Dalam akun twitter nya Wakil Ketua DPR @fahrihamzah menkritik video Presiden, Saat Presiden memberikan pidato nya dalam acara Kongres GMNI di Manado, Sulawesi Utara. Pada November 2017
Tiga poin yang dikritik oleh Fahri Hamzah
1. Pidato Presiden yang salah pengucapan kata "negoisasi" yang seharusnya "negosiasi",
2. Negosiasi saham itu memerlukan divestasi (pembelian salah).
3. Siapa yg beli saham dan pakai uang siapa?
(Hati2, yg beli akhirnya pihak lain, memerintah jadi tukang tekan saja).
Berikut video yang diunggahnya :
Isi Pidato :
Coba, berapa tahun, berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen diem saja.
Diem.
Nggak ngerti diemnya karena apa.
Apakah karena takut, apakah karena diberi sesuatu, nggak ngerti karena memang saya nggak ngerti.
Tapi saya sampaikan ini negoisasinya sudah tiga tahun.
Udah kuat-kuatan, kuat mana.
 Kuat-kuatan, negosiasi nggak perlu kita.
Saya sampaikan ini kepada menteri yang saya tugasi; Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri BUMN.
Tugas, udah.
Negoisasi terus.
Minta 51 persen.
Jangan mundur.
Mau minta 51 saja kok takut.
Ragu-ragu. Kenapa sih?.
Jangan mundur. Terus.
"Intinya kalau kita mau ambil 51 % dengan harga yang wajar. Kalau mau wajar ya dengan berbagai cara. Asal bisa dicapai dengan harga yang wajar," tegas Menteri Jonan.
Seperti hal nya perusahaan yang tidak berniat menjual, harga yang tidak wajar, sehingga pemerintah masih bernegoisasi dan namun tidak ada keraguan untuk memiliki saham freeport.
Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan divestasi 51%, Salah satu upaya nya adalah dengan membeli 40 Participating Interest Rio Tinto di PT FreePort Indonesia Valuasi 40 % PI Rio Tinto diperkirakan sebesar Rp 43,2 T yang nanti dikonversi dalam bentuk saham di tahun yang sama untuk dihitung sudah berapa saham yang dimiliki Indonesia. PI Rio Tinto sendiri adalah perusahaan asal Britania Raya & tidak tepat oleh kritik Fahri bahwa Indonesia hanya menumpang nama saham 51%.
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium ( Inalum) Budi Gunadi Sadikina Menyampaikan Nanti nya dalam 10 % saham PT Freeport Indonesia dari total 51 % yang dialihkan ke pemerintah Indonesia dari Freeport McMoran akan dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, bersama dengan PT Inalu) selaku induk holding BUMN pertambangan. Dan dalam mewujudkan perjanjian tersebut pemerintah pusat telah menandatangani perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika pada Jumat (12/1/2018), di mana 10 % saham Freeport nantinya untuk Papua.
Yakin.. Bisa.. Indonesia maju!!!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H