Sudah menjadi budaya masyarakat awam  bahwa yang lemah tidak bisa apa apa, hal ini sudah  terjadi  sekarang, banyak penjabat kerabatnya pejabat dan anaknya pejabat tidak bisa di sentuh oleh hokum karena mereka mempunyai kekuasaan semua.
Alasan pemerintah menegakkan hukum kepada  HRS dan cenderung tidak peduli dengan kelakuan calon pemimpin yang akan mengikuti pilkada serentak terkhusus mas Gibran, maka akan membuat masyarakat semakin muak dengan aturan dan himbauan presiden. Karena jika sedang menghadapi virus corona seharusnya semua kegiatan yang membuat kerumunan massa harus dihentikan.
Oleh karena itu, jika pemerintah bersikap lebih keras ke satu masyarakat contohnya HRS dan melunak kepada mas Gibran maka langkah pemerintah ke depan dalam menghadapi virus corona akan terhenti alias semua akan sia -- sia, sebab permerintah terkesan pilih kasih.
Mas Gibran mencalonkkan diri sebagai calon walikota solo saja sudah membuat seluruh Indonesia gaduh, hal ini bukan tanpa sebab karena beliau adalah anak presiden, tentu masyarakat yang sudah dengan masa lalu, menganggap pecalonan mas Gibran sebagai langkah dinasti poltik.
Padahal, sebenarnya dalam demokrasi tidak dikenal dengan istilah politik dinasti, karena setiap pemimpin yang terpilih akan dipilih langsung oleh masyarakat. Namun, kesan masyarakat yang sudah menganggap bahwa sebab pengaruh bapaknya bisa saja  mas Gibran naik menjadi walikota Solo.
Kembali lagi siapa yang bisa menegur mas Gibran?
Mungkin istrinya yang bisa menegur beliau tidak pergi ke kerumunan massa, supaya beliau tidak terpapar virus corona, mengingat mas Gibran, seorang ayah yang mempunyai dua anak yang masih kecil kecil. karena juga bentuk perhatian seorang istri kepada suaminya.
Teguran dari istrinya mungkin saja bisa, tapi tidak berefek terhadap khalayak ramai yang masih berharap bahwa mas Gibran harus segera ditegur dan di periksa demi keadilan seluruh rakyat Indonesia yang sesuai pancasila sila ke -5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kepolisian seharusnya  jeli melihat kasus pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat tidak mau mengikuti semua instruksi presiden tapi kemampuan dan kelakuan aparat pemerintah yang tidak bisa meyakinkan masyarakat.
Bagaimana bisa yakin bahwa virus corona ada?
Sedangkan pemerintah sendiri membolehkan pilkada serentak yang mana sudah pasti terjadi kerumunan massa yang tidak terkontrol, dan semakin banyak menciptakan kluster baru di daerah daerah yang belum parah, sungguh tragis,  mungkin  sekarang ibu pertiwi sedang menangis.
