Haruskah Kami Menjadi Penonton?

Mungkin benar  apa yang dikatakan teman saya itu. Saya dapat menyimpulkan, bahwa hidup kita ini sudah diatur oleh sang Maha Pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Ibarat sebuah alat elektronik oleh perancang dan pembuatnya sudah diatur massanya, berapa kapasitasnya, berapa lama tahannya, dan apa yang dibutuhkannya. Itulah kita manusia, kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah ta'ala. Dan semuanya, kita serahkan kepada Allah. Namun, harapan dan doa kami sebagai pengabdi pemerintah agar lebih diperhatikan, ketimbang mereka anak-anak didik kami yang dulu kami didik dan kami ajarkan. Coba bayangkan, untuk membaca atau menghitung saja mereka saat itu terbata-bata. 

Ya, Allah jika ilmu kami yang kami tebarkan kepada siapapun yang belajar kepada kami adalah karena mengharap Ridho-Mu, maka berilah kami keberkahan dan rahmat dari-Mu"itulah doa lafaz doa yang saya ucapkan dikala termenung membayangkan harapan dan cita-cita. 

Beberapa waktu yang lalu, sebelum pergantian kabinet pemerintahan, bapak menteri Muhajir yang saat itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014 - 2019, sangat antusias dan serius menanggapi permasalahan guru-guru honorer ini. Beliau meminta waktu kepada para-guru honorer untuk menuntaskan persoalan pengangkatan menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun sampai saat ini guru-guru yang lulus P3K belum ada kabar kejelasannya. Mereka selalu menunggu, kapan mereka disumpah dan dilantik sebagai pegawai pemerintah yang disebut P3K. Bapak Muhajir juga berharap guru-guru honorer mendapat gaji setara UMR, namun sepertinya hal itu belum terlaksana. Seperti yang penulis lansir dari situs Kompas.com, bahwa bapak Muhadjir mengusulkan agar  Guru Honorer  mendapat tunjangan yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Beliau, mengatakan hal ini ditujukan bagi mereka yang tidak bisa ikut tes atau diangkat CPNS dan tidak lulus P3K.  Seperti kabar yang beredar banyak kepala daerah yang belum siap jika anggaran untuk gaji P3K dilimpahkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Senada dengan berita di Kompas.com, berita yang penulis baca di situs Tempo.co.id disebutkan bahwa Bagi mereka yang gagal tes CPNS 2018 dan Formasi P3K akan digaji setara UMR. Sungguh kabar ini, sebuah angin yang sangat segar bagi kami guru honorer. Walaupun, tak menjadi PNS tapi kami akan dihargai. Mudah-mudahan solusi terbaik untuk kami pegawai Honorer segara dituntaskan. Dan, masih besar juga harapan kami honorer yang sudah lebih dari puluhan tahun bisa seperti mereka yang dulu diangkat menjadi PNS dizaman pemerintah sebelum bapak presiden saat ini. Namun, jika harus melewati test-test yang berliku, mungkin kami yang lama akan kalah bersaing dengan mereka yang masih muda dan bersemangat. Rupanya dibanyak sisi kebijakan apapun yang dibuat masih membuat hati para pengabdi yang puluhan tahun mengajar dengan digaji honor tidak merasa puas, seperti yang saya baca pada komentar di situs-situs berita. Ada yang menanggapi bahwa kalau bukan karena bantuan guru honor apa mungkin pendidikan yang dijalan guru-guru PNS berjalan sepenuhnya.

Apakah kami harus selalu menjadi penonton untuk mereka yang dibawah umur kami, mereka yang masih saja baru mencari pengalaman?

sedangkan kami, belasan tahun bahkan puluhan tahun mengabdi dan bertahan menjadi honorer tak layak menjadoi PNS-kah!

Apakah salah kami!

Salahkah kami bila ingin seperti mereka?

Apa salah kami menjadi honorer sehingga sulit bagi kami untuk diangkat?

Semoga bapak menteri pendidikan yang baru lebih memperhatikan lagi kami yang guru honorer ini. Dan kami mendoakan bapak Nadiem Makarim selalu sehat dan diberikan Allah ta'ala kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk masalah honorer yang selalu dipandang sebelah mata.  Bayangkan, seperti yang disampaikan ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli, bahwa ada guru honorer yang digaji seratus ribu rupiah. Cukup apa uang sebanyak itu, beli minyak motor saja tidak mungkin sampai seharian untuk bahan bakar.