SETELAHÂ kembali menjadi presiden AS dan tidak lama setelah resmi di lantik jadi presiden negeri paman Syam, Donald Trump melakukan banyak terobosan yang mengundang kontroversial.
Donald Trump memenuhi janji kampanyenya, dengan mereformasi birokrasi yang menurutnya masih rapuh dari periode sebelumnya. Sebuah upaya konkret untuk menyelesaikan problem bangsanya dan memprioritaskan keselamatan AS dari potensi multi ancaman.
Pertama-tama Donald Trump mendesak USAID untuk mau bekerjasama tentang bagaimana mengubah alokasi bantuan Washington di seluruh dunia agar sejalan dengan Amerika First.
Dalam memonya cukup tegas, Presiden Donald Trump mengancam akan menindak tegas bagi staf USAID yang mengabaikan perintahnya.
Bahkan bukan hanya itu, kebijakan Presiden Donald Trump lakukan. Donald Trump telah membekukan sementara bantuan Amerika Serikat ke luar negeri. Meskipun kebijakan yang di ambilnya berdampak luas terhadap negara lain. Tapi baginya, kepentingan Amerika Serikat merupakan sesuatu yang absolut.
Selain itu, orang nomor satu di Amerika Serikat ini telah mengambil keputusan untuk menarik negaranya dari WHO. Bagi Donald Trump, WHO telah gagal mengatasi kesehatan, seperti mengatasi virus covid19 dan krisis kesehatan internasional.
Donal Trum menuding Organisasi Kesehatan Dunia ini telah merugikan negaranya. Bahkan ia mengancam tidak membayar biaya untuk Organisasi Kesehatan Dunia ini.
Mungkin bagi WHO dan sejumlah negara lain, keputusan presiden AS ini dalam menarik diri dari WHO adalah sebuah keputusan yang kontroversial.
Tapi lagi dan lagi, bagi Donald Trump, apapun ceritanya, apapun tudingan pihak lain, menyelamatkan negara dari potensi multi ancaman, merupakan keputusan yang tepat. Kepentingan dan keselamatan AS adalah harga mati dan itu sesuatu yang absolut.
Belum lagi kebijakan politik luar negeri yang bakal dikeluarkan dan  di sebut-sebut sebagai pendekatan kebijakan yang bersifat isolasionis secara diplomatik, nonintervensionis secara militer, dan proteksionis secara ekonomi daripada AS sejak Perang Dunia II.Â
***
Presiden kita Prabowo Subianto setelah resmi di lantik sebagai presiden juga melakukan banyak terobosan yang memihak kepada rakyat kecil.
Diantaranya adalah, program makan bergizi gratis di luncurkan. Selain itu, presiden Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM bagi tani dan nelayan di bank-bank Himbara.
Program ini tentu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah. Progam ini kabarnya menyedot sekitar 1 juta UMKM yang bergerak di bidang pertanian.
Dalam sektor kesehatan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan gratis dengan menargetkan 60 jiwa secara bertahap di mulai 2025.
Selain dari sektor kesehatan juga dalam sektor pendidikan. Perhatian presiden cukup besar, ASN Guru dan Dosen di tingkatkan kesejahteraannya secara adil. Bukan hanya ASN, Presiden Prabowo Subianto juga telah secara resmi meneken kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen.
Program swasembada pangan juga merupakan program andalan yang menguntungkan negara dan rakyat. Indonesia sebagai negara agraris, tentu kebijakan dan program ini cukup tepat.
Dalam sektor energi, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pembentukan satgas ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres).
Jika kita melihat platform ideologi kebijakan ekonomi politik. Presiden Prabowo dan Donald Trump tidak jauh berbeda.
Donald Trump dan Prabowo sama mengutamakan kepentingan dalam negeri sebelum ke pentas internasional.Â
Keduanya nampak memiliki nasionalisme yang begitu kuat. Tentu dalam ikhtiar politik luar negerinya, terminologi nasionalisme akan digunakan oleh kedua figur ini.
Presiden Prabowo Subianto memenuhi janji kampanye sebagaimana presiden Donald Trump. Jika Donald Trump mereformasi birokrasi yang menurutnya masih rapuh dari periode sebelumnya.
Presiden Prabowo Subianto juga melakukan langkah yang serupa. Prabowo Subianto memulainya dengan meminta agar mengevaluasi sederet proyek strategis nasional atau PSN yang di rasa tidak memberikan manfaat secara signifikan kepada negara dan rakyat.
Evaluasi ini tentu menjadi hak presiden. Karena pemerintahan presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas yang harus di realisasikan. Apalagi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang di canangkannya bukan perkejaan ringan untuk di wujudkan.***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
