Menelisik Lebih Jauh Manfaat Kapal Perintis sebagai Masa Depan daerah 3TP

Berdasarkan ujarannya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), "Pada tahun ini, Ditjen Hubla kembali menyelenggarakan angkutan laut kapal perintis sejumlah 107 trayek yang melayani 43 pelabuhan pangkal, tersebar di 22 provinsi di Indonesia, dan melayani lebih dari 496 pelabuhan singgah," kata Direktur Jenderal perhubungan laut Antoni Arif Priadi, di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, layanan kapal ini sebagai wujud dedikasinya dalam memberikan aksesbilitas transportasi yang lebih baik bagi warga Indonesia yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan tentunya sulit dijangkau atau bahkan belum terlayani oleh transportasi, khususnya pelayaran komersial swasta.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, yang luasnya sekitar 1,9 juta km2 dengan meliputi wilayah laut sekitar 70% dan serta 17.508 pulau yang ada tersebar dari Sabang sampai Merauke, perlu upaya memperluas jaringan konektivitas yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia ini untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan yang lebih baik lagi. Tentunya juga memberikan pemerataan ekonomi yang baik di daerah khusus 3TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan).

Seperti yang diketahui, kondisi sarana angkutan, khususnya angkutan perairan di kawasan Indonesia Timur, masih sangat memprihatinkan. Padahal angkutan sangat penting dalam proses mengantar atau memindahkan orang maupun barang dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain. Hal ini jika tidak diatasi dapat memberikan dampak yang besar, salah satunya adalah adanya inflasi dan tentu menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dengan adanya kapal perintis ini dapat menjadi sarana transportasi yang vital untuk memberikan akses ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat ataupun udara. Tentunya hal ini memungkinkan Masyarakat di wilayah terpencil untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Daerah khusus 3TP sangat membutuhkan adanya layanan kapal perintis ini, mereka yang tinggal di daerah 3TP tentu sangat menantikan adanya perubahan kedepan yang memberikan kemudahan mereka dalam mencari peluang pekerjaan maupun dalam berinteraksi dengan wilayah lain untuk menjalin kerjasama sebagai tumbuh daya kembang ekonomi di daerahnya. Tak hanya itu, adanya kapal perintis ini memungkinkan mudahnya seseorang dalam aspek kesehatan.

Seperti yang kita ketahui, di daerah 3TP sulit sekali dijangkau, sehingga apabila terjadi masalah kesehatan di wilayah tersebut, sangat sulit untuk langsung diatasi. Namun adanya kapal perintis ini, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Sehingga mampu mengurangi adanya ketimpangan-ketimpangan yang ada di Indonesia. Selain itu, kapal perintis mampu menciptakan adanya lapangan kerja, meningkatkan UMKM serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peradaban. Masyarakat di daerah 3TP pun dapat merasakan adanya layanan serta mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kapal perintis juga memberikan subsidi penumpang, dimana tarif yang nanti dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih terjangkau, hal ini karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi ini telah dinayarkan oleh pemerintah. Kemudian, adanya subsidi dalam hal barang atau kargo, memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Karena barang yang diangkut oleh kapal ini tidak lagi dikenakan biaya sehingga dapat menstabilkan atau mengurangi disparitas harga barang di daerah tersebut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berujar bahwa kebutuhan pelayanan angkutan perintis sangat dibutuhkan, mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan. Beliau menyebut, masih banyak daerah yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik untuk membuka aksesibilitas dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang.

"Kami secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang penyediaan angkutan perintis. Para kepala daerah selalu menyampaikan aspirasi kepada kami agar Kemenhub dapat memberikan atau menambah pelayanan transportasi publik di daerahnya yang belum bisa diakses, atau yang belum dilayani secara optimal," tuturnya.