh pada prinsip-prinsip hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Indonesia mengedepankan diplomasi multilateral, tetapi juga memperkuat pertahanan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna. Mengingat kepentingan strategis Laut China Selatan bagi Indonesia, penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan wilayah dan memelihara hubungan baik dengan China serta negara-negara lainnya di kawasan ini.

SUMBER REFERENSI

ADB. 2017. Meeting Asia's Infrastructure Needs. Asian Development Bank.

Sihombing, E. 2021. Bangka Belitung Tuan Rumah Multilateral Naval Exercise Komodo 2020, Diikuti AL 54 Negara. Bangka Belitung: iNews.

Dipua, A. 2020. Exercise Komodo: Track II Diplomacy In The South China Sea Question. In The Horizon: Magazine Of The Indonesian Navy (p. 51). Jakarta Timur: Naval Information Service.