Premanisme Politik pada Bingkai Pilkades

Kontestasi politik demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2019 gencar dibicarakan pada sejumlah daerah di Indonesia. Pilkades tahun ini akan diselenggarakan disejumlah daerah Kabupaten. 

Di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) setidaknya ada 68 desa yang menyelenggarakan pilkades langsung dan serentak. Symposium ''demos'' rakyat dan" kratos" pemerintah, seketika mencuat mengilustrasikan Pilkades dalam skema politik nasional. Panggung poitik pilkades diwarnai oleh euforia kekeluargaan yang sangat dramatis, sekalipun memperagakan praktik politik uang, didominasi oleh kekuatan modal para calon (cost politik).

Upayah kekuatan modal langkas strategis para bandit mafia dalam memenangkan kontestasi politik pilkades. Hiruk-pikuk transaksional politik dilegalkan dengan menghalalkan segala cara merebut kekuasaan, tanpa pandang bulu premanisme politik dipakai untuk kepentingan material.

Premanisme Politik Pilkades

Soerjono menyatakan bahwa setiap fenomena yang terjadi di masyarakat pasti ada sebab yang melatarbelakanginya. Termaksud di dalamnya tindakan premanisme yang terjadi pada momentum Pilkades. 

Premanisme dan kekerasan dalam pilkades didorong oleh fanatisme yang berlebihan dan ditopang oleh doktrinasi politik sesat. Premanisme dibiayai oleh para calon kades beserta bandit mafia untuk mengkonsolidasi massa. 

Politik uang diumbarkan, juga tidak kalah penting miras dijadikan pacuan gerakan terselubung dalam mengait Premanisme kampungan.

Bentuk premanisme dalam pilkades adalah psikis dan fisik, secara psikis mengara pada ancaman, paksaan, intimindasi. Secara fisik menggunakan kekerasan pada siapa saja yang tidak masuk pada in group atau kelompok kita.

Bentuk Tindakan Premanisme Dalam ilmu sosiologi, masyarakat dilihat dari proses sosialisasinya dapat dikelompokkan menjadi dua yang diistilahkan dengan in group dan out group. 

In group diartikan golongan kita, sedangkan out group diartikan sebagai bukan kelompok kita. Misalnya, kami suku A sedangkan mereka bukan kami, karena mereka Suku B, kami adalah pendukung calon A sedangkan mereka adalah pendukung calon B, dan semacamnya. 

Munculnya sikap semacam itu, dalam teori konflik dipandang natural dalam artian akan secara alamiah terjadi yang disebabkan oleh perbedaan tujuan dan kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Adanya sikap in group dan out group ditengah masyarakat semacam itu akhirnya menimbulkan sikap khusus yang disebut dengan etnosentrisme, yaitu sikap untuk menilai unsur kebudayaan atau sikap orang lain dengan menggunakan bahwa masyarakat bukan sebagai organisme melainkan sebagai nama dari individu yang saling berinteraksi, masyarakat adalah fungsi dari sosialisasi, individu merupakan produk masyarakat, dan bahwa hubungan masyarakat dengan individu bersifat dialektis.

Sikap in group dan out group tersebut sering kali berwujud sikap antagonisme atau antipati. Bahkan dalam tataran yang lebih ekstrim, mereka akan ngotot untuk membenarkan kelompoknya sendiri toh walaupun dia sadar bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah. 

Dalam tataran inilah, tindakan-tindakan yang irasional seperti premanisme dalam aneka bentuknya bisa saja terjadi, baik itu yang berbentuk fisik (pemukulan, perusakan, dan lainnya) atau psikis (mengancam, mendesak, memaksa, dan lainnya). Baca artikel Premanisme Politik Pilkades oleh A WafiI 2013-digilib.uinsby.ac.id. 

Persolan ini tentu saja dinilai sebagai suatu keganjilan atau absurditas politik dalam wajah Demokrasi Pilkades. Dalam artikel karangan Reza A.A Wattimena Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala, Surabaya dengan judul "Melampaui Absurditas Politik" menerangkan bahwa tiga sebab absuditas politik demokrasi di Indonesia. Pada poin ini penulis memakai perspektif Reza A.A Wattimena dalam mengungkap akar absurditas politik dalam konteks demokrasi Pilkades di Kabupaten Manggarai Timur (Matim).

Akar Absurditas Politik

Setidaknya tiga sebab absurditas politik yang mencekik demokrasi Pilkades di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Pertama, banyak praktis politik dan mayoritas orang Manggarai Timur tidak mengerti makna sesungguhnya dari politik. Akibatnya politik disamakan dengan perebutan kekuasaan, atau yang Shambazy sebut sebagai "siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana." (Kompas, 22 Mei 2010).

Politik juga disamakan dengan penaklukan kultur dominan terhadap kultur minoritas, entah atas nama ras, suku, agama, ataupun kelompok-kelompok identitas lainnya. Dua konsep politik semacam inilah yang bercokol di kepala para praktisi politik maupun mayoritas orang Manggarai Timur (Matim).

Kedua, para praktisi politik dan mayoritas orang Manggarai Timur (Matim) masih menggunakan cara berpikir paradigma balik modal di dalam menjalankan aktivitas politik mereka. Sudah merupakan fakta nyata di Kabupaten Manggarai Timur, bahwa jika ingin menjabat sebagai kepala desa, dibutuhkan banyak uang. 

Oleh karena itu ketika mereka berhasil menjabat, maka mereka akan membuat kebijakan untuk sedapat mungkin mengembalikan modal mereka yang sudah dipakai untuk memperoleh jabatan tersebut. Inilah esensi dari politik dengan paradigma balik modal, yang menjadi salah satu tanda absurditas politik Manggarai Timur tahun ini.  

Menjadi jelas jika patologi demokrasi pilkades dibiarkan terus mengalir tanpa ada penyelesaian oleh karenanya Premanisme politik Pilkades dan Absurditas politik harus diubah paradigmanya kearah politik yang menjunjung tinggi asas etika moral sebagai komunikasi antar pihak yang dilakukan secara egaliter tanpa ada tekanaan dan by desain doktrinasi politik sesat serta bebas dominasi. Kemudian konsep politik tentang makna hidup bersama perlu dijaga dan dilestarikan sebagai perwujudan dari kedewasaan dalam berdemokrasi.

Penulis : YN