Langkah-langkah yang Perlu Diambil
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi krisis kepercayaan publik dan meningkatkan etika administrasi publik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:
1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan: Kejaksaan Agung perlu menindaklanjuti temuan laporan investigasi dengan melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang tegas dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum. Proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada upaya menutupi atau memanipulasi kasus. Pemerintah juga perlu memperkuat KPK dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan sumber daya yang memadai. KPK harus dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi politik.
2. Reformasi Tata Kelola Sektor Pertambangan: Pemerintah perlu melakukan reformasi tata kelola sektor pertambangan untuk menutup celah dan peluang korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan:
a. Memperketat proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP).
b. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara dari sektor pertambangan.
c. Memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
3. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur Negara: Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur negara. Hal ini dapat dilakukan dengan: membangun budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel dan memberikan penghargaan kepada aparatur negara yang berprestasi dan menindak tegas aparatur negara yang korup.
4. Rehabilitasi Lingkungan: Pemerintah perlu melakukan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan timah. Hal ini untuk memastikan bahwa lingkungan dapat kembali pulih dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dalam kasus dugaan korupsi tambang timah yang merugikan negara senilai 271 T, mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap etika administrasi publik, yang dapat merugikan kepentingan publik dan citra institusi. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku dijalankan secara adil dan transparan, dengan memperhatikan nilai-nilai etika administrasi publik yang harus diterapkan oleh pejabat publik. Dengan memegang teguh etika pejabat publik yang baik dan benar, kasus korupsi seperti yang menjerat sejumlah pejabat PT Timah sebagai BUMN dan pengusaha dapat dihindari dan sekaligus memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas pemerintahan dan transparansi, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan BUMN dapat kembali pulih. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam kasus ini menjadi kunci untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya kembali kasus serupa di masa depan.
Penulis:
1. Mukhlisatun Ifah Afiari, 2216041041, Universitas Lampung
2. Natalia Sutanti, 2216041052, Universitas Lampung
