Hal yang menarik dalam Kongres Perempuan I adalah pidato-pidato dalam kongres tersebut bukan hanya bahwa isinya yang berbeda-beda, namun juga karena adanya aneka ragam gaya. Hasil dari Kongres Perempuan I yang pertama adalah Mendirikan badan pemufakatan dengan nama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang kedua adalah Mendirikan studiefonds untuk anak-anak perempuan yang tidak mampu membayar biaya sekolah dan berusaha memajukan kepanduan putri, dan yang terakhir adalah Mencegah pernikahan di bawah umur (Anshory, 2010, h. 120).
Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Permufakatan Perikatan Perempuan Indonesia (PPPI), 28-31 Desember 1929 di Jakarta, yang membahas tentang kewajiban perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pernikahan, dan keluarga, poligami, nikah paksa, dan pernikahan di bawah umur. Didalam kongres tersebut terjadinya penggabungan beberapa organisasi perempuan dan akhirnya disepakati nama PPPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Dalam kongres ini telah disepakati untuk menerbitkan surat kabar Isteri yang terbit di Jakarta. Selain itu juga didirikan stadiefonds PPII dengan nama Seri Derma.
Dilain hal itu juga berlangsung Kongres Perempuan II yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Hasil dalam kongres ini adalah mendirikan badan penyelidikan perburuhan perempuan yang harus mengamati pekerjaan perempuan Indonesia dan menggalang tiap-tiap perkumpulan untuk bergabung dalam memberantas buta aksara, selain itu didalam Kongres ini juga memutuskan bahwa Kongres Perempuan Indonesia akan dijadikan satu badan tetap dan berkumpul secara berkala.
Selanjutnya dalam Kongres Perempuan Indonesia ketiga yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1938 yang bertempat di Bandung. Yang membahas permasalahan hak-hak politik kaum perempuan, tetapi melalui peraturan ini kaum wanita masih belum diberi kesempatan untuk turut memilih dan akhirnya dalam kesempatan pada kongres ini memutuskan untuk meminta agar perempuan diberi kesempatan memilih dan dipilih secara luas. Keputusan dalam kongres ketiga ini adalah ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai hari ibu yang diperinganti setiap tahunnya di Indonesia, yang mana hal ini diharapkan adanya kesadaran kaum perempuan akan kewajibannya sebagai "ibu bangsa".Â
Dalam kongres ini juga Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI) yang kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) yang tugasnya adalah meneruskan biro konsultasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun suatu rancangan undang-undang pernikahan bagi umat Islam (Lapian, 2011, h. 372).
Kemudian dilanjut dengan Kongres Perempuan Indonesia yang keempat, yang berlangsung pada bulan Juli tahun 1941 di Kota Semarang. Dalam kongres ini membahas tentang menyetujui diadakannya pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah menengah dan Perguruan Tinggi dan juga dibuat empat badan kerja yaitu untuk memberantas buta huruf, menyelidiki soal kerja perempuan Indonesia, mengurus soal pernikahan menurut hukum Islam, serta menangani perbaikan ekonomi kaum perempuan (Lapian, 2011, h. 373).
Setelah menjelaskan tentang organisasi maupun perkumpulan yang ada di Jawa pada masa pergerakan Nasional, berikut dampak positif dan negatif dari adanya organisasi atau perkumpulan perempuan di Jawa pada masa pergerakan nasional. Dimulai dari dampak postitif terlebih dahulu yakni peningkatan jenjang pendidikan perempuan yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup perempuan, perempuan dapat turut andil dalam mengambil peran dengan mengisi posisi-posisi penting dalam sebuah organisasi, badan, lembaga, ataupun instansi terkait, dan adanya persamaan hak dan kewajiban di dalam kegiatan rumah tangga.
Kemudian dampak negatifnya adalah penurunan kesadaran akan fitrahnya sebagai perempuan dan kurang menganggap fitrahnya itu sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Jadi itulah dampak positif serta negatif dari adanya organisasi perempuan di Jawa pada masa pergerakan nasional.
Oleh karena itu, Pergerakan perempuan di Jawa pada awalnya lebih mengarah kepada usaha-usaha untuk memajukan perempuan di bidang pendidikan, sosial, dan politik sebagai bentuk untuk melawan penjajahan bangsa Belanda dengan kesadaran nasional serta meraih kemerdekaan yang hakiki, selain itu juga  pergerakan perempuan tidak terlepas dari adanya kongres-kongres nasional yang dilakukan, dan juga tentunya melalui sarana Pendidikan akan menghasilkan perempuan yang terdidik serta dapat memperjuangkan hak-hak dengan menuangkan gagasan dan pikiran yang ada, baik secara lisan maupun dari tulisan.
