Panggung politik akan selalu ada, akan selalu ada orang-orang yang akan meramaikannya. Ceritanya terkadang membingungkan, membosankan, dan menyenangkan jika di lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kisahnya terkadang asik, terkadang buruk. Aktifitasnya menguntungkan dan terkadang merugikan. Segala hal berada di wadah kewenangan, pengaruhnya menjamur ke seluruh sudut ruangan. Dan kami akan selalu berharap yang terbaik.
Politik merupakan sarana bagi masyarakat atau warga dalam menyalurkan aspirasinya untuk membentuk suatu negara yang aman, tentram, dan damai, serta mencapai tujuan bersama yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Sebaliknya, notabene politik pada masa kini justru cenderung negatif.
Terkait dengan notabene politik masa kini, sejumlah warga Jayapura berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sehubungan dengan laporan dugaan korupsi oknum pejabat Pemerintah kota Jayapura.
Unjuk rasa di lakukan oleh warga Papua yang tergabung dalam Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (Pasti) ‎dengan mengenakan pakaian adat Papua dan menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi teaterikal tersebut merupakan simbol masih diamnya KPK dalam menindak lanjuti laporan dugaan korupsi pejabat Pemkot Jayapura ini.
"KPK harus segera menindak mereka yang sudah dilaporkan itu. Bagaimana bisa menciptakan pemimpin yang berkualitas, sementara para terduga korupsi dibiarkan memperoleh kesempatan merebut jabatan publik," kata Sekretaris Jenderal Pasti Indonesia Jhon Mandibo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
‎ Menurut Jhon, dugaan korupsi oknum pejabat Pemkot Jayapura itu sudah dilaporkan ke KPK sejak lama. Namun, sampai kini belum ada perkembangan laporan tersebut.
Dalam laporan tersebut , Jhon juga menerangkan bahwa adanya sejumlah penyimpangan yang diduga dilakukan pejabat Pemkot Jayapura itu. Di antaranya mengenai pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori II (THK2) fiktif.
Dalam pengangkatan THK II fiktif misalnya, lanjut Jhon, modusnya menggunakan pemalsuan data pegawai. Di sini pihaknya menduga ada pengangkatan tenaga honorer secara fiktif.
Selain itu, juga tercantum soal dugaan korupsi dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) tahun anggaran 2006 yang nilainya lebih dari Rp 4 miliar.
Lalu, dugaan korupsi penggunaan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 2014 senilai Rp 600 juta.
Terkait dengan kasus di atas, masih banyak lagi kasus serupa yang terjadi di Indonesia dan berdampak besar pada respon atau feedback dari khalayak. Tanpa melihat dari sisi yang berbeda, khalayak cenderung akan menilai kualitasnya secara general dan tidak spesifik, hal ini merupakan salah satu contoh adanya hambatan dalam komunikasi yang didasari oleh pengalaman dan lingkungan masyarakat sekitar.
