Akhirnya kita menyaksikan daya tarik sang penguasa dimata mereka menjadi hambar. Suara keadilan dan persamaan hak diagungkan. Sikap egaliter dan merakyat yang dulunya menjadi suara dukungan menjadi berbalik.
Banyak kebijakan sang presiden menyanderanya. Padahal dalam kondisi membangun goodgovernance, perlunya kepercayaan publik dan transparansi kebijakan yang pro rakyat.
Maka, jangan heran setelah masyarakat dikejar dengan fenomena full day school, Perpu Ormas. Terbitlah fenomena genggam aspirasi yakni ancaman pemblokiran terhadap media sosial.
Perlu diingat  pengguna Internet di Indonesia dikonsumsi oleh jumlah mayoritas. Hal ini disampaikan  KOMPAS.com. lewat survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) Terungkap lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang.
Jika dilihat dari data itu, pemerintah jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Apalagi berkaitan dengan hak privasi. Internet dan medsos telah menjadi rahasia umum, masyarakat digital menyimpan data pribadinya. Maka, jika hal ini tidak tepat sasaran dilakukan akan menyebabkan disfungsi negara dalam melindungi hak dasar manusia yakni ingin hidup dan berkarya.
Seharusnya, pemerintah tau bahwa era digital tidaklah dapat dimatikan secara sepihak. Perlu adanya sosialisasi atau peringatan terlebih dahulu. Dan lebih penting adalah pemerintah tidak boleh kalah dalam data dan akuisisi pendapat.
Kalau begitu, respon pemerintah maka tidaklah pas jika ada hastag #BlokirJokowi. Hal ini sangat memalukan.
