Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) secara resmi telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU)Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU Pusat, Hasyim Asy'ari Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) serentak ini akan dilaksanakan, Rabu 27 November 2024 mendatang.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tengah menyiapkan beberapa nama untuk masuk ke dalam bursa kandidat calon bupati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sleman 2024 mendatang. Salah satu yang dilirik adalah menantu Presiden Jokowi, istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono. Ketua DPC Gerindra DIY, Danang Wicaksana menyampaikan alasan mengapa Erina masuk dalam bursa pencalonan karena ia pernah berdiskusi saat berkampanye memenangkan pasangan Prabowo Gibran dan menilai bahwa gaya Erina sangat cocok. (Kompas.com 9/3/2024)
Munculnya nama Erina Gudono di bursa Pilkada Sleman ini pun menjadi sorotan publik dan isu ini menuai perdebatan karena Erina dikenal sebagai sosok yang dianggap belum mempunyai bekal politik yang cukup. Terlebih sudah ada tiga orang anggota keluarga Jokowi yang terjun dalam dunia politik. Isu politik dinasti yang menerpa keluarga Jokowi dikhawatirkan akan langgeng.
Secara demokrasi ini merupakan hal yang tidak baik untuk demokrasi jangka panjang, yang dibutuhkan adalah adanya kaderisasi dari partai politik yang harus mengusung kader partai  berkualitas bukan hasil dari calon asal comot yang dipromosikan hanya untuk kepentingan elektoral 5 tahun. Â
Lantas bagaimana tanggapan publik atas masuknya nama Erina Gudono di bursa Pilkada Sleman ?
Politik Dinasti
Kelurga Jokowi tak luput dari sasaran kritik keras. Belum selesai masyarakat mengkritisi putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang dinilai lolos menjadi Calon Wakil Presiden dengan cara memperalat MK untuk kepentingan politik praktis. Publik dikejutkan dengan nama menantu Jokowi, Erina Gudono yang masuk dalam bursa calon Bupati Sleman.
Jokowi sedang membangun politik dinasti. Di tengah perpolitikan Indonesia yang sedang gonjang-ganjing, mengapa masyarakat selalu dipertontonkan dengan hal-hal yang membuat masyarakat muak. Mengapa dengan politik dinasti? Setidaknya ada dua hal, pertama, politik dinasti bertentangan dengan meritokrasi. Kedua, politik dinasti tidak menyediakan ruang kompetisi yang setara dan adil. Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.
Bukan tidak mungkin jika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menurun. Ini tentu akan memengaruhi legacy politik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah terjaga dengan baik sejak periode pertama memimpin negara ini, sejak 2014. Masyarakat kita sebetulnya belajar dari waktu ke waktu, kalau mereka melihat eksperimentasi dari keluarga Jokowi yang merusak demokrasi kita.
