Nasrudin Joha - Hihihi, Hendro eks BIN mengigau. Menyebut Pilpres pertarungan ideologi khilafah vs ideologi Pancasila. Hendro mau bersilat lidah, mengajak narasi publik untuk melawan khilafah sebagai ancaman negara. Faktanya itu hoax, ancaman nyata bangsa ini adalah komunisme PKI.
Para Jendral militer yang lurus, telah melihat gerakan ini. Gerakan KGB, komunisme gaya baru. Komunisme yang berubah baju, komunisme yang mendompleng partai politik, komunisme yang melakukan infiltrasi dikalangan birokrat, politisi dan pejabat.
Indikasinya kuat, sulit diingkari. Negara, bahkan sampai menjadi sponsor simposium nasional hanya untuk meraih target 'amnesti umum' bagi sejarah pemberontakan PKI. KGB bergerak, merengsek ke pusat kekuasaan, untuk meminjam tinta penguasa menulis ulang sejarah kebengisan PKI, menjadi korban kudeta militer yang gagal.
TNI (ABRI ketika itu) akan dijadikan sasaran tudingan sejarah, kudeta bukanlah dilakukan oleh PKI tetapi dilakukan oleh TNI (AD).
Mengenai narasi ini, memindahkan fakta predikat pemberontak dari PKI ke tubuh militer (AD) telah dipersiapkan dengan berbagai pengkondisian opini dan teori-teori sejarah. Bahkan, orang-orang yang diduga kuat eks PKI, eks keluarga PKI, telah mampu mengakses anggaran negara dari lembaga LPSK dalam bentuk layanan medis dan psikososial menggunakan media SKKPH yang diterbitkan Komnas HAM. Mereka menyebut dirinya dengan sebutan "korban HAM peristiwa 65/66".
Di internal partai politik, ada kader partai nasionalis yang tegas menyebut bangga menjadi anak PKI. Bahkan, dia mengungkap jutaan anak cucu PKI siap terjun kembali didunia politik.
Karena itu, diskursus debat Pilpres malam ini harus memuat materi PKI sebagai ancaman nyata ideologi bangsa dan negara. Capres, harus menunjukan komitmen tegas untuk memberantas komunisme PKI sampai ke akar-akarnya.
Jika ada capres diam, tidak memberikan kritikan tajam pada komunisme PKI, tidak mengunggah bahaya PKI sebagai ancaman negara, maka patut diduga capres dimaksud berafiliasi atau setidaknya berpaham sama seperti paham yang diemban komunisme PKI.
Komunisme PKI jelas terbukti memberontak. Partai PKI dibubarkan, ajaran komunisme, sosialisme, marxisme dan leninisme, dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS No. XXV/1966.
Bangsa ini tidak boleh kendor memerangi komunisme PKI. Bangsa ini yang mayoritas umat Islam, jelas menentang keras paham atau ajaran atheisme dan komunisme PKI.
Karena itu, jangan membelokan isu dengan membenturkan umat Islam dengan ajaran Islam khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam, jadi lucu sekali jika mengajak umat Islam memusuhi ajaran agamanya.
Sementara komunisme PKI, jelas musuh Islam dan musuh negara. Karena itu, umat Islam jangan sampai memilih calon Presiden yang tidak berkomitmen memerangi dan memberantas komunisme PKI. [].
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H