Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan komoditas politik yang dibutuhkan setiap 5 tahun sekali, lalu kemudian dilupakan bahkan tidak diserap aspirasinya.
Walaupun pada survei terkni yang dikeluarkan oleh Indikator dan Litbang Kompas menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat mencapai 79-80% terkait 100 hari kerja pemerintahan Prabowo.
Patut diapreasi, tetapi masyarakat juga perlu terus mendesak pemerintah untuk memperkuat independensi KPK di tengah isu intervensi politik., membuka akses publik terhadap data anggaran negara secara real-time, dan menindak tegas pejabat yang terlibat gratifikasi atau suap, tanpa pandang bulu.
Selain itu, penting juga dicatat kekhawatiran publik mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum mesti menjamin kepastian dan kedudukan yang sama, tanpa melihat siapa kawan dan siapa lawan. Sebab, nyaring sekali isu mengenai penindakan hukum hanya menyasar kepada kelompok pengkritik yang kebetulan "sedang tidak sejalan" dengan pemerintah. Jadi jangan sampai penindakan bukan karena ingin hukum ditegakkan, tetapi hanya soal hitung-hitungan aspek politik.
Masyarakat tidak memerlukan klarifikasi, melainkan bukti yang konkret.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
