Kerangka peraturan: Kerangka peraturan yang kuat harus ada untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap standar sanitasi dan kualitas air. Hal ini dapat mencakup peraturan dan pedoman untuk pembangunan dan pengoperasian sistem air dan sanitasi.
Kampanye kesadaran publik: Pemerintah harus meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk mendidik warga tentang pentingnya sanitasi dan air bersih, dan risiko yang terkait dengan sanitasi dan kualitas air yang buruk.
Keterlibatan sektor swasta: Keterlibatan sektor swasta dapat membantu menghadirkan keahlian dan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur air dan sanitasi. Contoh keterlibatan sektor swasta dalam mengatasi krisis air dan sanitasi adalah melalui Kemitraan Publik-Swasta (KPS). Dalam KPS, perusahaan swasta bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur air dan sanitasi, seperti instalasi pengolahan air, sistem pembuangan limbah, dan toilet umum. Keterlibatan sektor swasta juga dapat melibatkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di mana perusahaan mendanai atau melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses air dan sanitasi di komunitas tempat mereka beroperasi.
Subsidi yang ditargetkan: Pemerintah dapat memberikan subsidi yang ditargetkan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah untuk membantu mereka mengakses fasilitas air bersih dan sanitasi.
Kerja sama internasional: Negara-negara dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta memobilisasi pendanaan untuk proyek air dan sanitasi.
Kebijakan ini, jika diterapkan secara efektif, dapat membantu mengatasi masalah sanitasi yang buruk dan krisis air bersih di suatu negara maupun daerah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
