Peran APBN dan Pemulihan Perekonomian di Tahun 2022

            Di tahun 2022 ini harga-harga pada tingkat produsen maupun konsumen sedang berada pada situasi yang sama seperti saat menghadapi ancaman keras di tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19. Oleh karena itu APBN bekerja dengan keras menangani hal-hal tersebut dengan melakukan berbagai langkah yang ternyata sudah cukup berhasil untuk memulihkan perekonomian Indonesia beberapa bulan ini.

             Keberhasilan APBN dalam memulihkan perekonomian antara lain dengan sudah terciptanya lapangan kerja baru, seperti yag dikatakan oleh menteri keuangan Sri Mulyani pada Bulan Maret dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2022 “Selama pemulihan ini juga sudah tercipta lapangan kerja baru dan penurunan angka kemiskinan. 2,6 juta lapangan kerja baru telah tercapai” bersamaan dengan terciptanya lapangan kerja baru, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan sebanyak 0,58% atau mencapai 0,67 juta orang. Angka ini merupakan pencapaian yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang tingkat pengangguran terbukanya hanya di 5,23% sekarang sudah bisa diturunkan menjadi 6,49%.

            Program APBN yang berupa perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan berhasil membuat penurunan tingkat kemiskinan pada level single digit menjadi 9,71% per September 2021,penurunan ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Hal ini menjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat  setelah masa pandemi sekaligus menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi kita dapat mengurangi masalah kemiskinan lebih baik dari tahun sebelumnya.

            “Presiden Jokowi ingin pengurangan kemiskinan difokuskan pada 212 kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrem paling besar di Indonesia. Sekarang kita gunakan dalam 2 tahun kedepan semua program pemerintah dari segi ekonomi bantuan desa sampai kepada daerah yang ditujukan untuk bisa membantu mereka mengurangi kemiskinan” ujar Sri Mulyani.

            Pada Februari 2022, keseimbangan primer APBN telah mencapai surplus sebesar Rp 61,7 triliun. Keadaan ini merupakan bukti bahwa pemasukan yang di dapat negara dapat sebanding dengan pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, sampai dengan 28 Februari realisasi belanja barang mencapai Rp 14 triliun yang merupakan jumlah lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai Rp 18 triliun akibat dari adanya pandemi.

Sumber 1 : berkas.dpr.go.id

Sumber 2 : kemenkeu. go. id