Misalnya, undang-undang yang memungkinkan pengumpulan data pribadi untuk tujuan keamanan nasional seringkali menuai kritik dari perspektif etika, karena dapat melanggar privasi individu.Â
Di sisi lain, hukum yang ketat tentang privasi mungkin menghambat kemampuan pihak berwenang untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan.
Kasus lainnya adalah terkait dengan hak asasi manusia, seperti hukum yang mengatur hak aborsi.Â
Beberapa negara memiliki hukum yang membatasi hak aborsi berdasarkan keyakinan moral tertentu, sementara negara lain melindungi hak tersebut sebagai bagian dari kebebasan pribadi.Â
Dilema etis muncul ketika hukum berusaha menyeimbangkan hak individu dengan nilai-nilai moral masyarakat.
Hukum dan Kode Etik Profesional
Kode etik profesional adalah panduan moral yang dirancang untuk membimbing perilaku pengacara, hakim, dan pejabat hukum lainnya.Â
Kode etik ini sering kali menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktek hukum.Â
Misalnya, pengacara diharapkan untuk menjaga kerahasiaan klien, bahkan jika informasi tersebut mungkin relevan dalam penyelidikan kriminal.
Hubungan antara kode etik dan hukum bisa rumit.Â
Kadang-kadang, prinsip etika yang dipegang oleh profesi hukum mungkin bertentangan dengan hukum positif atau kebijakan yang ada.Â