Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum memberikan sikap resmi terkait isu polemik nasab yang menghebohkan warga nahdliyyin. Respon tokoh-tokoh utama PBNU seluruhnya baru sebatas respon pribadi dan tidak ada yang dinyatakan sebagai sikap resmi organisasi.
Menjadi tanda tanya besar, mengapa isu yang begitu mengguncang nahdliyyin bahkan sampai melahirkan gerakan perlawanan dengan berdirinya gerakan Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) dan Laskar Sabilillah (LS) tidak direspon signifikan oleh pimpinan NU.
Meski dengan opini liar, kiranya ada baiknya mengulik apa yang kira-kira terjadi sehingga PBNU tidak mampu menyikapi secara bijak hal-hal semacam ini.
Pilihan Aman dan Mengamankan
Tidak adanya respon yang tegas atas polemik nasab memperlihatkan bahwa pada dasarnya PBNU gamang menyikapi masalah ini. PBNU kesulitan mengambil sikap, sebab meski tidak semua Habaib merupakan warga NU, bahkan sebagian besar memposisikan diri sebagai lawan NU, tetapi bagaimanapun polemik yang terjadi akan melibatkan sesama warga NU sendiri, karena tidak ada yang respek terhadap Habaib kecuali di lingkungan NU.
Sangat boleh jadi polemik ini sebenarnya juga mewarnai internal pimpinan PBNU, hingga tidak mampu mengambil sikap dan keputusan secara bulat. Berpihak pada salah satu pihak dapat memantik kegaduhan baru karena sudah pasti mendapatkan perlawanan dari pihak lain, yang pada akhirnya hanya akan memperburuk citra NU.
Pilihan paling aman tentu saja berpegang pada status quo. PBNU tidak mengubah pandangan, posisi dan kedudukan Habaib Ba’alawi di tengah komunitas NU meski diskursus di luar sudah sampai pada pengkajian yang begitu komprehensif dan mendapat dukungan luas, bahkan mulai mengkristal menjadi keyakinan yang harus diperjuangkan hidup-mati.
PBNU bahkan tidak terlihat berinisiatif memfasilitas kedua belah pihak untuk bertemu di forum diskusi ataupun bahtsul masail. Selain tidak semua pihak siap untuk diskusi secara netral dan terbuka, tidak semua Habaib Ba’alawi merupakan warga NU, sehingga polemik nasab pada dasarnya bukan masalah internal NU.
Habaib memiliki ormas tersendiri yang menaungi mereka, Rabithah Alawiyah (RA), yang bukan berada di bawah naungan NU. Secara organisatoris, NU hampir tidak mungkin menyelesaikan polemik ini dengan mempertemukan warganya vis a vis RA, ormas di luar NU. Dengan kata lain, NU memang tidak berkepentingan dengan isu nasab sebab polemik ini terjadi antara warga NU vs RA.
Polemik terkesan rumit karena adanya sebagian Habaib yang menjadi tokoh, pimpinan, bahkan beberapa tahun terakhir sempat menjadi bagian dari icon kegiatan keagamaan baru kaum nahdliyyin. Meski mayoritas pengikut Habaib berasal dari kalangan nahdliyyin tetapi jarang disadari bahwa tidak semua Habaib, bahkan mayoritas lebih sering memposisikan diri berseberangan dengan NU, terutama berkenaan dengan berbagai sikap politik dan keagamaan.
Selain menjadi pilihan aman, posisi status quo dan himbauan berhenti membahas nasab Habaib Ba'alawi menjadi upaya untuk mengamankan eksistensi maupun klaim Habaib sebagai keturunan nabi dan segala ajaran anehnya. Dukungan NU merupakan salah satu pilar bagi tegaknya klaim keabsahan nasab kaum Habaib Baalwi, sebab klaim serupa tidak laku di tempat lain.
Setelah gagal mempertahankan klaim sebagai keturunan nabi berdasarkan data-data ilmiah, serta terbongkarnya berbagai berbagai penyimpangan, seperti pemalsuan makam, pemalsuan sejarah hingga ajaran sarat tahayul dan khurofat, dukungan elit sosial dan politik menjadi satu-satunya benteng pertahananan kultural kaum Habaib Baalwi, mengingat satu-satunya validasi terbaik yang membuat klaim Habaib masih bertahan adalah dukungan elit NU dan para pemegang kuasa.
Secara organisatoris pilihan ini juga benar-benar aman mengingat kelompok nahdliyyin yang menolak keshahihan nasab Habaib Ba’alawi dan segala penyimpangannya hanya aktivis di level bawah, pengurus cabang ke bawah. Bila dikehendaki, PBNU dengan berbagai alasan dengan mudah menegur atau memberhentikan pengurus level bawah.
Alasan menghindari perpecahan tidak lebih dari alasan klise bagi yang tidak punya nyali untuk bersikap. Apalagi perpecahan yang dikhawatirkan sudah terjadi dan hampir mustahil dipersatukan.
Di Bawah Kendali Habaib
Berbeda dari nahdliyyin di level bawah yang ramai-ramai berjuang keras membebaskan diri dari belenggu penjajahan spiritual oleh kaum Habaib, para pengurus PBNU justeru tengah menikmati bulan madu, buah perjuangan bersama Habaib beberapa tahun sebelumnya. Kolaborasi elit-elit NU dengan Habaib telah membuat tokoh-tokoh dan publik figur NU menikmati panen raya dari arena politik dan pemerintahan maupun melimpahnya saweran dari panggung ke panggung pengajian.
Apalagi beberapa dasa warsa terakhir kaum Habaib sukses membangun bergaining kuat dengan kekuasaan, elit-elit struktural NU, publik figur serta basis-basis tradisional NU di pesantren-pesantren besar. Beberapa Habaib yang menggarap NU sukses menjadi tokoh paling moncer atau populer di kalangan nahdliyyin, bahkan menggeser kedudukan para kyai NU yang harus terima menjadi tokoh dan ulama kelas dua, jauh di belakang para Habaib.
Ketua Umum PBNU sendiri tidak tampak mampu berbuat banyak karena kendali Habaib dan orang-orangnya. Disadari atau tidak oleh mayoritas nahdliyyin, kepemimpinan NU saat ini didominasi orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Habaib, baik secara kekerabatan ataupun lingkaran (cyrcle) relasional lainnya. Bahkan pimpinan utama NU juga dipegang pendukung Riziq Shihab, yang sebelumnya biasa menyerang NU.
Menonjolnya ketokohan Habaib dan koleganya di tubuh NU membuat PBNU terlihat inferior dan tidak punya nyali untuk merespon signifikan sikap dan tindakan kalangan Habaib yang melukai NU dan jamaahnya. Kasus-kasus penghinaan bahkan persekusi terhadap tokoh dan kyai NU dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa respon berarti. Jangankan mengkoreksi kebenaran klaim Habaib sebagai keturunan nabi, PBNU bahkan terkesan maju-mundur berhadapan dengan Habib Lutfi bin Yahya yang terang-terangan berseberangan dalam pengelolaan salah satu Badan Otonom (Banom) NU, JATMAN.
Tidak mengherankan, meski dengan argumen dan tanpa dukungan data yang memadai mereka dengan suka rela berupaya menjadi juru bicara kaum Habaib. Serupa dengan narasi dan pola komunikasi para Habaib, dalam banyak kesempatan pimpinan PBNU secara sarkastik tidak segan membodoh-bodohkan, menuduh sesat, wahabi, khawarij dan sejenisnya terhadap kaumnya sendiri, dan lagi-lagi menekankan sikap mengedepankan prasangka baik (husnudzon).
Hanya Isu Akar Rumput, Bukan Elit
Polemik nasab hanya ramai diperbincangkan warga nahdliyyin di akar rumput (grassroot) dan tokoh-tokoh yang berada di luar struktur PBNU. Para aktivis yang membatalkan keshahihan nasab serta berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh para Habaib Ba’alawi hanyalah aktivis di tingkat pengurus cabang ke bawah hingga pengurus ranting, ditambah aktivis NU non-struktural. Ketokohan mereka muncul karena polemik nasab, bukan karena menjadi pengurus NU.
Ini dapat dicermati dari tokoh-tokoh gerakan PWI-LS yang nyaris tidak ada yang berasal dari unsur PBNU, bahkan pengurus wilayah pun jarang dijumpai. Jajaran pengurus pusat dan wilayah tampaknya memang dikondisikan untuk tidak memberikan respon terkait isu polemik nasab. Kecuali mengatasnamakan pribadi, nyaris tidak terdengar respon mereka atas isu polemik nasab serta berbagai polemik yang menyertainya, seperti isu pemalsuan makam dan sejarah.
Disadari atau tidak, NU telah tumbuh menjadi ormas elitis yang tidak begitu berkepentingan dengan urusan nahdliyyin di tingkat bawah. Tidak ada gerakan signifikan menyangkut pemberdayaan kaum nahdliyyin. Apalagi NU pada dasarnya tidak memiliki apa-apa, karena berbagai lembaga sosial dan pendidikan serta banom-banom NU dapat berjalan sendiri tanpa perlu sentuhan apapun bahkan sekedar dukungan dari organisasi.
Pekerjaan NU yang paling menonjol lebih banyak mengurusi kepentingan elit-elitnya dalam meraih berbagai jabatan politik dan meraup berbagai privillage dari penguasa. Indikator kesuksesan kepemimpinan NU sudah berubah. Kesuksesan kepemimpinan NU didasarkan atas berapa banyak kader yang sukses diantatkan menduduki berbagai jabatan politik dibanding memberdayakan dan menyelesaikan problem umatnya sendiri.
Krisis Kepemimpinan
Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini NU mengalami krisis kepemimpinan yang akut. NU benar-benar memasuki fase tanpa figur panutan. Tidak ada tokoh yang cukup kharismatik seperti era-era sebelumnya yang integritas dan suaranya pantas didengar oleh mayoritas nahdliyyin. Tidak jelas pula platform perjuangan yang memperlihatkan keberpihakan pada pembelaaan terhadap manhaj berfikir tertentu, semisal anti-radikalisme dan ekstrimisme atau sejenisnya.
NU jatuh di tangan para aktivis “politik” yang satu kakinya di NU sementara kaki yang lain berada di arena politik. NU tidak lebih dari kendaraan politik para elit dalam meraup tujuan politiknya sendiri, yang membuat wajah NU lebih terlihat sebagai ormas politik non-partai dibanding gerakan sosial keagamaan. Tidak mengherankan bila tokoh-tokohnya lebih concern mengambilalih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibanding mengurusi problem-problem yang dihadapi jamaahnya.
Bukan rahasia lagi, menjadi pengurus penting NU berarti membuka kans besar membangun bergaining kekuasaan. Menjadi pengurus NU berarti berkesempatan maju menjadi calon bupati, gubernur bahkan presiden atau minimal wakilnya. Bahkan hanya bermodal mendukung pasangan calon tertentu, elit-elit NU berpeluang menduduki jabatan menteri atau jabatan lain sebagai pembantu presiden. Kalaupun tidak menjadi pejabat, minimal menjadi elit organisasi NU sama halnya membuka akses terhadap berbagai privilage dan kemudahan dari para pemegang kuasa.
Syahwat politik yang begitu besar membuat NU pada dasarnya bukan lagi gerakan sosial keagamaan yang memperjuangkan idealisme ataupun manhaj-nya sendiri. Kasus-kasus pemalsuan makam, pembelokan sejarah Indonesia bahkan sejarah NU sendiri disikapi dingin oleh elit-elit NU, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Terkuaknya berbagai ajaran (thariqah) asli kaum Habaib yang Tarim sentris serta sarat tahayul dan kurofat yang over dosis direspon sebagai angin lalu tanpa diberikan perhatian apapun.
Penutup
Kuatnya orientasi politik telah membuat NU menjadi begitu apatis terhadap berbagai isu sosial keagamaan yang mengancam manhaj keagamaannya sendiri. Orientasi gerakan NU juga telah berubah menjadi institusi yang tidak terlalu berguna dalam mendorong nahdliyyin menjadi lebih berkembang berdaya dan berdaya saing sehingga lebih siap menyongsong perubahan. NU bahkan telah kehilangan fokus untuk menjaga ajaran Islam ala ahlussunnah wal jamaah yang selama ini menjadi manhaj perjuangannya. NU sepertinya jatuh ke tangan orang-orang yang salah hingga tanpa sadar hampir saja berpindah jalur menuju Tarimisasi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI