MEMASUKI bulan ketujuh masa pendemi Covid-19 seluruh dunia terus berjuang melawan virus Corona. Terpaan Covid-19 mengubah perilaku manusia dalam aktivitas kesehariannya, dan kini mulai mencoba hidup dalam kenormalan baru. Hal itu pun terjadi di negera tercinta Indonesia.
Sejak WHO menyatakan Covid-19 adalah pandemi, maka hampir semua aktivitas dilakukan di rumah. Beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah menggunakan jaringan internet. Di mana untuk belajar dari rumah dikenal dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau dalam jaringan (daring) alias secara online.
Semua pebelajar mulai anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga para mahasiswa, belajar dengan mengandalkan jaringan internet, para pebelajar jarang bertemu langsung dengan pembelajar. Pada bulan ketiga pandemi mulai muncul pro dan kontra tentang PJJ. Mulai dari masalah jaringan internet, kuota, pendampingan belajar orang tua, kejenuhan daring, hingga berbagai opini tentang virus Corona sebagai biang pandemi.
Hingga penghujung September 2020 ini, belum ada tanda-tanda dari Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, akan diizinkannya pembelajaran tatap muka. Baik bagi para pelajar dan mahasiswa di tanah air. Bahkan simulasi pembelajaran New Normal yang dilaksanakan awal tahun ajaran baru 2020/2021 pun terasa sia-sia karena tidak ada tindak lanjutnya.
Memang dalam transfer ilmu, bisa saja dilakukan secara daring. Namun untuk mengajarkan pembiasaan anak-anak pra sekolah dan murid pendidikan dasar sangat sulit. Bahkan kegiatan praktik pada pendidikan vokasi untuk pelajar SMK misalnya, akan terkendala terutama sarana dan prasarana praktiknya.
Sehingga sampai saat ini, pembelajaran jarak jauh belum menyentuh untuk pembelajaran praktik. Padahal dalam pembelajaran di sekolah vokasi, tentu lebih banyak membutuhkan praktik sebagai penanaman skill di jurusan masing-masing.
Melansir dari setneg.go.id (14/11/2019), Presiden Joko Widodo mengatakan, negara-negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dua hal tersebut sangat disadari oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi motivasinya untuk berfokus pada hal itu untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Berbicara masalah infrastruktur, memang banyak kemajuan di negara kita sebagi satu dari dua tahap awal menuju Indonesia Emas 2045. Namun bila menilik kebijakan dalam pendidikan yang masih mengharuskan secara online, maka minimal ada 2 (dua) yang akan menjadi masalah untuk Visi Indonesia Emas 2045.
Pertama, penyiapan SDM terutama dalam bidang skill mau tidak mau terkendala akibat pembelajaran daring yang sangat minim untuk mengajarkan keterampilan terutama yang berbasis industri. Kedua, karakter generasi Pancasila, karakter bangsa Indonesia sebagai Bangsa Timur tidak tercapai maksimal karena pendidikan karakter sejatinya tidak cukup hanya melalui pembelajaran daring.
Kedua masalah itulah yang menurut penulis perlu menjadi perhatian semua pihak. Mulai pemerintah hingga lingkup terkecil, yaitu keluarga. Harus diingat dan disadari bersama, pada tahun 2045 kelak, para pemimpin negeri ini adalah mereka yang sekarang statusnya sebagai mahasiswa atau pelajar SMA/SMK ke bawah.
Maka ketika generasi yang saat ini sedang menimba ilmu namun terkendala dalam hal pendidikan skill dan pendidikan karakternya, mampukah kelak menjadi seorang pemimpin? Atau 25 tahun mendatang tetap menjadi pemimpin namun dikendalikan negara lain?
Inilah salah satu renungan di saat kita memperingati hari duka 30 September. Jangan sampai kita 'lebih dahulu berduka' karena 2045 kelak kita memiliki pemimpin yang tidak memiliki skill, tidak memiliki karakter bangsa Indonesia, dan pemimpin yang abai terhadap Pancasila. Mari bersama-sama merenungi, berdiskusi, kemudian mencari solusi untuk kelangsungan bangsa ini. (Narwan Eska)