Refleksi CPNS 2018 di Maluku

Yah, minimal sudah ada blueprint tentang hal ini. Bayangkan, untuk mendeteksi kejadian alam saja, BMKG sudah bisa mengetahui tanda-tandanya lewat alat. Masak untuk seleksi CPNS, yang berdaya untuk kelangsungan sumber daya manusia, dikonfirmasi setelah ada korban berjatuhan seperti hujan. Apakah ada keseriusan dari pemerintah daerah?

Kedua, bargaining position Maluku masih kurang kuat dibandingkan Papua. Hal ini dipertanyakan? Pada tes ini, jalur CPNS ada dikhusukan pada putra-putri Papua. Saya fokus pada hak keadilan daerah. Sebab, bagi saya, semestinya Maluku punya hak  sama dengan Yogyakarta, DKI Jakarta, bahkan Papua sekalipun.

Mengapa demikian? Maluku punya pela darah dalam sejarah Indonesia. Fakta historis menyatakan Maluku ialah salah satu provinsi pendeklarator NKRI. bersama 7 provinsi lainnya. Fakta sejarah ini seakan diabaikan dengan fakta kepentingan perut.

Bukan hanya passing grade yang jadi masalah, tetapi ijasah/lulusan yang diminta bila dicermati pada instansi tertentu, di Maluku tidak ada fakultas/jurusan itu, sehingga dipastikan pelamar  terimpor lulusan dari luar Maluku dan kemungkinan besar bukan berdomisili di Maluku. Tentu ini, PR pemerintah daerah yang baru dan pemerintah pusat yang baru.  

Ketiga, hal ini untuk menjelaskan pro-kontra tingginya passing grade, sehingga dikatakan orang Maluku tidak berkualitas. Untuk ini, tentu kita tidak sepakat. Maluku boleh kalah dalam infranstruktur, tetapi kita tidak kalah saing sumber daya manusia.

Banyak sekali prestasi orang Maluku diluar bidang ini. Baik dari segi sepakbola, musik, industri kreatif dll. Perlu diketahui pelamar CPNS juga berasal dari peserta non-Maluku, tapi pun ada tidak lolos. Lagian, standar yang dipakai ialah standar nasional. Sehingga, bukan pelamar di Maluku saja yang berguguran di jalan CAT. Melainkan daerah lain juga. Sungguh, ini menandakan kualitas orang Maluku baik.