Setidaknya ada 52.000 anak-anak Indonesia yang mengikuti orangtua mereka menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah yang dikenal sebagai Negeri Bawah Bayu. Mereka tinggal di perkebunan sawit yang terisolir di wilayah terpencil. Perkebunan tidak menyediakan mereka sarana pendidikan untuk anak-anak TKI. Pemerintah Malaysia pun melarang anak-anak TKI belajar di sekolah milik Negara. Hal itu menhyebabkan mereka berkembang menjadi anak-anak liar yang tumbuh tanpa kawalan pendidikan. Jika dibiarkan, mereka akan menjadi loss generation, karena mereka anak Indonesia yang lahir di luar negeri, tanpa mengenal Indonesia.
Beruntung, pemerintah yang peduli terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri segera melakukan tindakan yang tepat, yakni mengirimkan guru-guru Indonesia yang mengajar di wilayah terpencil, Sabah, Malaysia.
Saat ini, sedikitnya 300 guru telah dikirim ke pedalaman Sabah. Misi mereka ialah menyelamatkan anak-anak TKI agar tidak menjadi generasi yang hilang.
Meski di luar negeri, mereka tetap akan mengakui bahwa mereka warga Indonesia, bukan warga Malaysia, dan mereka tetap mengenal Indonesia, mengenal Bapak Sukarno sebagai proklamator, mengenal lagu-lagu kebangsaan Indonesia melalui mata pelajaran Kajian Tempatan, seperti IPS dan PKn.
Pada awalnya, Pemerintah memang tidak mengetahui kondisi anak-anak TKI di Sabah Malaysia yang jumlahnya sungguh fantastis, lebih dari 52.000 anak usia pendidikan yang tidak mendapatkan haknya belajar.
Anak-anak tersebut tersebar di wilayah perkebunan terpencil yang ada di Tawau. Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan, sampai Kinabalu.
Pendirian yayasan HumanaThe Borneo Child Aid Society oleh Mr. Torbening Venning, hanya mengentaskan masalah baca tulis, tetapi tidak mengenalkan Indonesia. Apalagi kebanyakan guru-guru tempatan berasal dari Philipina, yang sedikit banyak mempunyai latar belakang budaya dan karakter yang berbeda.
Guru-guru yang dikirim ke Malaysia, pada awalnya diambil dari PNS yang bekerja di UPT Kemendikbud, seperti Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK BMTI), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan para tutor dari lembaga Pendidikan Non Formal. Jumlah pengajar yang dikirim mencaai 150 guru.
Diharapkan, selain mengajarkan baca tulis, para guru ini akan mewarnai anak-anak TKI dengan budaya dan karakter Indonesia. Para guru Indonesia ini, ditugaskan di sekolah-sekolah milik Yayasan Humana.
Menurut Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada kegiatan pembukaan bimtek publikasi Kemendikbud di Hotel Lumeri, Senen, Jakarta (30/5/2018), "Khalayak tidak tahu, bahwa Kemendikbud setiap tahunnya mengirimkan 300 guru ke pedalaman Sabah dengan imbalan Rp. 19.000.000,- setiap bulannya. Banyak hal positif yang dilakukan Pemerintah yang tidak terekspos."
Para guru yang dikirim ke Sabah saat ini berasal dari guru non PNS. Mereka adalah para sarjana yang baru lulus dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Mereka harus mengikuti seleksi yang cukup ketat. Peserta yang terpilih kemudian dikirimkan ke Sabah, Malaysia, dengan kontrak kerja selama 2 tahun.
Kemudian akan dipergiliran untuk memberikan kesempatan kepada para guru lainnya, dan untuk menghindari kejenuhan, karena mereka memang ditempatkan di wilayah yang terpencil, bahkan terisolir.
Selain mengirimkan guru-guru untuk mengajar di Pusat Belajar yang didirikan oleh Yayasan Humana yang jumlahnya sudah mencapai 200 PB, Kemdikbud juga merilis Pusat Belajar Mandiri, yang terpisah dari Humana.
Bahkan Kemdikbud sudah berhasil mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang cukup megah. Anak-anak TKI yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu dapat menyekolahkan anak-anaknya di SIKK.
Diharapkan dikirimnya para guru Indonesia akan membekali anak-anak TKI dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan, sehingga meskipun mereka lahir dan dibesarkan di Sabah, Malaysia, mereka tetap merasa sebagai warga Negara Indonesia.
Tak terbayangkan, manakala mereka berada di luar negeri, mereka menganggap diri sebagai warga luar negeri, padahal negeri tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, tidak mengakui dan tidak mendidik mereka. Mereka akan dikejar-kejar jika tidak memiliki paspor.
Jika mereka bersalah, mereka akan disebut sebagai orang Indonesia yang membuat masalah di Negara orang. Jika mereka berprestasi, mereka tidak disebut sebagai warga Indonesia. Kadang, mereka juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik di Negara lain, seperti digunakan untuk meraih suara saat ada Pemilu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H