Mohon tunggu...
Natrya NadiBumi
Natrya NadiBumi Mohon Tunggu... Lainnya - Learning on Being Nothing

PWK ITS - 082117400000077

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Haruskah Dolly Ditutup?

15 Desember 2017   02:38 Diperbarui: 15 Desember 2017   02:47 438
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Isu yang terakhir jika lokalisasi Dolly dan Jarak tidak ditutup adalah, Urbanisasi. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2014 jumlah PSK dan Mucikari mencapai 1.760 orang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hanya 1.181 orang. Berdasarkan data, 90% PSK berasal dari luar Surabaya. Seperti Kabupaten Kudus, Batang, Ciamis dan Bandung. 

Sedangkan yang dari Jawa Timur antara lain berasal dari Kabupaten Madiun, Malang, Gresik, Blitar, Mojokorto, dan lain lain. Ini semua menandakan Kawasan lokalisasi menjadi alasan untuk para masyarakat melakukan Urbanisasi di kawasan lokalisasi tersebut untuk mengadu nasib di Dolly dan Jarak.

Nah semua isu dan masalah yang telah disebutkan akan hilang jika sudah ditutup meski tidak semuanya setidaknya telah berkurang secara signifikan. Namun, ketika Dolly dan Jarak telah ditutup tidak dapat dipungkiri bahwa akan timbul isu dan masalah yang lain seiring ditutupnya Dolly dan Jarak.

Isu yang muncul setelah dolly ditutup adalah, Kesehatan. Data Dinas Kesehatan menunjukan 1.448 PSK yang didata saat penutupan ada 168 yang terjangkit HIV/AIDS. Mengapa isu ini baru muncul ketika ditutup? Karena Pemkot maupun masyarakat ditakutkan adanya bahaya HIV/AIDS yang akan menyebar, mengapa? Saat Dolly dan Jarak belum ditutup PSK maupun pelanggan yang terjangkit dapat didata dan diberi pelayanan yang mudah oleh Dinas Kesehatan langsung ditempat serta dapat dikendalikan wabah ini. 

Namun ketika Dolly dan Jarak ditutup Dinas Kesehatan menjadi susah untuk menanggulangi isu kesehatan tersebut. Dan PSK yang berasal dari daerah yang dipulangkan membawa penyakit HIV/AIDS ke daerahnya masing-masing, inilah yang menimbulkan ketakutan dimasyarakat itu sendiri.

Isu yang terakhir ketika Dolly dan Jarak ditutup adalah, Kemiskinan. Survei yang dilakukan oleh KOPI (Komunitas Pemuda Independen) menunjukan bahwa 14.000 orang menggantungkan nasibnya di Dolly dan Jarak. Ketika Dolly dan Jarak ditutup maka akan mematikan roda perekonomian di daerah tersebut. Permasalah kemiskinan tidak hanya berpengaruh kepada PSK maupun mucikari, namun berpengaruh kepada yang lainnya seperti pengayuh becak yang menggantungkan hidup terhadap hingar bingar Dolly.

Lalu apa Solusi dan Kebijakan baik Pemerintah maupun masyarakat dalam menanggulangi isu yang muncul ketika Kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak ditutup?

Yang pertama dalam segi kesehatan, langkah utama Pemkot ialah menggerakkan 62 puskesmas yang tersebar di seluruh Surabaya, petugas medis di puskesmas itu sudah dibekali kemampuan dan peralatan untuk mendeteksi penyakit HIV/AIDS. Mereka akan secara aktif mencari orang-orang yang diduga menderita. 

Selain cara jemput bola semacam itu, ada delapan puskesmas yang disiapkan untuk menerima penderita HIV/AIDS. Yakni, Puskesmas Putat Jaya, Perak Timur, Sememi, Dupak, Jagir, Manukan Kulon, Kedurus, dan Tanah Kali Kedinding. Yang diharapkan mampu memberi penanganan awal dan masyarakat dapat berobat secara gratis. 

Selain itu masyarakat juga membantu dengan cara memberikan membantu penyuluhan kepada warga yang rentan terkena. Serta masyarakat makin sadar untuk memakai alat kontrasepsi tidak tersebar. Sedangkan untuk yang diluar Surabaya akan dikirimkan surat rekomendasi untuk berobat. Surat rujukan itu akan diberikan ke Dinas Kesehatan asal para PSK. Hal ini mampu menjawab Isu tersebut Dari 110 warga yang terindikasi kini jumlahnya tersisa 36 orang.

Yang terakhir dan yang paling sulit adalah kemiskinan. Langkah pertama yang diambil oleh Pemerintah saat penutupan adalah memberikan kompensasi kepada PSK berupa uang pembinaan berjumlah Rp 5.05 juta per orang yang diberikan oleh Kemensos. Sedangkan untuk mucikari diberikan Rp 5 juta diberikan oleh Pemprov. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun