Kemunculan Kapitalisme Rente di Victoria sebagai Pelajaran untuk Indonesia dalam Mengelola Infrastruktur

Dalam salah satu tulisan yang berjudul "The Andrews Government and the Rise of Rentier Capitalism in Victoria", David Hayward membahas adanya peningkatan drastis dalam pengeluaran pemerintahan Victoria di bawah kepemimpinan Andrews yang dibiayai oleh utang dan perjanjian kontrak jangka panjang terhadap pihak swasta. 

Pada masa pemerintahannya, Andrews memang seringkali melakukan perubahan kebijakan fiskal dengan meningkatkan pengeluaran negara secara drastis, terutama untuk peningkatan sektor infrastruktur, seperti pembangunan ruas jalan, perluasan jaringan rumit kontraktor besar seperti pelabuhan, jalan tol, hingga transportasi umum. 

Meskipun terlihat progresif dalam menciptakan reformasi sosial, kebijakan ekonomi Andrews memperkuat struktur kapitalisme rente dengan melakukan hutang ataupun perpanjangan kontrak terhadap pihak-pihak swasta yang menyediakan layanan dan sektor publik. Hal ini dapat tercermin dalam beberapa inisiatif proyek besar yang melibatkan Public Private Partnerships (PPPs), seperti Westgate Tunnel Project (kerjasama dengan pihak swasta untuk mengoperasikan jalan tol), Port of Melbourne Lease (menyewakan pelabuhan untuk pihak swasta), dan lain-lain. 

Oleh karena itu, dibandingkan pemerintahan sebelumnya, pada kepemimpinan Andrews, Victoria memiliki peningkatan nilai hutang yang cukup signifikan.

Selama rentang waktu tersebut, pemerintahan Andrews menjadikan Victoria sebagai negara kapitalisme rente dengan ketergantungan pemerintah pada hutang dan kontrak jangka panjang untuk memenuhi pendapatan serta adanya monopoli dan privatisasi pihak swasta yang sangat dominan. Hal ini semakin memperburuk ketidakadilan sosial serta ketimpangan ekonomi yang telah lama ada di Victoria. 

Potensi Kapitalisme Rente di Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam konteks Indonesia, kita juga perlu hati-hati, mengingat saat ini terdapat kecenderungan pihak swasta yang semakin meningkat dalam mengelola sektor publik. 

Di satu sisi, memang pengelolaan oleh pihak swasta dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan finansial dari sektor swasta. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga dapat lebih efisien dalam membiayai proyek-proyek besar, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Namun, di sisi lain, pengelolaan pihak swasta yang berlebihan dalam sektor publik akan menciptakan potensi ketergantungan pemerintah terhadap pihak swasta serta menciptakan monopoli yang dapat mengurangi persaingan pasar. Selain itu, sektor publik yang dikelola oleh pihak swasta juga berpotensi mengakibatkan harga barang dan jasa yang lebih tinggi bagi konsumen, sehingga akan menciptakan kesenjangan akses, terutama pada kelompok ekonomi bawah yang rentan. 

Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara pihak swasta dan pemerintah dalam mengelola sektor publik serta penguatan regulasi kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. 

Hal ini dapat dilakukan misalnya, pertama dengan memastikan bahwa semua regulasi terkait kontrak dan pengeluaran publik dapat diaudit dan dipantau secara efektif dengan menetapkan standar akuntabilitas yang tinggi bagi perusahaan swasta dalam menyediakan layanan publik. Kedua, penting untuk membuka dan mendorong persaingan pasar secara bebas dengan memperluas akses bagi usaha kecil dan menengah agar mereka terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Ketiga, pemerintah juga harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek publik, sehingga paham apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat saat itu.