sebagai bentuk kritik terhadap revisi UU Penyiaran, kami menyoroti beberapa poin utama:
1. Independensi lembaga Penyiaran Publik: Upaya menempatkan lebih banyak perwakilan pemerintah pada keanggotaan DPP akan mengancam independensi dan kredibilitas lembaga penyiaran publik. Hal ini dapat mengarah pada intervensi pemerintah dalam pemberitaan serta konten yang disiarkan.
2. Kebebasan Berekspresi dan Pers: perluasan cakupan regulasi penyiaran ke ranah digital berpotensi membatasi kebebasan masyarakat pada mengakses berita dan berekspresi. Ini bisa sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: dalam proses revisi UU Penyiaran, kami melihat kurangnya transparansi serta ruang partisipasi bagi rakyat sipil. Proses ini wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya aturan yang adil serta berkeadilan.
MASA DEPAN PENYIARAN DI INDONESIA
Revisi Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) telah menjadi perhatian utama rakyat Indonesia. Kritik terhadap RUU Penyiaran ini berfokus pada beberapa aspek, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, pengabaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan ekspansi wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). terdapat beberapa kontra yg perlu dipertimbangkan terkait dampaknya terhadap masa depan penyiaran. Beberapa kekhawatiran serta potensi persoalan yang bisa terdapat antara lain:
1. Potensi pembatasan Kebebasan Berekspresi
salah satu kekhawatiran utama ialah bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun tujuan dari revisi UU Penyiaran artinya untuk menjaga kualitas dan etika konten, terdapat risiko bahwa aturan yang berlebihan mampu menghambat kreativitas dan inovasi di produksi konten. pembatasan ini bisa berdampak negatif pada keragaman berita dan pendapat yang disampaikan pada publik.
2. Ketidakjelasan dan Ketidakkonsistenan pada Penegakan hukum
Ketidakjelasan dalam definisi serta interpretasi hukum baru dapat menyebabkan ketidakkonsistenan di penegakan aturan. Ini dapat membentuk ketidakpastian bagi penyiar serta menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Ketidakpastian ini dapat merugikan industri penyiaran dan mengurangi kepercayaan publik terhadap regulasi tersebut.
Untuk mengklaim keseimbangan yang sempurna antara kebebasan berekspresi dan perlindungan rakyat, RUU Penyiaran wajib terdapat penilaian serta penyempurnaan lebih lanjut. Regulasi yang lebih fleksibel serta responsif terhadap kemajuan teknologi juga diperlukan. Selain itu, melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perumusan kebijakan, seperti pemangku kepentingan masyarakat dan industri kreatif, akan membantu membentuk RUU Penyiaran yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
dalam kesimpulan, revisi UU Penyiaran pada Indonesia masih memerlukan perhatian serta perbaikan lebih lanjut. Kritik terhadap RUU Penyiaran ini serius pada beberapa aspek, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, pengabaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan perluasan kewenangan KPI. untuk mengatasi masalah ini, diharapkan evaluasi serta penyempurnaan lebih lanjut, dan melibatkan banyak sekali pihak terkait pada proses perumusan kebijakan.
