Kalau saja tidak ada tekanan publik terutama sejak perbincangan Risma di acara Mata Najwa, bukan mustahil DPP PDIP memilih bungkam dan membiarkan gerakan pelengseran Risma bergulir begitu saja. Kalau saja DPP PDIP tak segera bertindak, bukan mustahil hari ini Risma sudah benar-benar tak tahan lagi menjabat wali kota Surabaya. Ancaman mundur tersebut tampaknya tidak main-main, sebab Risma bahkan sudah berkemas dari rumah dinasnya.
Campur tangan DPP PDIP itupun tampak sekali hanya lips service, demi menjaga kredibilitas partai. Sama sekali tak ada otokritik dari DPP PDIP pada partai dan kader-kadernya yang hanya mampu memperburuk citra partai. Pengurus DPP maupun DPD bahkan lebih suka melempar kesalahan pada pihak lain, seperti gubernur, pejabat nakal - seakan mereka orang baik - dan adu domba pihak luar.
Tekanan pada Risma merupakan fenomena politik yang unik, atau lebih tepatnya Naif. Memiliki wali kota sekaliber Risma seharusnya menjadi kebanggan dan aset penting buat PDIP, tetapi faktanya justeru sebaliknya. Sang wali kota justeru dirongrong oleh orang-orang PDIP sendiri sejak awal. Padahal di tengah situasi menjelang Pemilu seperti ini, sebenarnya bukan Risma yang butuh PDIP tetapi sebaliknya.
Jalan pikiran para fungsionaris PDIP Surabaya perlu dipertanyakan. Dengan kredibilitasnya selama ini, seharusnya Risma menjadi “senjata ampuh” untuk mengangkat citra partai. Apalagi PDIP berambisi kuat memenangkan Pemilu setelah pada Pemilu 2009 lalu dipecundangi partai Demokrat. Popularitas Risma jauh melampaui kader-kader PDIP manapun di Surabaya dan Jawa Timur, dan tidak ada partai di Jawa Timur yang memiliki pemimpin sesukses dan sepopuler Risma. Secara politik, seharusnya PDIP tinggal ndompleng popularitas Risma, meski popularitas wali kota tersebut bahkan bukan karena PDIP, melainkan karena prestasi Risma sendiri sejak sebelum menjabat wali kota.
Ironisnya, internal PDIP justeru menjadi “biang kerok”, betapapun Risma pada awalnya bukan kader PDIP. Risma yang seharusnya menjadi representasi PDIP justeru dibela dan diperjuangkan berbagai lapisan masyarakat di luar partai. Hari-hari ini Risma merupakan pemimpin yang diidolakan masyarakat Surabaya, tetapi tak lebih dari sampah yang harus segera disingkirkan di mata elit PDIP. Kiprah PDIP hanyalah kendaraan politik bagi para politisi yang risih dengan orang bersih dan berintegritas. Kasus PDIP vs Risma, mengingatkan kita pada kisah "Perawan di Sarang Penyamun", nasib orang baik di tengah kumpulan penjahat.
Fenomena kepemimpinan Risma dan rongrongan politisi PDIP memperlihatkan wajah asli para politisi PDIP Surabaya. Bisa jadi hal ini hanya terjadi di Surabaya, tetapi bukan mustahil juga merepresentasikan wajah PDIP secara keseluruhan. Bukan mustahil hal serupa juga terjadi di daerah lain, bahkan partai-partai lain.
Pertarungan politisi PDIP vs Risma sejak awal pencalonannya hingga saat ini memperlihatkan betapa ironis wajah politik partai politik yang seharusnya berhaluan konservatif ini. Sepak terjang para politisi partai mocong putih tersebut memperlihatkan rendahnya integritas sekelompok wakil rakyat. Keberuntungan PDIP memiliki pemimpin daerah terhebat di negeri ini, seperti Jokowi dan Risma. Sayang sekali, prestasi tersebut justeru dinodai oleh kadernya sendiri yang justeru memperlihatkan wajah politik yang berorientasi pada status quo, ambisi kekuasaan yang menghalalkan segala cara, serta kuatnya orientasi proyek dibanding visi kerakyatan yang menjadi ideologi politiknya. Ironis!!!
