Diselenggarakannya Advokasi Anti Kekerasan, Program Sosial dalam Mengentaskan Kekerasan Remaja

Melalui Peraturan Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, setidaknya ada 26 jenis PMKS, yaitu: Anak balita, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok dan minoritas, mantan narapidana, orang HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban perdagangan manusia (human trafficking), korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial dan ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial-psikologis, keluarga bertempat tinggal tidak layak huni dan komunitas adat terpencil.

Tindak kekerasan sangatlah mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam peraturan Kementerian Sosia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, setidaknya ada 26 jenis PMKS, yaitu salah satunya korban tindak kekerasan. Maka dari itu, dalam menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang sangat kompleks, dibutuhkannya beberapa lembaga yang membantu dalam penanganan masalah ini, salah satunya adalah organisasi profesi advokat. Advokat yang bekerja memberikan advokasi mengenai anti kekerasan membantu mengupayakan seruan penegasan dalam hukum agar adil, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Dengan masyarakat yang ikut partisipatif memahami mengenai hukum juga membantu mengurangi angka kekerasan yang terjadi di Indonesia. Sebab, masalah sosial merupakan bagian dari rantai didalam suatu fenomena sosial di masyarakat maupun negara. Sehingga, diperlukannya intervensi berupa strategi pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir berbagai masalah kesejahteraan sosial di masyarakat, meskipun hal tersebut tidak dapat dihapuskan.