Efektivitas MPA Tingkatkan Angka Graduasi KPM PKH

Method of Participatory Assessment (MPA) adalah salah satu metode penggalian masalah dalam pekerjaan sosial. Metode ini kemudian digunakan dalam Program Keluarga Harapan yang mulai diterapkan dibeberapa wilayah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kategori penerima PKH atau yang sering disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dari golongan tidak mampu. Saya yakin beberapa wilayah telah melaksanakan MPA dengan standar berbeda, maka ijinkan saya untuk berbagi bagaimana pekerja sosial Supervisor di Kabupaten Bandung melaksanakan metode ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Brainstorming lebih dulu apa yang penerima PKH pahami soal siapa yang layak dan tidak layak menerima PKH. Diawali dengan definisi PKH merupakan program bantuan pemerintah bersyarat untuk keluarga kurang mampu. Syaratnya harus memiliki komponen PKH didalam keluarga yakni komponen kesehatan, pendidikan, disabilitas dan lanjut usia.

2. Setelah KPM PKH memahami bahwa yang menerima PKH hanya mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki komponen PKH, maka lanjut pada tahap bagaimana mengukur kelayakan dari 5 kategori. Kategori yang dimaksud adalah kondisi rumah, jumlah tanggungan, penghasilan keluarga, kepemilikan aset dan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penekannya pada tahap ini dimana penjelasan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan disekitar KPM PKH itu berada, maka penjelasan ditiap desa bahkan kelompok PKH pasti ada perbedaan.

3. Dijelaskan pula bahwa sebagai Program Prioritas Nasional PKH akan diawasi oleh banyak pihak termasuk tetangga KPM tersebut. Maka peranan pemerintah setempat menjadi cukup penting untuk mengawasi ketepatan penerima PKH.

4. Kesadaran untuk melapor dan dilaporkan, karena PKH diawasi banyak pihak maka KPM PKH harus menyadari bahwa mereka sangat mungkin dilaporkan dan melaporkan. KPM PKH bisa dilaporkan oleh pihak mana pun bila diketahui sudah tidak lagi layak menerima bantuan. Karena menilai layak dan tidak layaknya seseorang paling mudah dilihat dari sekelilingnya, ada perubahan kehidupan perekonomiannya saja sudah merupakan indikasi untuk dilaporkan pada Pendamping PKH, Pemerintahan setempat dan Dinas Sosial.  

Keadaan melaporkan bisa mengenai 2 hal yakni melaporkan dirinya sendiri sudah tidak layak dan ingin keluar dari PKH yang kemudian disebut graduasi mandiri atau graduasi berdikari dan bisa juga melaporkan orang lain yang ia ketahui sudah tidak layak menerima PKH.

5. Proses MPA dalam pekerjaan sosial dilaksanakan. Dengan memberikan masing-masing KPM PKH 2 kertas dan pulpen, kemudian meminta mereka menuliskan dimasing-masing kertas kategori Layak Menerima PKH dan Tidak Layak Menerima PKH. Kemudian pandulah kelompok KPM tersebut menjadi 5 kelompok. 

Kelompok pertama menulis tentang kategori layak dan tidak layak menerima PKH dilihat dari kondisi rumah, perlu menjadi catatan pendamping bahwa kondisi rumah yang dituliskan KPM PKH adalah kondisi yang paling mungkin terjadi diantara mereka contohnya tuliskan atap berlubang atau genteng kualitas rendah untuk kategori layak menerima PKH bukan dituliskan beratap rumbia karena diwilayah Kabupaten Bandung tidak ada yang beratap seperti itu. Kemudian pada kategori tidak layak kondisi rumah berlantai keramik karena kebanyakan KPM masih hanya di pelur (dibaca disemen saja) bukan ditulis punya rumah mewah dan luas karena pada dasarnya diantara mereka tidak memiliki rumah mewah dan luas. 

Kelompok kedua menulis tentang kategori layak dan tidak layak menerima PKH dilihat dari jumlah tanggungan. Pada kelompok kedua yang menjadi perlu perhatian adalah pemahaman KPM PKH mengenai apa itu tanggungan. Tanggungan dihitung dari mereka yang masih dibiayai kebutuhannya dari penghasilan kepala keluarga. Jadi bila ada didalam satu rumah tapi ada anggota keluarga yang sudah bekerja maka sudah tidak dihitung. 

Kemudian perhatian juga difokuskan pada pemahaman bahwa sejumlah uang akan berbeda penggunaannya untuk tiap keluarga. Misalkan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan 1 anak balita memiliki penghasilan 1 juta dibandingkan dengan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak dewasa SMA kelas 3 dan 2. Penghasilan 1 juta mungkin akan cukup menghidupi anak balita tapi belum tentu mencukupi anak SMA. Namun, keberlangsungan hidupnya lebih panjang untuk anak balita karena anak SMA ada yang akan lulus. Pemahaman ini harus dibangun pendamping pada KPM dampingannya.  

Kelompok ketiga menulis tentang kategori layak dan tidak layak menerima PKH dilihat dari penghasilan keluarga, banyak KPM yang berpikir penghasilan yang dihitung hanya penghasilan suami padahal penghasilan keluarga termasuk diantaranya penghasilan istri. Maka yang harus diperhatikan jumlah penghasilan masing-masing keluarga dan tentukanlah menurut KPM batasan minimal penghasilan keluarga yang layak menerima PKH mulai dari penghasilan per hari, per minggu dan per bulan. Biarkan KPM yang mengukur diri mereka sendiri dan orang-orang disekitarnya. 

Kelompok keempat menulis tentang kategori layak dan tidak layak menerima PKH dilihat dari kepemilikan aset. Kategori keempat ini adalah mengelompokkan aset termasuk diantaranya kepemilikan hewan ternak, kendaraan bermotor, usaha berjalan, tanah, rumah dan perhiasan. Perlu diperhatikan lagi status tanah dan rrumah warisan sudah termasuk aset KPM, beberapa KPM diwilayah kadang tidak ingin mencampuradukkan itu padahal meski itu diperoleh dari warisan maka secara hukum sudah termasuk kepemilikan pribadinya. Pahami juga bahwa tidak semua KPM PKH bisa mendapatkan warisan dari keluarganya. 

Kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah kepemilikan kendaraan bermotor, ada beberapa jenis kendaraan motor yang dimiliki KPM dengan standar berbeda meski dibeli dengan mencicil. Logikanya KPM yang mencicil kendaraan hingga 800 ribu per bulan berarti telah memiliki penghasilan melebihi jumlah cicilannya karena mereka juga pasti memiliki pengeluaran untuk makan, bensin dan keperluan dasar lain. Maka hal ini harus dipahami KPM PKH. Kemudian hal lain yang diperhatikan jumlah minimum kepemilikan aset itu yang bisa ditoleri sesama KPM, seperti jumlah perhiasan minimal berapa gram, berapa jumlah motor yang bisa dimiliki KPM dan yang seperti apa kendaraan motor yang bisa dimiliki.

Kelompok kelima menulis tentang kategori layak dan tidak layak menerima PKH dilihat dari aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kategori terkakhir mengenai fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan ini untuk membandingkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang biasa diakses KPM PKH dan tidak bisa diakses KPM PKH karena biaya yang mahal, terlalu jauh atau alasan lainnya. Ini juga untuk membantu KPM berpikir standar yang KPM gunakan dalam menilai KPM lainnya.

6. Langkah selanjutnya membahas dan menyepakati hasil dimasing-masing kategori. Tuangkan dalam berita acara yang diketahui KPM dan pendamping.

7. Selanjutnya langkah lain yang bisa ditempuh dengan home visit dan bertanya terkait layak dan tidak menerima PKH sebelum memulai P2K2.  

Bantuan PKH bukan bantuan yang bisa diwariskan dan dianggap penghasilan yang diberikan pemerintah karena masih banyak warga kurang mampu yang layak menerima bantuan PKH karena terkendala kuota. Maka peran aktif setiap pihak menjadi kunci peningkatan angka graduasi. Sekian sharing saya kali ini, semoga bisa membantu dan menjadi bahan pembelajaran untuk yang lain juga.