Politik Ekonomi Menyejahterakan Petani dan Mempercepat Ketahanan Pangan

Inisiatif untuk meningkatkan ketahanan pangan telah muncul sebagai perhatian utama dalam pengembangan pertanian untuk mencapai stabilitas pangan nasional. Pemerintah telah melakukan perombakan besar dalam strategi pengembangannya, dengan menekankan kemajuan sektor pertanian dan pedesaan. Wicaksono, 2012. Pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang untuk melindungi kesejahteraan petani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan produk pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional, melarang impor komoditas pertanian ketika pasokan dalam negeri mencukupi. Aturan-aturan ini mengatur kekuasaan pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk dan benih kepada petani, dengan tujuan menurunkan biaya mereka dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. (Patunru & Respatiadi, 2017). Manajemen ketahanan pangan melampaui pelestarian mata pencaharian rumah tangga; hal ini juga mempengaruhi ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional.

Politik selalu saling terkait dengan ekonomi di hampir setiap tingkat. Politik mempengaruhi hasil ekonomi melalui kapasitas negara untuk menetapkan kerangka ketertiban umum yang melindungi hak milik dan wewenang pemerintah untuk merumuskan regulasi ekonomi. Ekonomi juga mempengaruhi hasil politik. Partai politik, misalnya, bersaing untuk kekuasaan dengan menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, inflasi yang lebih rendah, dan pengurangan kemiskinan, di antara tujuan-tujuan lainnya. Heywood, 2013

Sebuah pepatah menyatakan: "Untuk mencapai kehidupan yang tenang, lakukan pertanian; untuk mendapatkan penghormatan, masuklah ke layanan sipil; dan untuk mencapai kekayaan, terlibatlah dalam perdagangan." Pepatah ini tampaknya sudah tidak sepenuhnya relevan lagi. Keberadaan petani sama sekali tidak tenang dan makmur. Sastraatmadja (2006) menegaskan bahwa petani hidup dalam konteks keterbelakangan yang ditandai dengan standar hidup yang miskin. Kita, yang secara konsisten menegaskan identitas kita sebagai bangsa agraris dan kelautan, tidak mampu mencapai keberhasilan di kedua domain tersebut meskipun telah berusaha keras. Impor beras dan beberapa komoditas pertanian terus berlangsung.
Analisis Boeke mengkategorikan sektor pertanian masyarakat adat sebagai pra-kapitalis, yang dicirikan sebagai berbasis subsisten, inferior dibandingkan dengan ekonomi asing Barat, stagnan, dan sulit untuk bertransisi ke ekonomi kapitalis seperti di Eropa; oleh karena itu, tidak seharusnya dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi pasar. Perspektif Boeke ditantang oleh Houben dan Burgre, yang mengatakan bahwa dia menunjukkan pesimisme terhadap potensi ekonomi pribumi, yang sebenarnya tidak hanya berfokus pada swasembada tetapi juga berorientasi pasar. Perspektif Boeke dianggap hanya sebagai mitos yang dibesar-besarkan. Akibatnya, Th. A. Fruin menekankan perlunya perombakan struktural elit pemerintahan untuk menjadikan pertanian sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan komunitas petani pribumi.

Secara historis, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi telah dipersepsikan sebagai pasif, hanya berfungsi sebagai komponen tambahan. Pertanian sebagian besar dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan sektor yang menghasilkan produk makanan. Perdebatan mengenai prioritas sektor pertanian vs industrialisasi juga muncul di era pasca-kolonial. Banyak pendukung berpendapat bahwa negara-negara yang baru merdeka atau berkembang seharusnya memprioritaskan industrialisasi daripada pengembangan sektor pertanian karena beberapa alasan.

Mengikuti nasihat Syafrudin Prawiranegara (lihat: Rahardjo, 2011) dari Orde Lama, yang menolak industrialisasi, Orde Baru, yang dibentuk pada tahun 1967, memilih untuk memprioritaskan pertanian sebagai dasar pertumbuhan ekonomi untuk memfasilitasi industrialisasi. Inisiatif swasembada pangan dimulai pada tahun 1974 dan dilaksanakan secara efektif pada tahun 1985. Pemilihan Orde Baru ini mencerminkan saran-saran Boeke dari periode Hindia Belanda, yang tampaknya telah menemukan konteks idealnya. Pada tahun 1974, Organisasi Pangan dan Pertanian menyatakan bahwa ekonomi subsisten memastikan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa perspektif ekonomi pra-kapitalis, seperti yang dijelaskan oleh Boeke, yang digunakan oleh komunitas adat, memiliki pemahaman yang jauh ke depan tentang ekonomi kontemporer.
Telah dianalisis secara kritis bahwa tindakan pemerintah dalam mengatur harga beras/padi adalah salah satu penyebab masalah yang dihadapi para petani. Awalnya, diyakini bahwa regulasi ini penting karena beras merupakan faktor utama dalam inflasi.

Akan tetapi setelah diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa beras bukanlah penyumbang terbesar laju inflasi. Dan, ternyata inflasi bersumber dari adanya praktek-praktek yang membuat pasar terdistorsi. Untuk itu yang mendesak dilaku kan bukanlah terus mengendalikan harga beras, tetapi justru memerangi sumber-sumber inflasi non-beras lainnya yang secara empiris terbukti menyumbang terbesar. Tulisan ini menyarankan sebuah upaya reformasi yang lebih progresif, yakni dengan melakukan industrialisasi pedesaan serta langkah besar yang dapat menyerang langsung sumber penyakit inflasi dengan marketisasi ekonomi serta menghilangkan pelbagai distorsi ekonomi berupa struktur pasar monopoli oligopoli, tata-niaga yang merugikan serta kebocoran